Cimahi, Jabar | secondnewsupdate.co.id – Momentum reses masa persidangan III DPRD Kota Cimahi menjadi panggung penting bagi masyarakat untuk menyuarakan berbagai persoalan pembangunan sekaligus menyampaikan harapan demi terwujudnya lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan tertata.
Ketua Komisi I DPRD Kota Cimahi, Fredy Siagian, dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), menggelar kegiatan reses masa persidangan III di Villa Neglasari, Jalan Sirnarasa No. 37B, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Minggu (15/11/2026).
Kegiatan yang dihadiri sekitar 200 undangan dari unsur masyarakat dan konstituen tersebut berlangsung dengan penuh antusiasme.
Sejumlah aspirasi dan persoalan lingkungan disampaikan langsung kepada Fredy, mulai dari kebutuhan pemasangan kamera pengawas atau CCTV, pembangunan jalan setapak, hingga perbaikan dan penataan saluran drainase.
Beragam usulan tersebut mencerminkan masih adanya kebutuhan mendasar masyarakat terhadap peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan.
Terlebih, memasuki musim penghujan, keberadaan drainase yang berfungsi optimal menjadi salah satu kebutuhan penting untuk mengantisipasi genangan hingga potensi banjir di kawasan permukiman.
Tegaskan Fungsi DPRD: Mengawal Aspirasi, Bukan Mengklaim Pembangunan
Dalam kesempatan tersebut, Fredy menegaskan bahwa kegiatan reses bukan sekadar agenda formal kedewanan, melainkan ruang komunikasi langsung antara wakil rakyat dengan masyarakat yang diwakilinya.
Menurutnya, setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat akan ditampung, dihimpun, kemudian diperjuangkan melalui mekanisme kelembagaan DPRD agar dapat menjadi perhatian Pemerintah Kota Cimahi.
Ia secara terbuka menjelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan merupakan kewenangan pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif, sementara DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
“Saya tampung aspirasi Bapak dan Ibu, kemudian nanti saya sampaikan kepada Pemerintah Kota. Pemerintah kota yang melaksanakan pembangunan. Saya tidak membangun, karena memang kewenangannya ada di pemerintah daerah,” tegas Fredy di hadapan para konstituennya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa seorang anggota legislatif harus mampu menempatkan diri sesuai tugas dan kewenangannya.
Bukan mengklaim hasil pembangunan sebagai pekerjaan pribadi, melainkan memastikan setiap kebutuhan masyarakat diperjuangkan agar masuk dalam perencanaan dan penganggaran pemerintah.
Fredy juga mengingatkan bahwa sumber pembiayaan pembangunan daerah berasal dari uang rakyat, salah satunya melalui pajak yang dibayarkan masyarakat.
Karena itu, menurutnya, sudah menjadi tanggung jawab bersama untuk memastikan anggaran daerah benar-benar dimanfaatkan bagi kepentingan publik.
“Yang ingin saya lihat adalah sejauh mana uang rakyat ini dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah kota sebagai eksekutif melaksanakan pembangunan, sedangkan kami di legislatif memiliki fungsi pengawasan,” ungkapnya.
Reses Bukan Sekadar Seremonial, Aspirasi Bisa Diperjuangkan Langsung ke Dinas
Lebih jauh, Fredy menjelaskan bahwa reses memiliki mekanisme dan karakteristik tersendiri yang berbeda dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Jika Musrenbang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota, melalui reses anggota DPRD dapat menerima langsung aspirasi masyarakat dan menindaklanjutinya melalui komunikasi dengan perangkat daerah terkait.
Sebagai contoh, apabila masyarakat membutuhkan pembangunan jalan lingkungan menggunakan paving block karena kondisi jalan masih becek, usulan tersebut dapat dihimpun dan diperjuangkan agar menjadi salah satu prioritas dalam pembahasan perencanaan anggaran tahun berikutnya.
Begitu pula dengan kebutuhan CCTV, jalan setapak, maupun pembenahan drainase yang dinilai mendesak.
“Kalau ada jalan lingkungan di RT atau RW yang masih becek dan membutuhkan paving block, silakan disampaikan. Aspirasi itu bisa saya teruskan kepada dinas terkait supaya dapat diperjuangkan dalam penganggaran tahun berikutnya,” jelasnya.
Dengan demikian, reses diharapkan menjadi jembatan yang memperpendek jarak komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah daerah, sekaligus membuka ruang bagi warga untuk menyampaikan kebutuhan nyata di lingkungan masing-masing.
