Bandung, Jabar | secondnewsupdate.co.id – Polemik penerbitan Surat Keputusan (SK) Ketua Definitif Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) Partai Demokrat Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, kini memasuki babak baru.
Dadang Setiawan, yang sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPAC Cimahi Utara, secara resmi mendatangi Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat untuk menyampaikan pengaduan sekaligus meminta penjelasan mengenai proses penerbitan SK kepengurusan definitif yang dinilai menyisakan sejumlah persoalan.
Kedatangan Dadang ke Kantor DPD Partai Demokrat Jawa Barat di Jalan Pacuan Kuda Nomor 5, Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, bukan tanpa alasan. Selasa (10/11/2026).
Ia mempersoalkan keputusan penetapan Hary Maryadi sebagai Ketua Definitif DPAC Partai Demokrat Cimahi Utara, sementara dirinya mengaku tidak pernah menerima penjelasan yang memadai mengenai mekanisme pengusulan maupun proses penetapan tersebut.
Persoalan yang menjadi sorotan utama Dadang adalah dugaan tidak ditempuhnya mekanisme rapat pengurus pleno sebagaimana diatur dalam ketentuan organisasi Partai Demokrat.
Menurutnya, pergantian kepemimpinan tingkat kecamatan bukan sekadar persoalan pergantian nama dalam sebuah surat keputusan.
“Lebih dari itu, prosesnya harus berlandaskan aturan organisasi, transparansi, serta penghormatan terhadap mekanisme pengambilan keputusan partai,” ujar Dadang.
Berawal dari Penunjukan Plt pada Agustus 2024
Dalam keterangannya, Dadang memaparkan kronologi perjalanan dirinya hingga akhirnya mengadukan persoalan tersebut kepada DPD Partai Demokrat Jawa Barat.
Ia menjelaskan, menjelang pelaksanaan Pilkada 2024, dirinya memperoleh informasi sekaligus penugasan untuk menggantikan Yuliana Wati sebagai Plt Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Cimahi Utara.
Penugasan tersebut kemudian dituangkan melalui SK tertanggal 19 Agustus 2024.
Selanjutnya, pada 15 Februari 2025, Dadang mengaku menerima undangan rapat pleno yang membahas penetapan Ketua DPAC definitif.
Rapat tersebut, menurut keterangannya, dihadiri pimpinan DPC Partai Demokrat Kota Cimahi, H Agung Budi Santoso, Kepala BPOKK, Robi, Kepala Bapilu Alfian, serta unsur Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Cimahi.
“Hasil dari proses tersebut kemudian ditindaklanjuti pada 24 Februari 2025. Saya diminta segera mengajukan susunan kepengurusan dan nama-nama struktural PAC untuk diproses menjadi SK definitif oleh DPD Partai Demokrat Jawa Barat,” ungkap Dadang.
Dadang mengaku telah menyerahkan susunan kepengurusan tersebut kepada DPC Partai Demokrat Kota Cimahi.
“Bahkan, berdasarkan keterangan yang diterimanya dari Iwan Husniawan selaku pihak yang menangani bidang organisasi, administrasi, dan kesekretariatan, surat pengajuan SK definitif disebut telah dibuat dan disampaikan kepada DPD Partai Demokrat Jawa Barat.
Namun, perjalanan administrasi tersebut ternyata tidak berakhir sebagaimana yang diharapkan Dadang,” ungkapnya.
Perbedaan Dukungan Politik Diduga Menjadi Awal Persoalan
Situasi internal organisasi mulai menjadi perhatian setelah pada 18 September 2026, sekitar pukul 19.45 WIB, Dadang mengaku menerima sambungan telepon dari Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Cimahi, Iwan Setiawan.
“Dalam percakapan tersebut, menurut Dadang, Iwan meminta dukungannya untuk kembali memilih Agung Budi Santoso, sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kota Cimahi dalam agenda Musyawarah Cabang (Muscab),” tutur Dadang.
Namun, Dadang menyampaikan bahwa dirinya bersama jajaran pengurus DPAC Cimahi Utara memiliki pandangan berbeda.
“Melalui musyawarah bersama para Ketua Ranting di wilayah Cimahi Utara, ia mengaku memperoleh kesepakatan untuk memberikan dukungan kepada H. Edi Kanedi, sebagai calon Ketua DPC Partai Demokrat Kota Cimahi,” kata Dadang.
Dadang menegaskan, dukungan tersebut merupakan hasil pembicaraan dan kesepakatan bersama para Ketua Ranting di wilayahnya, bukan keputusan sepihak dirinya sebagai Plt Ketua DPAC.
“Ada beberapa pertimbangan yang mendasari sikap politik tersebut. Salah satunya adalah pandangan mengenai pentingnya regenerasi kepemimpinan di tubuh DPC Partai Demokrat Kota Cimahi,” imbuh Dadang.
Dadang menilai, setelah dua periode kepemimpinan, sudah sewajarnya muncul penyegaran dan kesempatan bagi kader lain untuk mengambil peran strategis dalam organisasi.
Meski demikian, ia tidak menyatakan bahwa masa jabatan dua periode secara otomatis melanggar AD/ART maupun Peraturan Organisasi (PO).
Menurutnya, regenerasi merupakan pertimbangan politik dan organisasi demi menjaga dinamika serta semangat pembaruan partai.
Selain itu, Dadang juga mengungkapkan adanya keluhan yang menurutnya pernah disampaikan Sekretaris DPC Iwan Setiawan mengenai fungsi dan perannya dalam sejumlah kegiatan organisasi.
Seluruh persoalan tersebut, menurut Dadang, menjadi bagian dari pertimbangan internal dalam menentukan arah dukungan politik DPAC Cimahi Utara.
