Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
BeritaLingkungan HidupRagam Daerah

Krisis Air Bersih Mengintai RW 25 Cibeureum! Pasokan Baru Hanya Penuhi 62 Persen Kebutuhan, Ngatiyana Turun Tangan

524
×

Krisis Air Bersih Mengintai RW 25 Cibeureum! Pasokan Baru Hanya Penuhi 62 Persen Kebutuhan, Ngatiyana Turun Tangan

Sebarkan artikel ini
Wali Kota Cimahi Ngatiyana meminta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) bersama lurah setempat untuk segera melakukan komunikasi dengan pihak perusahaan pemilik lahan.

Cimahi, Jawa Barat | secondnewsupdate.co.id – Persoalan ketersediaan air bersih yang belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat serta minimnya dukungan fasilitas bagi anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) menjadi dua persoalan penting yang mencuat dalam kegiatan Pawang Ronda Forkopimda Kota Cimahi di RW 25, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan.

Forum dialog yang mempertemukan unsur pemerintah daerah, Forkopimda, dan masyarakat tersebut menjadi ruang terbuka bagi warga untuk menyampaikan berbagai persoalan nyata di lingkungan mereka. 

Example 300x600

Bukan sekadar menyampaikan keluhan, masyarakat juga membawa sejumlah usulan konkret yang diharapkan dapat segera ditindaklanjuti Pemerintah Kota Cimahi.

Salah satu persoalan paling mendesak adalah keterbatasan pasokan air bersih. Kebutuhan dasar masyarakat ini menjadi perhatian serius karena ketersediaan air yang ada saat ini dinilai belum sebanding dengan jumlah warga yang harus dilayani.

Berdasarkan aspirasi yang disampaikan warga, kapasitas pelayanan sebanyak 388 sambungan air baru mampu memenuhi sekitar 62 persen kebutuhan masyarakat. 

Artinya, masih terdapat sekitar 38 persen kebutuhan yang belum terpenuhi secara optimal.

Kondisi tersebut mendorong warga mengambil langkah tegas dalam mengatur distribusi air.

Bahkan, masyarakat berencana menghentikan penyaluran air ke wilayah luar mulai Desember 2026. 

Apabila persoalan belum menemukan penyelesaian, penghentian distribusi secara penuh direncanakan berlaku mulai 2 Januari 2027.

Situasi ini tentu membutuhkan perhatian dan langkah antisipatif agar persoalan keterbatasan air tidak semakin membebani masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

Usulkan Sumber Air Baru, Lahan PT Medan Jaya Jadi Harapan

Untuk mencari jalan keluar, warga mengusulkan agar Pemkot Cimahi memfasilitasi pemanfaatan sumber air baru. Salah satu alternatif yang dinilai memiliki potensi berada di lahan kosong milik PT Medan Jaya, tepatnya di kawasan RT 3.

Menurut warga, lokasi tersebut berpeluang dikembangkan sebagai sumber air alternatif untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat RW 25.

Komunikasi awal dengan pihak perusahaan bahkan telah dilakukan dan mendapatkan respons positif secara lisan.

Namun, rencana tersebut belum dapat direalisasikan karena masih membutuhkan kepastian terkait perizinan, mekanisme pemanfaatan lahan, serta dukungan dan fasilitasi dari pemerintah daerah.

Warga berharap Pemkot Cimahi tidak hanya menerima aspirasi tersebut, tetapi juga dapat menjadi jembatan komunikasi dengan pihak perusahaan maupun instansi berwenang agar alternatif penyediaan air bersih bisa segera dikaji.

Menanggapi persoalan itu, Wali Kota Cimahi Ngatiyana meminta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) bersama lurah setempat untuk segera melakukan komunikasi dengan pihak perusahaan pemilik lahan.

Ngatiyana menjelaskan, terdapat perbedaan kewenangan dalam pembangunan sarana penyediaan air tanah. Pembangunan sumur artesis saat ini menjadi kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sedangkan pemerintah daerah masih dapat mengupayakan pembangunan sumur bor sesuai ketentuan yang berlaku.

“Untuk lahan yang kosong, Kepala Dinas DPKP bersama lurah agar berkomunikasi dengan perusahaan yang memiliki lahan tersebut,” ujar Ngatiyana.

Arahan tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk membuka peluang penyediaan sumber air alternatif. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat dapat ditangani melalui koordinasi lintas instansi dan dukungan berbagai pihak.

Seragam Linmas Lusuh, Insentif Ikut Jadi Perhatian

Selain persoalan air bersih, kesejahteraan dan kelayakan perlengkapan anggota Linmas juga menjadi perhatian dalam dialog tersebut.

