Majalengka, Jawa Barat | secondnewsupdate.co.id – Ancaman bencana hidrometeorologi mulai membayangi Kabupaten Majalengka seiring datangnya musim penghujan.
Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan menyusul potensi banjir, tanah longsor, pergerakan tanah hingga cuaca ekstrem yang dapat terjadi sewaktu-waktu, terutama ketika intensitas hujan meningkat.
Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Kabupaten Majalengka resmi menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor atau Pergerakan Tanah, serta Cuaca Ekstrem Tahun 2026–2027.
Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Majalengka Nomor 100.3.3.2/KEP.990-BPBD/2026.
Status siaga darurat berlaku mulai 2 November 2026 hingga 31 Mei 2027.
Kebijakan ini menjadi langkah penting untuk memperkuat kesiapsiagaan pemerintah daerah, petugas kebencanaan, serta masyarakat dalam menghadapi berbagai kemungkinan bencana selama musim penghujan.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majalengka bahkan telah memetakan sejumlah kecamatan yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi.
Pemetaan tersebut diharapkan menjadi acuan dalam meningkatkan pengawasan, kesiapan personel, serta mempercepat penanganan apabila terjadi keadaan darurat.
Kepala BPBD Kabupaten Majalengka, Agus Tamim, mengungkapkan bahwa potensi banjir menjadi salah satu ancaman yang perlu mendapat perhatian serius.
Sebab, sejumlah kawasan di wilayah utara maupun selatan Majalengka memiliki riwayat banjir berulang ketika musim hujan tiba.
Di wilayah utara, daerah yang masuk kategori rawan banjir meliputi Kecamatan Ligung, Jatitujuh, Kertajati, Sumberjaya, Jatiwangi, Palasah, Kasokandel, Dawuan, dan Kadipaten.
Kerawanan tersebut tidak terlepas dari keberadaan sejumlah aliran sungai besar, di antaranya Sungai Cimanuk, Sungai Cilutung, dan Sungai Rentang yang berpotensi meluap ketika debit air meningkat akibat curah hujan tinggi.
Sementara itu, di wilayah selatan, Kecamatan Cikijing juga menjadi salah satu kawasan yang perlu mendapat perhatian. Beberapa titik yang kerap terdampak banjir berada di Desa Kasturi dan Desa Banjaransari, termasuk ruas jalan penghubung Talaga–Cikijing.
Kondisi tersebut umumnya dipicu luapan Sungai Cilutung dan Sungai Cisarongge yang tidak mampu menampung peningkatan volume air saat hujan deras.
Agus Tamim menjelaskan, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan banjir berulang di wilayah Majalengka.
“Penyebab banjir pada umumnya dipicu curah hujan tinggi, luapan sungai yang tak mampu menampung air, sedimentasi yang tinggi, menyempitnya aliran sungai akibat sumbatan sampah, serta kondisi tanggul yang rusak,” jelas Agus.
Selain ancaman banjir, BPBD Majalengka juga memberikan perhatian khusus terhadap potensi tanah longsor dan pergerakan tanah.
Ancaman tersebut terutama mengintai kawasan selatan yang memiliki karakteristik wilayah perbukitan dan kondisi geografis yang membutuhkan kewaspadaan ekstra ketika curah hujan meningkat.
Adapun kecamatan yang masuk dalam pemetaan daerah rawan pergerakan tanah dan longsor meliputi Lemahsugih, Malausma, Bantarujeg, Cingambul, Cikijing, Banjaran, Argapura, Maja, dan Majalengka.
Bukan hanya kawasan permukiman, sejumlah jalur transportasi strategis juga masuk dalam daftar wilayah yang harus diwaspadai, khususnya ruas jalan Cikijing–Kuningan serta Maja–Cikijing.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena bencana longsor maupun pergerakan tanah berpotensi mengganggu akses transportasi, aktivitas ekonomi, hingga mobilitas masyarakat antarkecamatan.
Pemkab Siapkan Anggaran Penanganan Bencana
Di sisi lain, kesiapsiagaan menghadapi bencana juga diperkuat melalui dukungan anggaran daerah.
Pemerintah Kabupaten Majalengka telah menyiapkan alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagai salah satu instrumen pembiayaan untuk mendukung penanganan keadaan darurat.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majalengka, Yayan Sumantri, menyampaikan bahwa alokasi BTT pada tahun anggaran 2026 mencapai Rp136.386.923.098.
Sementara itu, dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027, pemerintah daerah mengalokasikan BTT sebesar Rp5.081.208.000.
Menurut Yayan, anggaran tersebut menjadi bagian dari kesiapan pemerintah daerah dalam mengantisipasi kebutuhan penanganan apabila terjadi bencana maupun kondisi darurat lainnya.
“Mudah-mudahan tidak terjadi bencana, meski begitu jika terjadi bencana tetap ditangani secara tuntas dan maksimal,” ungkap Yayan.
Masyarakat Diminta Tidak Mengabaikan Tanda-Tanda Bahaya
Dengan diberlakukannya status siaga darurat hingga Mei 2027, masyarakat di wilayah rawan bencana diharapkan tidak menganggap remeh perubahan kondisi lingkungan, terutama ketika hujan deras berlangsung dalam waktu lama.
Warga yang tinggal di sekitar bantaran sungai, kawasan perbukitan, serta wilayah dengan riwayat longsor diminta lebih peka terhadap tanda-tanda alam, seperti peningkatan debit air sungai, retakan tanah, munculnya rembesan air pada lereng, hingga perubahan kondisi bangunan dan permukaan tanah.
Masyarakat juga diharapkan menjaga kebersihan saluran air, tidak membuang sampah ke sungai, serta segera melaporkan kepada aparat setempat apabila menemukan indikasi potensi bencana.
Kesiapsiagaan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan petugas BPBD, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Langkah antisipasi sejak dini diharapkan mampu meminimalkan risiko korban jiwa, kerusakan infrastruktur, serta kerugian ekonomi apabila bencana hidrometeorologi benar-benar terjadi di Kabupaten Majalengka. (ast)
















