Langkah tegas ditunjukkan Bupati Tangerang dalam menangani persoalan banjir.
Tangerang//secondnewsupdate.co.id – Komitmen serius Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam mengatasi banjir kembali ditunjukkan melalui aksi nyata di lapangan. Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, turun langsung mengawal proses penataan sekaligus pembongkaran bangunan liar (bangli) di sepanjang Sungai Cirarab, Minggu (12/4/2026).
Tak hanya memberi instruksi, ia turun langsung ke lapangan memimpin penertiban bangunan liar di bantaran Sungai Cirarab.
Kegiatan yang berlangsung di wilayah Kecamatan Pasar Kemis dan Sepatan ini menjadi langkah awal dalam program normalisasi sungai yang selama ini kerap menjadi sumber banjir.
Tak sekadar memantau, Bupati Maesyal bahkan ikut terlibat langsung membantu proses pembersihan puing-puing bangunan yang telah dibongkar.
Aksi tersebut menjadi simbol keseriusan pemerintah dalam melindungi masyarakat dari risiko bencana.
“Penertiban ini bukan dilakukan secara tiba-tiba. Sebelumnya sudah melalui tahapan sosialisasi dan kesepakatan bersama dengan seluruh pihak terkait, termasuk warga yang terdampak,” ujar Maesyal di lokasi.
Ia menjelaskan, penataan bantaran Sungai Cirarab merupakan hasil koordinasi lintas sektor, melibatkan berbagai instansi seperti Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang, Dinas Tata Ruang, Dinas PUPR Provinsi Banten, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), hingga unsur TNI-Polri dan pemerintah wilayah setempat.
Menurutnya, kondisi Sungai Cirarab saat ini cukup memprihatinkan.
Selain mengalami pendangkalan, bantaran sungai juga tergerus, sehingga meningkatkan risiko longsor dan banjir, terutama saat curah hujan tinggi.
“Kalau dibiarkan, ini sangat berbahaya. Tanah di bantaran sudah terkikis dan bangunan di sekitarnya rawan terdampak. Ini menyangkut keselamatan warga,” tegasnya.
Dalam penertiban tersebut, tercatat sekitar 62 bangunan liar dibongkar. Rinciannya, 41 bangunan berada di wilayah Pasar Kemis dan 21 lainnya di Kecamatan Sepatan.
Bupati menegaskan, langkah ini bukan semata-mata penegakan aturan, melainkan upaya preventif untuk mengurangi risiko bencana yang kerap terjadi di kawasan tersebut.
“Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama. Penataan ini justru untuk melindungi warga ke depan,” katanya.
Setelah proses pembongkaran rampung, pemerintah daerah akan langsung melanjutkan tahap normalisasi sungai.
Pekerjaan tersebut mencakup pengerukan aliran sungai hingga pembangunan turap guna memperkuat struktur bantaran.
“Begitu akses alat berat terbuka, normalisasi segera dilakukan. Selanjutnya akan dibangun turap agar aliran sungai lebih stabil dan mampu menekan potensi banjir,” jelasnya.
Program ini juga mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Banten dan pemerintah pusat melalui BBWS.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mempercepat proses penanganan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat. Alhamdulillah, semuanya mendukung penuh langkah ini,” ungkapnya.
Dukungan serupa juga datang dari masyarakat. Pengurus HKBP Kutabumi, Risma, menyatakan pihaknya mendukung penuh kebijakan penertiban dan normalisasi sungai demi kepentingan bersama.
“Kami sepakat, ini untuk kebaikan lingkungan dan masyarakat luas,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Haji Suryo, pelaku usaha di sekitar bantaran sungai yang terdampak penertiban.
Meski harus merelakan sebagian bangunannya dibongkar, ia tetap mendukung langkah pemerintah.
“Kami setuju demi mencegah banjir. Hanya saja kami berharap diberikan waktu untuk memindahkan barang,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Tangerang pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung program penataan tersebut, demi menciptakan lingkungan yang lebih tertata, aman, dan terbebas dari ancaman banjir. (Dia)
