Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
HukumKriminal

Afif Pertanyakan SP3 Kasus Dugaan Penganiayaan!

115
×

Afif Pertanyakan SP3 Kasus Dugaan Penganiayaan!

Sebarkan artikel ini

Desak Kapolda Sumut Periksa Mantan Kasat Reskrim dan Kanit Pidum Polresta Deli Serdang

Afif melayangkan Pengaduan Masyarakat (Dumas) kepada Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol. Sonny Irawan, terkait dugaan kejanggalan proses penyidikan hingga penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Polresta Deli Serdang.

Deli Serdang, Sumut | secondnewsupdate.co.id – Perjuangan Hafifuddin Hamid alias Afif, warga Dusun I Tungkusan, Desa Tadukan Raga, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, dalam mencari kepastian hukum kembali berlanjut. 

Kali ini, Afif melayangkan Pengaduan Masyarakat (Dumas) kepada Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol. Sonny Irawan, terkait dugaan kejanggalan proses penyidikan hingga penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Polresta Deli Serdang.

Example 300x600

Afif berharap kepemimpinan Kapolda Sumut yang baru dapat memberikan perhatian serius terhadap persoalan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun tersebut. 

Ia meminta seluruh rangkaian penanganan perkara, termasuk proses penghentian penyidikan dan tindak lanjut pengaduan dugaan pelanggaran etik, diperiksa secara menyeluruh.

Persoalan yang menjadi sorotan Afif bukan semata-mata penghentian penyidikan, melainkan dasar penerbitan SP3 yang disebut menggunakan mekanisme keadilan restoratif atau Restorative Justice.

Pasalnya, Afif mengaku tidak pernah terlibat dalam kesepakatan perdamaian dengan pelapor, Salmon Sembiring, maupun menandatangani dokumen perdamaian yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Kondisi itu memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana kesepakatan perdamaian yang disebut melibatkan pihak lain dapat dijadikan dasar penghentian penyidikan terhadap dirinya.

Afif juga meminta agar Dumas sebelumnya tertanggal 26 Juni 2026, yang menurut pengakuannya belum mendapatkan kepastian penyelesaian, kembali ditindaklanjuti.

Pernah Ditangkap Dan Ditahan 20 Hari, Afif Pertanyakan Dasar Penyidikan

Afif mengungkapkan bahwa dirinya pernah ditangkap dan menjalani penahanan selama 20 hari berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/381/XII/RES.1.6/2024/Satreskrim tertanggal 21 Desember 2024 dan Surat Perintah Penahanan Nomor SP Han/268/XII/RES.1.6/2024/Reskrim tertanggal 22 Desember 2024.

Penangkapan tersebut berkaitan dengan laporan dugaan penganiayaan terhadap Salmon Sembiring melalui LP/B/415/V/2024/SPKT/Polresta Deli Serdang/Polda Sumatera Utara tertanggal 9 Mei 2024.

Namun, Afif mengklaim memiliki sejumlah dokumen dan keterangan saksi yang menurutnya membantah tuduhan tersebut.

Ia menyebut sejumlah orang yang berada di lokasi kejadian telah membuat surat pernyataan bahwa dirinya tidak melakukan penganiayaan terhadap Salmon.

Bahkan, menurut pengakuannya, ia justru berupaya menyelamatkan Salmon dari amukan massa.

Afif juga mengungkapkan bahwa Salmon Sembiring selaku pelapor telah membuat surat pernyataan tertanggal 7 Februari 2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Afif tidak melakukan penganiayaan.

Selain itu, dua saksi lainnya, Permadi Nata Negara dan Robi Nelson Sitepu, masing-masing disebut membuat surat pernyataan pada 4 dan 5 Maret 2025 yang turut membantah keterlibatan Afif.

Dokumen-dokumen tersebut, menurut Afif, menjadi bagian dari bukti yang perlu ditelaah kembali oleh pihak kepolisian untuk memastikan apakah proses penyidikan telah berjalan sesuai ketentuan hukum.

Sp3 Berdasarkan Restorative Justice, Afif Mengaku Tidak Pernah Berdamai

Sorotan utama Afif tertuju pada penerbitan SP3 Nomor 5.Tap/Henti.Sidik/421.b/X/RES.1.6/2025/Satreskrim tertanggal 15 Oktober 2025.

Ia mempertanyakan penggunaan mekanisme Restorative Justice sebagai dasar penghentian penyidikan, karena mengaku tidak pernah menandatangani surat perdamaian dengan Salmon Sembiring maupun memberikan kuasa kepada pihak lain untuk berdamai atas namanya.

