Jakarta//secondnewsupdate.co.id –Bupati Bandung Dadang Supriatna menghadiri sekaligus mengikuti Penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) Penyelenggaraan Informasi Geospasial, Nota Kesepahaman, dan Perjanjian Kerja Sama yang digelar di Ruang Rapat DH 1–5 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI, Jalan Taman Suropati No. 2, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026).
Kehadiran Dadang Supriatna yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung dalam mendukung kebijakan nasional terkait integrasi data dan informasi geospasial sebagai dasar perencanaan pembangunan yang tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan.
Dadang Supriatna menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung siap mendukung penuh kebijakan tersebut, khususnya dalam penguatan tata kelola data dan informasi geospasial di daerah guna mendorong pembangunan yang lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI, Rachmat Pambudy, sebagai bagian dari penguatan implementasi Satu Data Indonesia dalam mendukung pembangunan nasional maupun daerah.
Penandatanganan SEB ini menjadi tonggak penting dalam penyelenggaraan informasi geospasial yang terintegrasi di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam arahannya, Menteri Rachmat menegaskan bahwa kolaborasi Satu Data Indonesia merupakan ikhtiar bersama untuk membangun perencanaan pembangunan berbasis data yang akurat, presisi, dan terintegrasi.
Data, menurutnya, merupakan sumber kemakmuran baru yang harus dikelola secara ilmiah serta dimanfaatkan oleh seluruh tingkatan pemerintahan, mulai dari pusat hingga daerah.
“Pembangunan ke depan harus disusun berdasarkan data yang valid agar mampu memperkuat ekosistem pelayanan publik serta meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan,” tegasnya.
Acara ini turut dihadiri sejumlah pejabat nasional, di antaranya Menteri Koperasi, Kepala Badan Informasi Geospasial, Menteri PANRB, Wakil Menteri Dalam Negeri, Duta Arsip, perwakilan Badan Legislasi DPR RI, serta Kepala BRIN. (Apih)
