Cimahi, Jabar | secondnewsupdate.co.id – Kepedulian seorang wakil rakyat tidak hanya diukur dari seberapa banyak aspirasi masyarakat yang berhasil dihimpun, tetapi juga dari sejauh mana perhatian dan perjuangannya mampu memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat.
Hal itulah yang tercermin dalam kegiatan reses masa persidangan III anggota DPRD Kota Cimahi dari Fraksi Partai Demokrat, Iwan Setiawan, yang berlangsung di wilayah RT 05 RW 01, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Minggu (15/11/2026).
Dalam kegiatan yang dihadiri lebih dari 210 orang tersebut, Iwan Setiawan tidak hanya membuka ruang dialog untuk menyerap berbagai aspirasi masyarakat, tetapi juga memperlihatkan bentuk kepedulian sosial melalui program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi tim Barisan atau keluarga besar Baraya Iwan Setiawan.
Momen yang menjadi perhatian dalam kegiatan tersebut adalah penyerahan santunan Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp42 juta, ditambah manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) sekitar Rp511 ribu kepada ahli waris almarhum Adik Supriyatna.
Almarhum diketahui merupakan warga RW 10 Kelurahan Citeureup yang sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek pangkalan sekaligus bagian dari tim Barisan Iwan Setiawan.
Santunan tersebut disalurkan kepada ahli waris, yakni Tati Sumiati, sebagai bentuk manfaat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan setelah almarhum meninggal dunia pada 18 Oktober 2026.
Bagi keluarga yang ditinggalkan, manfaat perlindungan tersebut tentu memiliki arti penting.
Di tengah suasana kehilangan anggota keluarga, santunan yang diterima setidaknya dapat membantu meringankan beban ekonomi dan menjadi penopang bagi keberlangsungan kehidupan ahli waris.
Iwan Setiawan: Jangan Hanya Bekerja, Tim Juga Harus Mendapatkan Perlindungan
Iwan Setiawan menjelaskan bahwa kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi tim Barisan merupakan salah satu bentuk perhatian dan tanggung jawab sosial yang ingin terus dibangun.
Menurutnya, orang-orang yang selama ini bekerja, membantu, dan menjadi bagian dari aktivitas tim juga perlu memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Ia mengungkapkan, timnya telah diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dengan dua bentuk perlindungan, yakni Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT).
“Alhamdulillah, hari ini santunan kematian dan manfaat Jaminan Hari Tua sudah diserahkan kepada ahli waris almarhum. Untuk Jaminan Kematian nilainya Rp42 juta, ditambah JHT sekitar Rp511 ribu. Mudah-mudahan manfaat ini bisa membantu keluarga yang ditinggalkan,” ungkap Iwan.
Ia menambahkan, pemberian perlindungan BPJS Ketenagakerjaan tersebut bukan kali pertama dilakukan.
Sebelumnya, manfaat serupa juga telah diterima oleh ahli waris dari anggota tim yang meninggal dunia.
Iwan menegaskan, pada tahap awal kepesertaan, pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi timnya ditanggung terlebih dahulu sebagai bentuk dukungan.
Selanjutnya, kepesertaan diharapkan dapat diteruskan secara mandiri agar perlindungan jaminan sosial tersebut tetap berkelanjutan.
Bahkan, menurutnya, perlindungan tidak hanya diberikan kepada tim internal, tetapi juga menyasar masyarakat, termasuk pekerja informal seperti tukang ojek pangkalan.
Langkah tersebut menjadi salah satu bentuk perhatian terhadap kelompok pekerja yang dalam kesehariannya memiliki risiko pekerjaan, tetapi membutuhkan akses perlindungan sosial yang memadai.
210 Warga Hadir, Aspirasi Pembangunan 2027 Mengalir
Di luar penyerahan santunan BPJS Ketenagakerjaan, kegiatan reses juga menjadi ruang penting bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan dan kebutuhan pembangunan di lingkungan masing-masing.
Iwan menyebutkan, undangan yang disiapkan sekitar 200 orang, namun jumlah masyarakat yang hadir mencapai lebih dari 210 orang.
Kegiatan tersebut juga dihadiri sejumlah rekan media.