Sebaliknya, berdasarkan dokumen yang diklaim dimilikinya, kesepakatan perdamaian tertanggal 3 Juni 2025 justru dilakukan antara Salmon Sembiring dengan Alwi alias Ucok Batak dan Arifin Armansyah.

Afif juga menyebut terdapat surat Kepala Desa Tadukan Raga tertanggal 10 Juni 2025 yang menerangkan bahwa perdamaian tersebut dilakukan antara Salmon dengan Alwi dan Arifin Armansyah.

Menurut Afif, kedua orang tersebut bukan tersangka dalam perkara yang menjerat dirinya.

Atas dasar itu, ia meminta kepolisian menjelaskan secara terbuka hubungan antara dokumen perdamaian tersebut dengan penghentian penyidikan terhadap dirinya.

Sejumlah hal yang dipertanyakan antara lain apakah SP3 diterbitkan berdasarkan pencabutan laporan, hasil gelar perkara, atau mekanisme Restorative Justice.

Selain itu, bagaimana kedudukan Afif dalam proses perdamaian tersebut dan apakah seluruh persyaratan penghentian penyidikan telah dipenuhi?

Menurut Afif, seluruh dokumen, kronologi, dan dasar hukum penerbitan SP3 perlu diperiksa secara objektif agar tidak menimbulkan keraguan terhadap proses penegakan hukum.

Pengaduan Propam Sejak Februari 2025, Afif Mengaku Belum Mendapat Kepastian

Selain mempersoalkan proses penyidikan, Afif juga menyoroti penanganan pengaduan dugaan pelanggaran etik yang sebelumnya disampaikan kepada Propam Polda Sumatera Utara.

Ia mengaku telah menerima Surat Penerimaan Surat Pengaduan Propam Nomor SPSP2/21/II/2025/SUBBAGYANDUAN tertanggal 3 Februari 2025.

Pengaduan tersebut kemudian disebut dilimpahkan ke Biro Pengamanan Internal Divpropam Polri berdasarkan Nota Dinas Nomor R/1224/Was.2.4./2025 Divpropam tertanggal 24 Februari 2025.

Menurut Afif, pengaduan tersebut selanjutnya ditangani Subbidwadprof Bidpropam Polda Sumut melalui Akreditor Brigadir Edi Syahputra Nasution.

Namun, hingga Dumas terbaru disampaikan, Afif mengaku belum memperoleh kepastian mengenai perkembangan penanganan pengaduan tersebut, meskipun telah berlangsung lebih dari satu tahun.

Ia juga mengklaim telah berulang kali mencoba menghubungi petugas yang menangani pengaduannya melalui telepon maupun pesan WhatsApp, tetapi belum mendapatkan respons sebagaimana yang diharapkan.

Kondisi tersebut membuat Afif mempertanyakan transparansi dan kepastian pelayanan pengaduan masyarakat di lingkungan kepolisian.

Menurutnya, masyarakat yang mencari perlindungan dan kepastian hukum semestinya memperoleh informasi yang jelas mengenai perkembangan laporan maupun pengaduan yang disampaikan.

Slogan Kapolri tentang “Polisi Bersama Masyarakat”, menurut Afif, perlu diwujudkan melalui pelayanan yang responsif, terbuka, dan memberikan kepastian kepada masyarakat.

Kekecewaan Afif semakin bertambah setelah Dumas tertanggal 26 Juni 2026 yang disampaikannya kepada Kapolda Sumut saat itu, Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., menurut pengakuannya belum menghasilkan kepastian penyelesaian.

Di tengah persoalan tersebut, Afif mengungkapkan bahwa mantan Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang, Kompol Risqi Akbar, memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan Sespimmen.

Sementara itu, mantan Kanit Pidum Reskrim Polresta Deli Serdang, Iptu Jimmi E. Depari, mendapat kenaikan pangkat menjadi AKP.

Afif menilai perkembangan tersebut semakin memperkuat harapannya agar pengaduan yang telah disampaikan mendapat perhatian dan pemeriksaan secara objektif.

Kapolda Sumut Diminta Periksa Mantan Kasat Reskrim Dan Kanit Pidum

Melalui Dumas terbarunya, Afif secara khusus meminta Kapolda Sumatera Utara memeriksa mantan Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang, Kompol Risqi Akbar, serta mantan Kanit Pidum, Jimmi E. Depari.

Ia meminta seluruh pihak yang berkaitan dengan proses penyidikan, penerbitan SP3, hingga penanganan pengaduan dugaan pelanggaran etik diperiksa sesuai ketentuan yang berlaku.

Afif juga meminta evaluasi terhadap penanganan pengaduannya di Bidpropam Polda Sumut agar memperoleh kejelasan dan kepastian.

“Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi Polri hanya karena dugaan tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab. Saya berharap Kapolda Sumut yang baru benar-benar memberikan perhatian terhadap persoalan ini dan mengungkap kebenarannya. Saya yakin Kapolda yang baru ini dapat menunjukkan kepada Kapolri bahwa slogan ‘Polisi Bersama Masyarakat’ benar-benar diwujudkan,” ungkap Afif di hadapan sejumlah awak media, Jumat (20/11/2026).

Afif juga berharap pengaduannya mendapat perhatian Kapolri, Kadiv Propam Polri, Komisi III DPR RI, Ombudsman, hingga Presiden Republik Indonesia.

Jawaban Mantan Kasat Reskrim Dan Kanit Pidum: Sp3 Disebut Berdasarkan Pencabutan Laporan

Saat dikonfirmasi mengenai berbagai keberatan yang disampaikan Afif, mantan Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang, Kompol Risqi Akbar, hingga berita ini diterbitkan belum memberikan tanggapan.

Sementara itu, mantan Kanit Pidum Polresta Deli Serdang, Jimmi E. Depari, memberikan penjelasan melalui pesan WhatsApp ketika dimintai keterangan mengenai penerbitan SP3 yang dipersoalkan Afif.

Dalam konfirmasi tersebut, Jimmi ditanya mengenai alasan penghentian penyidikan dengan mekanisme Restorative Justice, sementara Afif mengaku tidak pernah melakukan perdamaian dengan pihak pelapor.

Jimmi menjelaskan bahwa penghentian penyidikan dilakukan berdasarkan pencabutan laporan oleh pihak pelapor dan hasil gelar perkara.

“Izin bg. Atas dasar pencabutan laporan dari pihak pelapor LP dan sesuai hasil Gelar Perkara LP di SP3 bg. Kalau saya tidak salah pelapor jumpai penyidik pembantu menyerahkan surat pencabutan laporan polisi bg. Izin bg hrs cek lagi dulu nanti Senin ke Pidum bang. Kordinasi ke Pidum aja dulu langsung ya bg,” ujar Jimmi E. Depari melalui pesan WhatsApp.

Pernyataan tersebut menjadi bagian penting yang perlu diklarifikasi lebih lanjut, terutama terkait hubungan antara pencabutan laporan, hasil gelar perkara, dan alasan Restorative Justice yang tercantum dalam dokumen SP3.

Jika penghentian penyidikan didasarkan pada pencabutan laporan oleh pelapor, bagaimana kedudukan Afif sebagai pihak yang pernah ditetapkan sebagai tersangka? Apakah pencabutan laporan tersebut telah memenuhi persyaratan hukum untuk menghentikan penyidikan? Bagaimana pula keterkaitannya dengan mekanisme keadilan restoratif?

Terlebih, Jimmi sendiri menyampaikan bahwa dirinya masih perlu melakukan pengecekan kembali kepada bagian Pidum pada hari Senin.

Karena itu, klarifikasi resmi dari penyidik maupun pejabat kepolisian yang berwenang diperlukan untuk memberikan penjelasan menyeluruh dan menghindari kesimpangsiuran informasi.

Kapolda Sumut Diminta Buka Kejelasan, Jangan Biarkan Pengaduan Menggantung

Persoalan yang disampaikan Afif tidak hanya berkaitan dengan keberatannya terhadap penghentian penyidikan. 

Ada sejumlah dokumen, keterangan pihak-pihak terkait, serta pengaduan dugaan pelanggaran etik yang menurut pengakuannya belum mendapatkan penjelasan tuntas.

Kapolda Sumatera Utara diharapkan dapat memastikan seluruh materi pengaduan tersebut ditelaah secara profesional, objektif, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan kekeliruan prosedur, pelanggaran etik, atau dugaan penyalahgunaan kewenangan, penanganannya harus dilakukan melalui mekanisme yang berlaku.

Di sisi lain, pihak-pihak yang disebut dalam pengaduan tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan. 

Seluruh dugaan yang disampaikan Afif perlu dibuktikan melalui pemeriksaan yang objektif, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum tidak cukup dibangun melalui slogan. Kepercayaan juga membutuhkan transparansi, akuntabilitas, serta kepastian bahwa setiap pengaduan masyarakat ditangani secara profesional.

Kini, yang dinantikan Afif adalah penjelasan resmi dan tindak lanjut konkret dari Polda Sumatera Utara.

Akankah pengaduan Afif mendapat pemeriksaan menyeluruh dan memperoleh kepastian hukum, atau justru kembali berlarut-larut tanpa kejelasan? (Rizky)

Penulis: Rizky Zulianda Editor: Bama
Example 120x600
Example 300x600
Example 300x600