Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
BeritaHeadlineInformatikaPendidikanPolitikRagam Daerah

Dedi Mulyadi: Anak Harus Berkembang di Rumah Tanpa Beban PR

885
×

Dedi Mulyadi: Anak Harus Berkembang di Rumah Tanpa Beban PR

Sebarkan artikel ini
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengeluarkan kebijakan baru yang melarang para guru memberikan pekerjaan rumah (PR) kepada siswa.
Example 468x60

SNU|Bandung,- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengeluarkan kebijakan baru yang melarang para guru memberikan pekerjaan rumah (PR) kepada siswa. Langkah ini diambil untuk meningkatkan efektivitas belajar dan memastikan anak-anak memiliki waktu berkualitas di rumah tanpa tekanan akademik berlebih, Rabu(4/6/2025).

Dalam konferensi pers di Gedung Pakuan Bandung, Rabu (4/6), Dedi menegaskan bahwa kebijakan tersebut bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang lebih sehat. Menurutnya, PR sering kali justru dikerjakan oleh orang tua siswa, sehingga mengurangi manfaat langsung bagi anak-anak dalam memahami materi yang diberikan di sekolah.

Example 300x600

“Kami ingin anak-anak lebih produktif di rumah dengan membaca buku secara santai, bermain musik, berolahraga, membantu orang tua di warung atau kebun. Mereka harus memiliki keseimbangan antara akademik dan kehidupan sehari-hari,” ujar Dedi.

Selain kebijakan tanpa PR, aturan baru juga mencakup jam malam bagi siswa sekolah dasar hingga menengah atas, yang melarang mereka keluar rumah setelah pukul 21.00 WIB. Kemudian, waktu masuk sekolah dimajukan menjadi pukul 06.30 WIB dengan hari Sabtu dan Minggu sebagai hari libur penuh.

Dedi menegaskan bahwa kebijakan ini dibuat untuk mengurangi risiko depresi pada siswa akibat tekanan akademik berlebihan. Ia berharap aturan tersebut dapat menciptakan generasi muda yang lebih sehat secara mental dan memiliki kesempatan untuk berkembang secara mandiri.

Meskipun demikian, Pemprov Jawa Barat masih menunggu surat edaran resmi terkait kebijakan ini. Beberapa pihak terkait masih mengonfirmasi keabsahan aturan tersebut sebelum diterapkan secara luas.

Kebijakan ini memicu beragam respons dari masyarakat, khususnya dari kalangan pendidik dan orang tua. Namun, Pemprov Jabar optimis bahwa langkah ini akan membawa perubahan positif bagi dunia pendidikan di Jawa Barat.

Example 120x600