Soreang, Jabar | secondnewsupdate.co.id – Janji manis pekerjaan bergaji fantastis hingga Rp30 juta per bulan di Malaysia justru berujung petaka. Seorang perempuan muda berinisial SSA (19) diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) setelah direkrut melalui grup WhatsApp dan diberangkatkan ke luar negeri secara nonprosedural.
Praktik dugaan perdagangan orang berkedok tawaran pekerjaan tersebut berhasil dibongkar jajaran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Bandung.
Dalam pengungkapan ini, polisi mengamankan sejumlah tersangka yang diduga memiliki peran dalam proses perekrutan hingga penampungan korban.
Kapolresta Bandung Kombes Pol Tri Suhartanto, mengungkapkan bahwa terbongkarnya kasus tersebut berawal dari laporan seorang ayah korban berinisial WG (64) pada akhir September 2026.
Laporan itu disampaikan setelah pihak keluarga mengetahui dugaan perlakuan yang dialami SSA.
Menindaklanjuti laporan tersebut, jajaran Satreskrim Polresta Bandung langsung melakukan penyelidikan hingga berhasil mengidentifikasi dan mengamankan sejumlah orang yang diduga terlibat dalam jaringan perekrutan dan pemberangkatan korban.
“Kasus ini bermula dari laporan pihak keluarga korban yang merasa tidak terima atas apa yang dialami oleh anak korban berinisial SSA (19). Berdasarkan laporan tersebut, tim bergerak cepat melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan para tersangka yang berperan dalam perekrutan dan penampungan,” ungkap Tri.
Berawal dari Tawaran Kerja di Grup WhatsApp
Dari hasil penyidikan, polisi mengungkap bahwa jaringan tersebut diduga memanfaatkan media sosial dan grup percakapan WhatsApp untuk mencari calon korban.
Pada akhir Juni 2026, tersangka AF (24) diduga mengunggah tawaran pekerjaan bagi perempuan yang ingin bekerja di luar negeri melalui grup WhatsApp bernama “Tembak Langit”.
SSA yang saat itu berusia 19 tahun kemudian merespons tawaran tersebut setelah dijanjikan pekerjaan sebagai Open BO di Malaysia dengan iming-iming penghasilan mencapai sekitar Rp30 juta.
Tergiur dengan nominal pendapatan yang ditawarkan, korban kemudian diarahkan oleh AF untuk menemui tersangka IY (24) di wilayah Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
Di lokasi tersebut, korban diduga ditampung selama beberapa hari sebelum diberangkatkan ke luar negeri.
Bahkan, tersangka IY disebut memberikan sebuah telepon genggam kepada korban dengan skema utang-piutang, yang pembayarannya dijanjikan akan dilakukan setelah korban bekerja di Malaysia.
Modus tersebut diduga semakin menempatkan korban dalam posisi rentan dan bergantung kepada pihak-pihak yang mengatur keberangkatannya.
Diberangkatkan Lewat Pontianak, Diduga Masuk Malaysia Tanpa Prosedur Resmi
Penyelidikan polisi mengungkap bahwa pada 11 Juli 2026, tersangka IY mengantarkan korban ke Jakarta untuk selanjutnya diberangkatkan menuju Malaysia.
Namun, perjalanan korban ternyata tidak melalui mekanisme penempatan pekerja migran Indonesia yang resmi.
Korban terlebih dahulu diterbangkan melalui rute Jakarta–Pontianak. Setibanya di Pontianak, korban dijemput jaringan travel yang diduga diatur oleh tersangka WY.
Dari sana, korban diduga diselundupkan masuk ke wilayah Malaysia melalui jalur nonprosedural tanpa menggunakan paspor.
Setibanya di Malaysia, korban ditempatkan di sebuah rumah milik WY bersama seorang rekan berinisial IR. Lokasi rumah tersebut disebut hanya berjarak sekitar lima menit berjalan kaki dari kawasan lokalisasi.
Di tempat itulah korban diduga mengalami eksploitasi. Sistem pekerjaan dan pembagian hasil dari aktivitas korban disebut diatur oleh IR.
Sementara itu, korban hanya memperoleh sekitar 50 persen dari pembayaran tamu.
Kondisi tersebut membuat korban merasa tereksploitasi dan tidak tahan menjalani situasi yang dialaminya.
Korban Berhasil Melapor ke KJRI Kuching dan Dipulangkan ke Indonesia
Di tengah situasi sulit tersebut, SSA akhirnya berhasil mencari pertolongan dengan melaporkan kondisinya kepada Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kuching, Malaysia.
Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui koordinasi antara KJRI Kuching, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), serta jajaran kepolisian.
Berkat koordinasi lintas lembaga tersebut, korban berhasil diselamatkan dan dipulangkan kembali ke Tanah Air.
Sementara itu, dua orang lainnya yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut, yakni WY dan IR, berdasarkan keterangan kepolisian masih dalam proses penahanan oleh pihak imigrasi Malaysia.
Penanganan terhadap keduanya masih terus dikoordinasikan dan dikembangkan dalam proses penyidikan lebih lanjut.
Polisi Sita Sejumlah Barang Bukti, Pelaku Terancam Hukuman 15 Tahun Penjara
Dalam pengungkapan kasus ini, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas jaringan TPPO tersebut.
Barang bukti yang disita di antaranya dua unit telepon genggam, foto tiket perjalanan, bukti percakapan melalui aplikasi pesan, foto korban ketika berada di Malaysia, serta paspor.
Atas dugaan perbuatannya, para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan hukum, yakni Pasal 4 dan/atau Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 81 juncto Pasal 69 dan Pasal 83 juncto Pasal 68 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Tri menegaskan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan serius yang memiliki konsekuensi hukum berat.
“Ancaman pidananya sangat tegas. Untuk kasus TPPO, pelaku terancam hukuman penjara minimal 3 tahun hingga maksimal 15 tahun serta denda hingga ratusan juta rupiah. Sedangkan pelanggaran perlindungan PMI diancam pidana penjara hingga 10 tahun dan denda maksimal Rp15 miliar,” tegas Tri.
Polresta Bandung Ingatkan Masyarakat Jangan Mudah Tergiur Gaji Fantastis
Terbongkarnya kasus ini menjadi peringatan keras bagi masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang beredar melalui media sosial maupun grup percakapan digital.
Polresta Bandung mengimbau masyarakat, khususnya generasi muda dan kaum perempuan, agar tidak mudah tergiur janji penghasilan besar tanpa terlebih dahulu memastikan legalitas perusahaan, identitas perekrut, dokumen keberangkatan, serta prosedur penempatan pekerja migran yang berlaku.
Masyarakat juga diminta memastikan bahwa setiap proses bekerja ke luar negeri dilakukan melalui jalur resmi pemerintah agar mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan keselamatan.
Kasus yang menimpa SSA menjadi gambaran bahwa di balik tawaran pekerjaan dengan gaji menggiurkan, bisa saja tersembunyi praktik perdagangan orang dan eksploitasi manusia.
Penegakan hukum terhadap jaringan TPPO sekaligus menjadi bagian penting dalam melindungi warga negara Indonesia agar tidak menjadi korban sindikat perdagangan manusia lintas negara. (Burhan/Apih)
