SNU//Kabupaten Garut – Ahmad Fauzi, warga Perumahan Puri Cisurupan, Desa Tambakbaya, Kecamatan Cisurupan, mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemasangan tiang jaringan internet milik perusahaan swasta MyRepublic yang dilakukan tanpa sosialisasi kepada warga setempat, Cisurupan. Kamis (7/8/2025)
Menurut Fauzi, pemasangan tiang tersebut dilakukan tidak hanya di jalan utama perumahan, tetapi juga masuk ke wilayah Kampung Cipelah, dan sampai saat ini tidak ada informasi atau izin resmi yang diberikan kepada warga.
“Saya sebagai warga tidak pernah mendapatkan pemberitahuan, padahal pemasangan tiang ini sangat berdampak terhadap kenyamanan dan estetika lingkungan,” ungkapnya.
Fauzi juga menyoroti sikap perusahaan yang terkesan mengabaikan hak warga, karena tidak melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan.
“Kami bukan menolak pembangunan, tapi seharusnya ada komunikasi yang jelas. Ini jalan kami, lingkungan kami. Kami bayar pajak, dan kami punya hak untuk tahu,” tambahnya.
Ia menyebut bahwa beberapa warga sempat menolak keberadaan tiang tersebut, namun perusahaan justru memindahkannya ke lokasi lain tanpa mekanisme atau kesepakatan yang transparan. Pihak perusahaan disebut mengklaim telah mendapat izin dari kepala desa, namun hingga kini belum ada bukti atau penjelasan resmi kepada warga.
Fauzi juga menyatakan bahwa dirinya telah melakukan audiensi dengan Kepala Desa Tambakbaya, yang berjanji akan menyampaikan keberatan warga kepada perusahaan. Namun, setelah dua bulan berlalu, belum ada penyelesaian ataupun kejelasan lanjutan dari pihak terkait.
“Ketika saya tanyakan langsung kepada teknisi, mereka hanya bilang ini urusan perusahaan dan kepala desa. Bahkan saya dianggap memprovokasi, padahal saya hanya bertanya. Jangan sampai warga dan pemerintah desa diadu domba,” tegasnya.
Ahmad Fauzi meminta pihak MyRepublic untuk segera turun tangan, memberikan klarifikasi, serta membuka ruang dialog dengan warga. Ia juga mengingatkan bahwa jika persoalan ini terus berlarut-larut tanpa solusi, ia bersama warga lainnya siap menempuh jalur hukum sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap hak warga.
(Asan)
