Banten, Pandeglang l secondnewsupdate.co.id — Rencana revitalisasi Situ Cikedal, Kabupaten Pandeglang, menjadi kawasan wisata mendapat penolakan dari Indonesia Contra Terror (ICT) bersama masyarakat.
Sekitar 150 peserta menggelar aksi penyampaian pendapat di kawasan Situ Cikedal, Sabtu (8/8/2026).
Aksi yang berlangsung sekitar pukul 10.00 hingga 11.00 WIB tersebut menyoroti rencana penggunaan anggaran APBD sebesar Rp9,49 miliar untuk revitalisasi kawasan Situ Cikedal.
Peserta aksi menilai rencana tersebut perlu dievaluasi, terutama terkait skala prioritas penggunaan anggaran daerah. Mereka meminta pemerintah membuka informasi secara transparan mengenai perencanaan, tujuan, serta rincian anggaran proyek.
Ketua Umum ICT, Syailendra Adi Sapta, menegaskan pihaknya tidak menolak pembangunan maupun pengembangan potensi wisata di Pandeglang.
Namun, menurutnya, pemerintah perlu memastikan program yang menggunakan uang rakyat benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kami tidak menolak pembangunan. Yang kami pertanyakan adalah prioritasnya. Ketika masyarakat masih menghadapi persoalan narkoba, kenakalan pelajar, kekerasan, jalan desa rusak, hingga kurangnya jembatan bagi anak sekolah, apakah pembangunan wisata dengan biaya Rp9,49 miliar harus didahulukan?” ujar Syailendra saat berorasi.
Menurut Syailendra, Situ Cikedal memiliki fungsi penting bagi masyarakat sekitar.
Selain berpotensi dikembangkan sebagai destinasi wisata, kawasan tersebut selama ini dimanfaatkan warga sebagai salah satu sumber penghidupan, termasuk untuk mencari ikan baik untuk dikonsumsi maupun dijual.
Karena itu, ia meminta setiap rencana perubahan maupun pengembangan fungsi kawasan Situ Cikedal memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar.
ICT juga menyoroti proses sosialisasi. Menurut mereka, masih terdapat warga yang mengaku belum dilibatkan secara maksimal dalam pembahasan maupun perencanaan revitalisasi tersebut.
Aksi berlangsung aman dan tertib dengan pengamanan dari jajaran Polsek Cikedal, Polsek Menes, Polres Pandeglang, Polda Banten serta instansi terkait lainnya.
Namun hingga aksi berakhir, belum ada perwakilan pemerintah atau instansi terkait yang hadir untuk menerima aspirasi dan memberikan tanggapan secara langsung kepada massa.
ICT memastikan aksi tersebut belum menjadi langkah terakhir. Mereka berencana menggelar aksi Jilid II di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten untuk menyampaikan tuntutan sekaligus meminta kejelasan mengenai rencana revitalisasi Situ Cikedal.
Dalam aksi lanjutan tersebut, ICT membawa lima tuntutan utama, yakni mengevaluasi rencana revitalisasi Situ Cikedal, membuka rincian penggunaan anggaran Rp9,49 miliar, menyediakan ruang dialog dengan masyarakat, meninjau kembali skala prioritas APBD, serta memastikan proses pembangunan dilakukan secara transparan dan partisipatif.
“Kami tidak ingin berkonfrontasi. Kami hanya meminta uang rakyat digunakan untuk kebutuhan rakyat. Jika pemerintah punya alasan kuat, sampaikan secara terbuka. Kami siap mendengarkan,” tegas Syailendra.
ICT berharap kritik dan aspirasi masyarakat terhadap rencana revitalisasi Situ Cikedal dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah agar pembangunan di Kabupaten Pandeglang berjalan tepat sasaran, transparan, serta tetap memperhatikan kepentingan warga sekitar. (Sanan)