Waspada Musim Hujan, Drainase dan Keamanan Lingkungan Harus Jadi Perhatian
Tidak hanya menyoroti pembangunan fisik, Fredy juga mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap kondisi lingkungan, terutama menghadapi musim penghujan.
Ia meminta setiap pengurus RT dan RW bersama warga lebih memperhatikan kondisi saluran air di wilayahnya.
Drainase yang tersumbat, rusak, atau tidak memadai harus segera diidentifikasi agar dapat diusulkan penanganannya.
Menurutnya, persoalan banjir dan genangan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah.
Diperlukan sinergi antara masyarakat, aparatur kewilayahan, dan pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan yang lebih tertata.
Ia pun berencana menghimpun berbagai persoalan dari sejumlah RW yang hadir dalam kegiatan tersebut, sehingga kebutuhan masing-masing wilayah dapat diketahui secara lebih terperinci.
Peringatan Serius! Ancaman Narkoba Mengintai Generasi Muda Cibabat dan Pasirkaliki
Di tengah pembahasan aspirasi pembangunan, Fredy turut menyampaikan perhatian serius terhadap persoalan sosial yang dinilainya tidak kalah penting, yakni ancaman penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda.
Ia mengaku menerima informasi dari Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) mengenai wilayah Cibabat dan Pasirkaliki yang disebut masuk dalam zona merah kerawanan narkoba.
Informasi tersebut menjadi alarm bagi seluruh elemen masyarakat agar tidak menganggap persoalan narkoba sebagai masalah sepele.
Bahkan, Fredy mengungkapkan adanya kekhawatiran mengenai dugaan penyalahgunaan obat-obatan oleh kalangan pelajar tingkat SMP.
Kondisi tersebut, apabila tidak mendapatkan perhatian serius, dikhawatirkan dapat mengancam masa depan generasi muda.
“Ini yang harus kita perhatikan bersama. Saya berharap Bapak dan Ibu lebih memperhatikan putra-putrinya. Jangan sampai anak-anak kita terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba maupun obat-obatan terlarang,” pesannya.
Fredy menilai, pengawasan keluarga menjadi salah satu benteng terpenting dalam mencegah generasi muda terjerumus ke dalam pergaulan yang berisiko.
Menurutnya, persoalan narkoba bukan hanya menyangkut individu yang terlibat, tetapi juga berdampak terhadap keluarga, lingkungan sosial, bahkan masa depan masyarakat secara luas.
Karena itu, ia mengajak orang tua untuk membangun komunikasi yang baik dengan anak-anak, mengetahui lingkungan pergaulan mereka, serta memberikan perhatian dan pendampingan yang cukup.
Ia juga menegaskan bahwa upaya pencegahan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi antara keluarga, masyarakat, pemerintah, lembaga pendidikan, dan aparat penegak hukum.
“Saya sebagai anggota dewan tentu tidak bisa menyelesaikan persoalan ini sendirian. Tetapi saya ingin mengingatkan kita semua agar lebih peduli dan bersama-sama menjaga anak-anak kita. Jangan sampai generasi muda yang seharusnya menjadi harapan masa depan justru terjerumus narkoba,” tuturnya.
DPRD Harus Hadir Mendengar, Mengawal, dan Memperjuangkan Kepentingan Rakyat
Di penghujung kegiatan, Fredy menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri reses tersebut.
Baginya, substansi utama kegiatan bukan terletak pada kemeriahan acara ataupun tempat penyelenggaraannya, melainkan sejauh mana masyarakat mendapatkan kesempatan menyampaikan persoalan dan aspirasinya secara langsung kepada wakil rakyat.
Ia berharap masyarakat tidak sungkan menyampaikan berbagai kebutuhan di wilayah masing-masing, baik terkait infrastruktur, fasilitas umum, keamanan lingkungan, maupun persoalan sosial lainnya.
Reses masa persidangan III ini sekaligus menjadi momentum bagi Fredy untuk memperkuat komunikasi dengan konstituen, sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian dan tindak lanjut pemerintah daerah.
Kehadiran sekitar 200 masyarakat dalam kegiatan tersebut menunjukkan pentingnya ruang dialog antara wakil rakyat dan warga.
Kini, harapan masyarakat tentu tidak berhenti pada tersampaikannya usulan.
Lebih dari itu, warga menantikan bagaimana setiap aspirasi dapat dikawal, diperjuangkan, dan diperhitungkan dalam kebijakan serta penganggaran pembangunan Kota Cimahi.
Sebab, esensi pengabdian seorang wakil rakyat bukan sekadar hadir ketika dibutuhkan, melainkan konsisten memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui jalur dan kewenangan yang dimilikinya.(Bagdja)
