Anton Ahmad Fauzi tampung keluhan warga terkait jalan rusak dan banjir yang masih terjadi di sejumlah titik Kecamatan Margahayu.
SNU//Kab. Bandung — Masa Sidang I DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2025 resmi dimulai sejak Rabu (5/11/25).
Sejalan dengan itu, anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bandung, Anton Ahmad Fauzi, ST, menggelar kegiatan reses guna menyerap aspirasi masyarakat di Komplek Margahayu Kencana, Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, Kamis (6/11/25).
Kegiatan reses turut dihadiri unsur Muspika Kecamatan Margahayu yakni Camat Margahayu Hj. Tatti Suharyati, SH., M.Si, Danramil, serta Kapolsek Margahayu.
Hadir pula Kepala Desa Margahayu Selatan serta sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama.
Pada kesempatan itu, Anton menyampaikan bahwa dirinya saat ini berada di Komisi C DPRD Kabupaten Bandung yang membidangi urusan pembangunan. Karena itu, sejumlah pembahasan terkait kondisi infrastruktur di Kecamatan Margahayu banyak mengemuka dalam dialog bersama warga.
“Untuk reses kali ini, aspirasi masyarakat banyak menyoal infrastruktur. Mulai dari penanganan jalan hingga persoalan banjir yang masih terjadi di beberapa titik,” ujar Anton.
Namun, ia menegaskan bahwa meskipun fokus komisi adalah pembangunan, dirinya tidak membatasi jenis aspirasi yang ingin disampaikan masyarakat.
Sementara itu, Camat Margahayu Hj. Tatti Suharyati menyoroti permasalahan banjir yang hingga kini menjadi keluhan utama masyarakat, khususnya di kawasan Desa Sayati.
“Aspirasi terkait banjir masih sangat dominan. Terutama di area Jalan Sayati Lama dan Jalan Dengdek yang sering dikeluhkan warga. Kami berharap aspirasi ini dapat ditindaklanjuti melalui pembahasan di DPRD,” ungkapnya.
Kegiatan reses yang difasilitasi tokoh agama Dai Farid itu berjalan lancar dan mendapat antusiasme warga. Masyarakat berharap, aspirasi yang disampaikan bisa diperjuangkan dan menghasilkan kebijakan maupun program nyata dari pemerintah daerah.
“Reses ini kami harapkan tidak hanya menjadi forum formalitas, tetapi benar-benar memberikan output berupa realisasi kebutuhan publik,” ujar salah seorang tokoh masyarakat. (Apih)
