Soreang Kabupaten Bandung// secondnewsupdate.co.id – Anggota DPRD Kabupaten Bandung mulai melaksanakan agenda reses masa sidang kedua sebagai upaya menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.
Dalam kegiatan reses tersebut, Anggota DPRD dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Agus Setiawan, menyoroti dampak signifikan penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 terhadap pembangunan daerah hingga tingkat desa.
Reses dilaksanakan di Kampung Cibolerang RW 8, Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Minggu (22/2/2026).
Dalam kesempatan itu, Agus mengungkapkan bahwa APBD Kabupaten Bandung mengalami penurunan drastis dari Rp7 triliun menjadi Rp6 triliun.
Dampak Pemangkasan Anggaran hingga ke Desa
Menurut Agus, penurunan anggaran tersebut dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat yang berdampak pada distribusi dana ke daerah.
Pemangkasan sebesar Rp1 triliun tersebut berimbas langsung pada berbagai sektor pembangunan, termasuk alokasi anggaran untuk kecamatan dan desa.
“Salah satu contoh, anggaran pembangunan Kecamatan Soreang pada 2025 mencapai Rp7 miliar, namun kini turun menjadi sekitar Rp3 miliar. Kondisi ini memaksa pemerintah desa dan kecamatan melakukan penyesuaian melalui skala prioritas pembangunan,” ujar Agus.
Ia juga mengungkapkan bahwa bantuan pusat untuk desa yang sebelumnya mencapai lebih dari Rp1 miliar, kini turun menjadi sekitar Rp300 juta. Hal ini berpotensi menghambat sejumlah program pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat desa.
Prioritas Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan
Menanggapi tekanan fiskal tersebut, Agus meminta Pemerintah Kabupaten Bandung dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tetap fokus pada program prioritas.
“Jangan sampai masalah yang urgen dikesampingkan. Ada tiga sektor utama yang harus diprioritaskan, yaitu kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Bantuan untuk Guru PPPK dan Honorer
Agus juga menyinggung hasil audiensi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung terkait bantuan bagi guru PPPK paruh waktu dan honorer. Bantuan tersebut direncanakan mulai cair pada Juni 2026 dengan rincian:
Guru bersertifikasi: Rp500.000
Guru belum bersertifikasi: Rp1.000.000.
Total pendapatan guru, termasuk tunjangan sertifikasi, diperkirakan mencapai Rp2,5 juta
Ia menegaskan bahwa dukungan tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik di tengah keterbatasan anggaran.
Komitmen Kawal Aspirasi Masyarakat
Agus menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pemerintah daerah dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya di daerah pemilihan (Dapil) 1 Kabupaten Bandung.
“Saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi PKS siap melayani masyarakat dan memperjuangkan kepentingan rakyat, terutama ketika ada kebijakan yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat kecil,” pungkasnya. (Apih)