Beragam aspirasi disampaikan masyarakat, terutama terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur dan program peningkatan kesejahteraan warga yang diharapkan dapat diperjuangkan dalam perencanaan pembangunan Kota Cimahi tahun 2027.
Iwan mengakui, masih terdapat sejumlah usulan masyarakat dari tahun-tahun sebelumnya yang belum terealisasi.
Salah satu persoalan yang cukup banyak menjadi perhatian adalah program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).
Menurutnya, banyak aspirasi yang telah disampaikan dan diperjuangkan melalui mekanisme perencanaan pembangunan, termasuk melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara daring.
Namun, tidak seluruh usulan dapat terakomodasi dalam program yang ditetapkan.
“Kami memahami bahwa kebutuhan masyarakat sangat banyak. Usulan yang masuk juga terus bertambah, tetapi dalam proses perencanaan melalui SIPD, hanya beberapa yang bisa muncul dan terakomodasi. Karena itu, kami berharap ada kerja sama yang lebih baik dengan pihak eksekutif agar aspirasi masyarakat yang belum terealisasi bisa mendapatkan perhatian,” ujarnya.
Ia menegaskan, berbagai usulan yang disampaikan melalui reses bukanlah semata-mata kepentingan anggota DPRD, melainkan bagian dari upaya bersama untuk membantu pemerintah menyelesaikan kebutuhan pembangunan yang masih dirasakan masyarakat.
Sejumlah Aspirasi Sudah Terealisasi, Rutilahu Masih Menjadi Pekerjaan Rumah
Dalam kesempatan tersebut, Iwan juga menyampaikan bahwa sejumlah aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya telah berhasil diperjuangkan dan direalisasikan melalui program pembangunan.
Beberapa di antaranya meliputi pengaspalan jalan atau hotmix, pemasangan paving block di sejumlah wilayah, pembangunan penerangan jalan gang (PJG), hingga pemasangan kaca cembung di titik-titik gang yang membutuhkan peningkatan keselamatan dan visibilitas pengguna jalan.
Realisasi tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong peningkatan kualitas lingkungan permukiman sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Meski demikian, ia tidak menampik bahwa pekerjaan rumah masih cukup besar, terutama menyangkut banyaknya permohonan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni yang belum dapat direalisasikan.
Karena itu, Iwan berharap perangkat daerah terkait dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap usulan tersebut, sehingga kebutuhan masyarakat tidak berhenti sebatas pencatatan dalam agenda reses.
Ia juga mengajak pihak eksekutif untuk memperkuat koordinasi dengan legislatif dalam menentukan prioritas pembangunan, agar aspirasi yang benar-benar dibutuhkan masyarakat dapat memperoleh ruang dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
Reses Bukan Sekadar Agenda Formalitas, Tetapi Perjuangan untuk Kepentingan Rakyat
Bagi Iwan Setiawan, reses merupakan kesempatan penting untuk mendengar langsung suara masyarakat sekaligus mengevaluasi berbagai kebutuhan pembangunan yang masih belum terpenuhi.
Ia berharap seluruh aspirasi yang telah dihimpun dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan kemampuan anggaran pemerintah daerah.
Menurutnya, pembangunan Kota Cimahi harus terus bergerak dengan memperhatikan kebutuhan nyata masyarakat, mulai dari infrastruktur lingkungan, fasilitas umum, penerangan jalan, hingga peningkatan kesejahteraan warga.
Sementara itu, penyerahan santunan BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris menjadi salah satu pesan penting bahwa kepedulian sosial dapat dimulai dari lingkungan terdekat.
Perlindungan terhadap pekerja, termasuk mereka yang bekerja di sektor informal, merupakan hal yang patut mendapatkan perhatian bersama.
Melalui kegiatan reses masa persidangan III tersebut, Iwan Setiawan berharap kehadirannya sebagai wakil rakyat tidak hanya menjadi tempat masyarakat menyampaikan keluhan dan harapan, tetapi juga menjadi bagian dari ikhtiar memperjuangkan solusi yang memberikan manfaat nyata.
Sebab, bagi masyarakat, pembangunan bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran, melainkan perubahan yang dapat dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari. (Bagdja)
