Medan/secondnewsupdate.co.id – Ketua Umum Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI), Ade Julhaidir, CFLE, menyampaikan keprihatinannya atas putusan hukum yang menyeret nama Nadiem Makarim dan menjadi perhatian luas publik.
Pernyataan tersebut disampaikan Ade Julhaidir sebagai respons atas berkembangnya polemik dan sorotan masyarakat terhadap proses hukum yang dinilai memiliki dampak besar, baik secara sosial maupun politik.
Menurutnya, kasus yang melibatkan figur publik dan pejabat negara harus ditangani secara profesional, objektif, dan mengedepankan prinsip keadilan.
Ade menegaskan, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Karena itu, proses peradilan harus berjalan transparan, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum yang jelas kepada masyarakat.
“APPI turut prihatin atas dinamika hukum yang terjadi. Apa pun keputusan yang telah diambil, kami berharap seluruh proses benar-benar berlandaskan asas keadilan, transparansi, dan objektivitas,” ujar Ade Julhaidir dalam keterangannya kepada media, Jumat. (15/5/2026).
Ia menilai, perkara besar yang menyita perhatian nasional seperti ini seharusnya menjadi momentum evaluasi bagi seluruh penyelenggara negara untuk semakin memperkuat integritas, profesionalisme, dan amanah dalam menjalankan jabatan publik.
Menurut Ade, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola pemerintahan dan konsistensi penegakan hukum.
Oleh sebab itu, seluruh pihak diminta menghormati proses hukum yang berjalan tanpa membangun narasi yang memperkeruh suasana.
Peran Pers dalam Mengawal Proses Hukum
Selain menyoroti aspek hukum, Ade Julhaidir juga menekankan pentingnya peran media massa dalam menyampaikan informasi secara berimbang.
Ia mengingatkan insan pers agar tetap memegang teguh prinsip jurnalistik, independensi, dan akurasi dalam memberitakan isu sensitif yang menjadi perhatian publik.
“Pers memiliki fungsi kontrol sosial. Karena itu, media harus hadir dengan informasi yang akurat, profesional, dan tidak membangun opini yang menyesatkan masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, pemberitaan yang sehat akan membantu publik memahami persoalan secara utuh, sekaligus mencegah munculnya spekulasi yang berlebihan di ruang publik.
Momentum Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan
Lebih lanjut, Ade berharap peristiwa ini dapat menjadi refleksi nasional dalam memperkuat sistem pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
Menurutnya, bangsa Indonesia membutuhkan penegakan hukum yang tidak hanya tegas, tetapi juga humanis dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
“Bangsa ini membutuhkan sistem hukum yang tegas namun tetap menjunjung nilai kemanusiaan. Semua pihak harus menjadikan kejadian ini sebagai pelajaran bersama agar ke depan tidak ada lagi persoalan yang merugikan negara maupun masyarakat,” tutupnya.
Perkembangan kasus ini masih menjadi perhatian publik dan diperkirakan terus memunculkan beragam respons dari berbagai kalangan, termasuk organisasi profesi, akademisi, hingga masyarakat sipil. (RZ)
