SNU//Kabupaten Garut – Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Partai Prima Kabupaten Garut menyampaikan sejumlah pandangan penting terkait kondisi birokrasi dan dinamika politik daerah dalam konferensi pers yang digelar di Sekretariat DPP Almagari, Kelurahan Kota Kulon, Garut, Sabtu (5/7/2025).
Ketua DPK Partai Prima, Zamzam Zainul Haq, menyoroti lambannya proses pengisian jabatan kosong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut, serta pentingnya reformasi birokrasi demi kelancaran pelayanan publik.
“Kita melihat, mohon maaf harus saya sampaikan, bahwa saat ini memang ada rencana untuk melakukan pengisian jabatan-jabatan yang kosong. Akan ada rotasi, mungkin juga degradasi. Kekhawatiran kami adalah jika hal ini tidak segera dilakukan, pelayanan publik bisa terhambat,” terang Zamzam.
Ia menyatakan bahwa Partai Prima siap memberikan dukungan penuh kepada Bupati dan Wakil Bupati dalam upaya percepatan pembangunan dan reformasi birokrasi.
“Garut masih termasuk daerah tertinggal. Maka dari itu, kita harus bergerak lebih cepat dari daerah lain,” tambahnya.
Partai Prima juga mempertanyakan, transparansi proses mutasi jabatan struktural yang saat ini berjalan. Zamzam menyebut komunikasi antar-struktur pemerintahan dinilai belum optimal, sehingga publik sulit mendapatkan kejelasan.
“Yang terjadi justru pelantikan beberapa jabatan fungsional di Dinas Kesehatan. Padahal, yang lebih ditunggu adalah pengisian jabatan strategis,” tanya Zamzam..
Ia juga menyoroti pengunduran diri salah satu kepala dinas yang dinilai sebagai fenomena luar biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya di Garut.
“Jika sampai ada kepala dinas mengundurkan diri padahal masih punya masa jabatan dua tahun, tentu ada hal-hal serius yang menjadi penyebab. Kami mendorong agar ini diungkap secara transparan,” tutur Zamzam.
Terkait pengisian jabatan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Partai Prima menilai proses seleksi telah sesuai prosedur dan hanya tinggal menunggu pelantikan.
“Kami melihat prosesnya sudah sesuai dengan regulasi dan tahapan yang tepat,” ucap Dia..
Menanggapi isu “bagi-bagi kue” kekuasaan pasca Pilkada, Partai Prima menyampaikan bahwa partai politik maupun relawan memiliki hak untuk terlibat dalam proses pembangunan.
“Demokrasi adalah alat pembentuk sekaligus pembagi kekuasaan. Wajar bila partai politik mendapat porsi kekuasaan. Kami ini juga warga Garut yang ingin ikut serta,” tegas Zamzam.
Zamzam juga menegaskan bahwa komunikasi dengan Bupati Garut berjalan baik, meski masih berfokus pada penyusunan reformasi birokrasi internal.
“Kami berharap setelah reformasi birokrasi berjalan, kita bisa duduk bersama membahas pencapaian visi-misi dan program-program prioritas pemerintahan daerah,” pungkasnya. (Asan)
