Cimahi//secondnewsupdate.co.id –Proyek pembangunan Underpass Jalan Gatot Subroto Kota Cimahi memasuki tahap krusial.
Pemerintah Kota Cimahi bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan sejumlah instansi vertikal menggelar rapat koordinasi lanjutan guna mematangkan kesiapan teknis, lahan, dan administrasi proyek infrastruktur strategis tersebut, Senin (19/1/2026).
Rapat yang berlangsung di Markas Kodim 0609/Cimahi itu menjadi forum konsolidasi lintas sektor, mengingat pembangunan underpass melibatkan banyak pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah daerah, instansi pusat, TNI, hingga operator perkeretaapian.
Sejumlah pejabat strategis hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya perwakilan Kementerian Perhubungan, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 2 Bandung, jajaran TNI, serta pimpinan organisasi perangkat daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Cimahi.
Kehadiran mereka menegaskan komitmen bersama untuk mempercepat realisasi proyek yang selama ini dinilai vital bagi kelancaran lalu lintas Cimahi.
Wali Kota Cimahi Ngatiyana dalam arahannya menegaskan bahwa pembangunan underpass bukan sekadar proyek daerah, melainkan bagian dari dukungan Cimahi terhadap program strategis nasional, khususnya pengoperasian Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) beserta jaringan feeder-nya.
“Underpass Gatot Subroto dibangun untuk menjawab persoalan keselamatan dan kemacetan akibat perlintasan sebidang. Ini penting demi efisiensi transportasi perkotaan dan keselamatan masyarakat,” ujar Ngatiyana.
Menurutnya, keberadaan underpass nantinya akan menghilangkan potensi kecelakaan lalu lintas di perlintasan kereta api, sekaligus memperlancar arus kendaraan yang selama ini kerap tersendat akibat tingginya frekuensi perjalanan kereta, termasuk kereta feeder KCJB. Selain itu, proyek ini juga akan mempercepat akses masyarakat menuju Rumah Sakit Dustira, yang menjadi salah satu jalur layanan kesehatan utama di Cimahi.
Dari sisi pembiayaan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Bina Marga memastikan bahwa anggaran sekitar Rp100 miliar telah dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Pekerjaan konstruksi diperkirakan memakan waktu sekitar 10 bulan atau 300 hari kalender.
“Secara teknis, pekerjaan fisik ditargetkan bisa dimulai pada bulan Maret. Namun kesiapan lahan dan penyelesaian administrasi menjadi faktor penentu,” ungkap Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat.
Target penyelesaian proyek diarahkan pada akhir tahun 2026, meskipun terdapat kemungkinan penyesuaian waktu hingga 2027 apabila terdapat kendala dalam proses pembebasan lahan, dokumen lingkungan, maupun penanganan aspek sosial di lapangan.
Rapat koordinasi tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa seluruh instansi yang terlibat menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Underpass Jalan Gatot Subroto.
Penggunaan lahan yang berada di bawah kewenangan masing-masing lembaga disetujui untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sebagai bentuk komitmen bersama, rapat ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Hasil Kesepakatan, yang akan menjadi dasar percepatan tahapan selanjutnya hingga proyek underpass benar-benar terealisasi. (Bagdja)
