Cimahi//secondnewsupdate.co.id – Ngatiyana akhirnya angkat bicara terkait maraknya pemberitaan yang dinilai tidak sesuai fakta soal rotasi dan pelantikan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.
Pernyataan tegas itu disampaikan usai pelantikan dan pengambilan sumpah terhadap 103 pejabat eselon III yang digelar di Gedung A Pemerintah Kota Cimahi, Jalan Rd Demang Hardjakusumah, Cimahi Utara, Jumat (17/4/2026).
Dalam keterangannya, Ngatiyana menyoroti derasnya arus informasi yang beredar tanpa melalui proses verifikasi yang matang.
Ia menilai, kondisi ini berpotensi menyesatkan publik dan memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Rekan-rekan media diharapkan tidak menyampaikan informasi yang tidak benar. Informasi keliru bisa berdampak negatif ke depannya,” tegas Ngatiyana dengan nada serius.
Belakangan, isu terkait pengangkatan dan rotasi ASN di Pemkot Cimahi memang menjadi perhatian publik. Namun, Ngatiyana memastikan bahwa seluruh proses yang dilakukan sudah berjalan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku.
Ia menegaskan, tidak ada prosedur yang dilanggar dalam pelantikan tersebut. Semua tahapan telah melalui proses sesuai peraturan perundang-undangan.
“Semua sudah sesuai mekanisme. Tidak ada yang di luar aturan,” ujarnya.
Media Diminta Lebih Teliti dan Berimbang
Dalam kesempatan itu, Ngatiyana juga memberikan pesan khusus kepada insan pers agar lebih berhati-hati dalam menyajikan informasi.
Ia menekankan pentingnya konfirmasi langsung kepada pihak terkait sebelum sebuah berita dipublikasikan.
Menurutnya, verifikasi adalah kunci utama agar informasi yang disampaikan tidak menimbulkan polemik baru.
“Pastikan dulu kebenaran informasi ke instansi terkait. ASN di Cimahi terbuka untuk memberikan klarifikasi,” katanya.
Cegah Disinformasi, Jaga Kepercayaan Publik
Ngatiyana menilai, akurasi berita menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Ia khawatir jika informasi yang beredar tidak akurat, akan memunculkan persepsi liar yang sulit dikendalikan.
Dengan imbauan ini, ia berharap media dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi yang edukatif, berimbang, dan berbasis fakta.
Langkah ini sekaligus menjadi penegasan bahwa di tengah era banjir informasi, tanggung jawab moral media dalam menyajikan kebenaran menjadi semakin krusial. (Bagdja)