Dadang Mengaku Mendapat Informasi Akan Diganti
Setelah menyampaikan sikap politik yang berbeda, Dadang mengaku mulai memperoleh informasi bahwa dirinya akan digantikan dari posisi Plt Ketua DPAC Cimahi Utara.
“Dugaan tersebut kemudian semakin menguat setelah diri saya menerima undangan dari DPC Partai Demokrat Kota Cimahi.
Pada 13 Oktober 2026 saya menerima undangan untuk menghadiri pertemuan pada 14 Oktober 2026 pukul 17.30 WIB di Sekretariat DPC Partai Demokrat Kota Cimahi,” beber Dia.
Agenda pertemuan tersebut, sebagaimana dijelaskan Dadang, berkaitan dengan pencabutan SK Plt Ketua DPAC Cimahi Utara sekaligus penyerahan SK Ketua Definitif kepada Hary Maryadi.
“Dalam pertemuan yang dihadiri Ketua DPC, Agung Budi Santoso Sekretaris DPC, Iwan Setiawan serta Hary Maryadi tersebut, malah saya mendapatkan ucapan terima kasih atas pelaksanaan tugasnya selama menjabat sebagai Plt Ketua DPAC,” ucapnya kesal.
Namun, pada kesempatan yang sama, ia juga menerima informasi bahwa dirinya dikembalikan ke posisi kepengurusan DPC, sedangkan SK Ketua Definitif DPAC Cimahi Utara diserahkan kepada Hary Maryadi.
“Secara tegas saya menyampaikan keberatan dan menolak menerima keputusan tersebut karena menilai proses penetapan Ketua Definitif belum mendapatkan penjelasan yang transparan,” tanya Dadang.
Soroti AD/ART Pasal 85 Ayat 1, Dadang Pertanyakan Rapat Pleno
Salah satu poin paling krusial dalam pengaduan Dadang adalah dugaan tidak dijalankannya mekanisme organisasi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Ayat 1 AD/ART Partai Demokrat.
Ia mengutip ketentuan yang menyebutkan bahwa Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah dari sekurang-kurangnya dua dan sebanyak-banyaknya tiga nama usulan masing-masing anak cabang yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Cabang berdasarkan hasil rapat pengurus pleno cabang.
“Atas dasar ketentuan tersebut, Saya mempertanyakan apakah penetapan Hary Maryadi sebagai Ketua Definitif DPAC Cimahi Utara benar-benar telah melalui tahapan rapat pleno sebagaimana dipersyaratkan?,” cetus Dadang.
Menurut pengakuan Dadang, ketika dirinya mempertanyakan hal tersebut kepada Ketua dan Sekretaris DPC, ia memperoleh jawaban bahwa proses penetapan sudah dibahas melalui rapat pleno pada Juni 2026.
“Akan tetapi, Saya akui, hal ini sangat meragukan keterangan tersebut karena merasa tidak mengetahui adanya rapat pleno yang dimaksud, termasuk tidak memperoleh penjelasan mengenai proses pengusulan nama-nama calon Ketua DPAC,” jelasnya.
Baginya, persoalan ini bukan semata-mata tentang siapa yang berhak menduduki jabatan Ketua DPAC, melainkan menyangkut kepatuhan terhadap aturan organisasi yang seharusnya menjadi pedoman seluruh kader.
“Kalau memang sudah melalui rapat pleno, tentu harus jelas bagaimana mekanismenya, siapa saja yang diusulkan, dan bagaimana proses pengambilan keputusannya. Jangan sampai aturan organisasi hanya menjadi formalitas,” demikian substansi keberatan yang disampaikan Dadang dalam pengaduannya.
Minta DPD Demokrat Jabar Turun Tangan
Melalui pengaduan yang disampaikan pada Selasa (10/11/2026), Dadang berharap DPD Partai Demokrat Jawa Barat dapat menindaklanjuti persoalan tersebut secara objektif dan memberikan penjelasan berdasarkan ketentuan organisasi.
“Disini saya menginginkan agar proses penerbitan SK Ketua Definitif DPAC Cimahi Utara diperiksa, khususnya menyangkut kelengkapan administrasi, mekanisme pengusulan, serta keabsahan proses rapat pleno yang disebut telah dilaksanakan pada Juni 2026,” tegas Dadang.
Menurutnya, setiap kader yang menjalankan tugas organisasi semestinya memperoleh perlakuan yang adil.
Keputusan organisasi juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun berdasarkan aturan partai.
Polemik ini sekaligus menjadi ujian bagi konsistensi pelaksanaan AD/ART dan Peraturan Organisasi di tingkat internal Partai Demokrat, khususnya dalam proses pergantian serta penetapan kepengurusan di tingkat kecamatan.
Ketua DPC Demokrat Cimahi Belum Memberikan Klarifikasi
Sementara itu, untuk memperoleh keberimbangan pemberitaan, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Cimahi, Agung Budi Santoso, telah diupayakan untuk dikonfirmasi melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp terkait keberatan Dadang Setiawan, termasuk mengenai dugaan tidak dilaksanakannya mekanisme rapat pleno dalam proses penetapan Ketua Definitif DPAC Cimahi Utara.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan jawaban atau klarifikasi resmi.
Redaksi secondnewsupdate.co.id tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi Ketua DPC Partai Demokrat Kota Cimahi, pihak DPD Partai Demokrat Jawa Barat, Hary Maryadi, maupun pihak-pihak terkait lainnya untuk menyampaikan penjelasan, tanggapan, dan hak jawab guna melengkapi informasi kepada publik.
Sebab, dalam dinamika organisasi politik, perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar. Namun, transparansi, kepastian mekanisme, dan kepatuhan terhadap aturan organisasi merupakan fondasi penting untuk menjaga soliditas serta kepercayaan kader terhadap partai. (Bagdja)