Para anggota Linmas menyampaikan kondisi seragam yang sebagian sudah lusuh dan kurang layak digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas di lapangan. 

Padahal, keberadaan Linmas memiliki peran penting dalam membantu menjaga keamanan, ketertiban, serta kondusivitas lingkungan masyarakat.

Tidak hanya persoalan seragam, mereka juga berharap adanya peningkatan perhatian terhadap insentif sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian dan tanggung jawab yang dijalankan.

Aspirasi tersebut menjadi pengingat bahwa penguatan keamanan lingkungan tidak hanya membutuhkan partisipasi masyarakat, tetapi juga dukungan fasilitas dan perhatian pemerintah terhadap para petugas yang berada di garis terdepan kewilayahan.

Menanggapi hal tersebut, Ngatiyana mengakui bahwa keterbatasan kemampuan keuangan daerah menjadi salah satu tantangan dalam memenuhi kebutuhan perlengkapan Linmas.

Ia menjelaskan, apabila pada 2025 pengadaan seragam masih memungkinkan untuk direalisasikan, kondisi saat ini berbeda karena pemerintah daerah harus menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.

Bahkan, anggaran Kota Cimahi mengalami pemangkasan hingga Rp238,9 miliar. Kendati demikian, Pemkot Cimahi tetap berupaya mencari peluang pembiayaan agar kebutuhan seragam Linmas dapat kembali diakomodasi pada tahun mendatang.

“Mudah-mudahan tahun depan Pemerintah Kota Cimahi bisa mencari anggaran untuk mengganti seragam anggota Linmas,” katanya.

Pembangunan Jalan Belum Tuntas, Pokir DPRD Jadi Salah Satu Alternatif

Dalam kesempatan yang sama, persoalan pembangunan infrastruktur lingkungan juga turut menjadi pembahasan.

Ngatiyana mengungkapkan, keterbatasan anggaran membuat sejumlah program pembangunan belum dapat diselesaikan sesuai rencana awal. 

Salah satunya pembangunan jalan di wilayah tersebut yang baru terealisasi sepanjang 400 meter dari total target 800 meter.

Dengan demikian, masih terdapat sekitar 400 meter pekerjaan yang membutuhkan penyelesaian agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara lebih menyeluruh.

Pemkot Cimahi, menurut Ngatiyana, masih membuka peluang untuk mendorong penyelesaian pembangunan melalui dukungan pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD.

Aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui kegiatan reses diharapkan dapat diperjuangkan oleh para wakil rakyat untuk selanjutnya menjadi bagian dari pertimbangan dalam penyusunan program dan perencanaan anggaran pemerintah daerah.

Langkah tersebut dinilai dapat menjadi salah satu alternatif untuk menjembatani kebutuhan pembangunan di tingkat lingkungan dengan kemampuan fiskal daerah yang saat ini terbatas.

Pawang Ronda Jadi Jembatan Aspirasi Masyarakat

Kegiatan Pawang Ronda Forkopimda Kota Cimahi di RW 25 Cibeureum memperlihatkan bahwa persoalan pembangunan tidak selalu berangkat dari proyek berskala besar. 

Kebutuhan air bersih, kelayakan seragam Linmas, perhatian terhadap petugas keamanan lingkungan, hingga penyelesaian infrastruktur jalan merupakan persoalan mendasar yang langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat.

Karena itu, dialog langsung antara pemerintah dan warga menjadi penting agar setiap persoalan dapat diketahui berdasarkan kondisi riil di lapangan, sekaligus membuka ruang koordinasi untuk mencari solusi yang memungkinkan.

Masyarakat tentunya berharap aspirasi yang telah disampaikan tidak berhenti sebagai catatan dalam forum pertemuan. Terlebih, persoalan air bersih yang baru mampu memenuhi sekitar 62 persen kebutuhan warga membutuhkan perhatian serius dan tindak lanjut yang terukur.

Di sisi lain, dukungan terhadap Linmas serta keberlanjutan pembangunan infrastruktur juga perlu menjadi bagian dari prioritas perencanaan pemerintah sesuai kemampuan anggaran dan kewenangan masing-masing.

Melalui Pawang Ronda Forkopimda, Pemkot Cimahi diharapkan semakin dekat dengan persoalan masyarakat, sehingga kehadiran pemerintah benar-benar dapat dirasakan melalui kebijakan dan langkah nyata dalam menjawab kebutuhan warga. (Bagdja)

Example 120x600
Example 300x600
Example 300x600