SNU|Jakarta,– Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) menyita dana sebesar Rp11,8 triliun dari lima perusahaan anak usaha Wilmar Group, terkait kasus korupsi persetujuan ekspor Crude Palm Oil (CPO) periode 2021–2022, Selasa(17/6/2025).
Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Sutikno, menyatakan bahwa penyitaan ini merupakan bagian dari pengembalian kerugian keuangan negara oleh korporasi yang terjerat dalam perkara tersebut. Adapun lima entitas yang menyerahkan dana tersebut meliputi PT Multimas Nabati Asahan, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan PT Wilmar Nabati Indonesia.
“Penyitaan uang hasil tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya dari para terdakwa korporasi Wilmar Group sebesar Rp11.880.351.802.619,” ujar Sutikno dalam konferensi pers.
Kasus ini merupakan kelanjutan dari pengusutan perkara korupsi minyak goreng yang telah lebih dulu menyeret sejumlah pelaku. Putusan pengadilan sebelumnya menyebutkan bahwa tindakan para pelaku telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp6 triliun dan merugikan perekonomian nasional hingga Rp12,3 triliun.
Meskipun dalam putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat korporasi Wilmar Group dinyatakan lepas, Kejagung mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, menyusul dugaan praktik suap terhadap ketiga majelis hakim dalam perkara tersebut.
Kejagung menegaskan komitmennya dalam memberantas tindak pidana korupsi, termasuk yang melibatkan korporasi berskala besar. Proses hukum terhadap Wilmar Group dan entitas terkait akan terus dikawal demi kepentingan hukum dan keadilan.
