SNU|Pontianak Kalimantan Barat –
Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Kalimantan Barat menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh program pembangunan pemerintah, khususnya di wilayah Kalimantan Barat.
Ketua APRI Kalbar Adi Normansyah siap bersinergi dalam upaya pembangunan infrastruktur serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam secara legal, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Rabu (7/5/2025).
Dalam pernyataannya, Adi menekankan pentingnya legalisasi kegiatan pertambangan rakyat yang selama ini masih beroperasi di luar kerangka hukum.
Dengan mendukung proses legalisasi, APRI ingin menciptakan tata kelola pertambangan rakyat yang taat hukum, ramah lingkungan, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.
Ketua APRI Kalbar Adi juga menyampaikan bahwa legalisasi pertambangan rakyat adalah langkah strategis untuk menciptakan keseimbangan antara kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan.
“Kami mendukung sepenuhnya agenda pembangunan pemerintah yang inklusif dan berkeadilan. APRI Kalbar siap menjadi mitra strategis dalam transformasi pertambangan rakyat menuju praktik yang sah dan produktif,” ujarnya.
Dukungan ini sejalan dengan arah kebijakan nasional untuk memperkuat ekonomi daerah berbasis potensi lokal, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keberlanjutan dan kepatuhan terhadap regulasi.
APRI Kalbar juga mengajak seluruh pemangku kepentingan—termasuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta masyarakat umum—untuk bersama-sama mewujudkan ekosistem pertambangan rakyat yang legal, aman, dan bermanfaat bagi pembangunan Kalimantan Barat. (Jono)
