Medan, Sumut | secondnewsupdate.co.id – Dugaan kerusakan kawasan hutan konservasi Gunung Sibayak, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, menuai sorotan serius.
Ketua Harian Satgas Inti Prabowo, Suria Depari, mendesak aparat penegak hukum, khususnya Kapolda Sumatera Utara, segera turun tangan untuk mengusut secara menyeluruh aktivitas pembukaan jalur menggunakan alat berat yang diduga telah merusak kawasan hutan lindung tersebut.
Tak hanya meminta kepolisian bertindak, Suria juga mendesak Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumut, serta Kepala UPTD Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Barisan memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat terkait proses, kewenangan, dan tanggung jawab atas kegiatan tersebut.
Menurut Suria, persoalan ini tidak boleh dipandang sebatas kesalahan teknis dalam pelaksanaan pekerjaan. Sebab, kawasan konservasi memiliki fungsi ekologis yang sangat penting sehingga setiap aktivitas pembangunan di dalamnya harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sorotan publik terhadap persoalan tersebut menguat setelah beredarnya informasi dan dokumentasi penggunaan alat berat jenis ekskavator untuk membuka jalur di kawasan Gunung Sibayak.
Berdasarkan pemberitaan ANTARA pada 19 November 2026, pembukaan jalur evakuasi baru itu diketahui memasuki kawasan hutan konservasi dengan lebar sekitar lima meter.
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution sebelumnya telah meninjau langsung lokasi pada Rabu (18/11/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Bobby meminta agar jalur yang dinilai tidak tepat ditutup dan vegetasi yang mengalami kerusakan segera dipulihkan melalui penanaman kembali.
Bahkan, pada Jumat (20/11/2026), Bobby meminta Inspektorat Sumatera Utara melakukan pemeriksaan terhadap Kepala UPTD Tahura Bukit Barisan, Faisal Simangunsong, guna mendalami proses pembukaan jalur tersebut, termasuk aspek kewenangan dan tanggung jawabnya.
Sementara itu, pihak UPTD Tahura Bukit Barisan melalui Faisal Simangunsong menjelaskan bahwa penggunaan ekskavator merupakan bagian dari upaya peningkatan aksesibilitas dan penyediaan jalur evakuasi, bukan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan acara motor trail.
Suria Depari Minta Pemeriksaan Jangan Berhenti pada Pejabat Teknis
Menanggapi perkembangan tersebut, Suria Depari menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap Kepala UPTD Tahura Bukit Barisan perlu dilakukan secara menyeluruh.
Namun, proses pemeriksaan juga tidak boleh hanya terfokus pada satu pejabat teknis, sementara pihak lain yang diduga memiliki keterkaitan dengan proses pengambilan keputusan maupun pelaksanaan pekerjaan luput dari penelusuran.
Suria turut mengungkapkan adanya dugaan keterlibatan sebuah badan usaha dalam persoalan pembukaan jalur tersebut.
Ia menyebut salah seorang komisaris perusahaan yang dimaksud diduga memiliki kedekatan dengan Gubernur Sumatera Utara.
Meski demikian, informasi mengenai dugaan hubungan tersebut maupun kemungkinan keterlibatan perusahaan harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan, penelusuran dokumen, serta keterangan para pihak yang berwenang.
Atas dasar itu, Suria meminta aparat penegak hukum menelusuri seluruh kemungkinan keterlibatan pihak-pihak terkait secara profesional, objektif, dan transparan.
“Kami meminta Bobby Nasution, Kepala Dinas LHK, dan UPT Tahura bertanggung jawab. Jangan sampai persoalan ini hanya berhenti pada pemeriksaan pejabat teknis, sementara seluruh proses pengambilan kebijakan, pelaksanaan pekerjaan, dan pihak-pihak yang terlibat tidak diperiksa secara menyeluruh,” tegas Suria.
Desak Kapolda Sumut Usut Dugaan Pelanggaran Kehutanan
Lebih lanjut, Suria secara khusus meminta Kapolda Sumatera Utara memberikan perhatian serius terhadap dugaan kerusakan kawasan konservasi Gunung Sibayak.
Menurutnya, apabila hasil penelusuran menemukan indikasi tindak pidana kehutanan maupun pelanggaran ketentuan lingkungan hidup, aparat penegak hukum harus menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku tanpa tebang pilih.
Ia menilai Gunung Sibayak bukan sekadar kawasan wisata alam, melainkan salah satu kekayaan ekologis Sumatera Utara yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan.
Karena itu, kelestariannya harus menjadi tanggung jawab bersama, terutama pemerintah dan instansi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaannya.
Suria mengingatkan bahwa alasan pembangunan fasilitas maupun pembukaan jalur evakuasi tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan ketentuan perlindungan kawasan konservasi.
Keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan, menurutnya, harus berjalan beriringan melalui perencanaan yang matang serta pelaksanaan pekerjaan yang sesuai aturan.
“Jangan sampai kawasan hutan yang seharusnya dilindungi justru mengalami kerusakan akibat kepentingan tertentu. Kami meminta semua pihak diperiksa secara terbuka. Siapa pun yang terbukti melanggar harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum,” ujarnya.
Publik Berhak Mengetahui Hasil Pemeriksaan
Suria berharap Inspektorat Sumatera Utara, Dinas LHK, UPTD Tahura Bukit Barisan, serta aparat penegak hukum segera menuntaskan pemeriksaan dan menyampaikan hasilnya kepada masyarakat.
Menurutnya, ada sejumlah hal mendasar yang harus dijelaskan secara transparan, mulai dari siapa yang memberikan persetujuan pembukaan jalur, bagaimana status perizinannya, siapa pelaksana pekerjaan, hingga berapa luas vegetasi yang terdampak akibat aktivitas penggunaan alat berat tersebut.
Selain itu, langkah konkret pemulihan kawasan yang mengalami kerusakan juga harus menjadi perhatian utama pemerintah.
Masyarakat, kata Suria, berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai bagaimana aktivitas tersebut dapat berlangsung hingga memasuki kawasan hutan konservasi serta apakah seluruh prosedur dan ketentuan perlindungan lingkungan telah dipenuhi.
Kasus dugaan kerusakan hutan konservasi Gunung Sibayak kini menjadi perhatian terhadap komitmen perlindungan lingkungan hidup di Sumatera Utara.
Transparansi pemeriksaan, penelusuran tanggung jawab seluruh pihak, penegakan hukum, dan pemulihan vegetasi menjadi hal penting yang dinantikan publik.
Jangan sampai fungsi konservasi Gunung Sibayak dikorbankan. Penegakan aturan harus berjalan, sementara pemulihan kawasan yang terdampak wajib menjadi prioritas. (Rizky)
















