Bangli, Bali l secondnewsupdate.co.id – Pemerintah Kabupaten Bangli, Bali, mulai mengubah wajah tata kelola pemerintahan dengan mengandalkan integrasi sistem digital lintas sektor.
Bukan sekadar menambah aplikasi, Pemkab Bangli kini mendorong teknologi agar benar-benar bekerja untuk efisiensi birokrasi, transparansi layanan, hingga penguatan pendapatan daerah.
Langkah tersebut ditandai dengan peluncuran enam inovasi strategis di Gedung Bhukti Mukti Bhakti, lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli, Kamis (17/9/2026) yang lalu.
Enam inovasi yang diperkenalkan mencakup Cita Gov, Penglipuran Bangli, Sintesis Dtw Bangli, Integra-iii, Si Tampan Jas BerdasI, dan Gencar Bangli.
Deretan inovasi tersebut menyasar sektor yang berbeda, mulai dari pengendalian pemerintahan digital, parlemen, pariwisata, pelayanan internal birokrasi, ketertiban umum, hingga optimalisasi pajak daerah.
Pemkab Bangli menilai transformasi digital tidak cukup hanya ditandai dengan banyaknya aplikasi.
Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh sistem dapat saling terhubung, aman, terkendali, serta memberikan dampak nyata terhadap masyarakat dan keuangan daerah.
Data Pemkab Bangli menunjukkan, Indeks Pemerintahan Digital (PEMDI) mengalami peningkatan dari 2,48 pada 2023 menjadi 2,71 pada 2024 dan 2,79 pada 2025. Angka tersebut telah mencapai sekitar 93 persen dari target RPJMD sebesar 3,00.
Namun, di balik capaian tersebut masih terdapat pekerjaan rumah pada aspek pengendalian dan pengawasan teknologi informasi. Nilai Manajemen SPBE tercatat 1,09, sedangkan Audit TIK berada pada angka 1,00.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bangli, I Nyoman Murditha, menegaskan bahwa arah transformasi digital kini tidak lagi sebatas mengejar jumlah aplikasi.
Menurutnya, pemerintah harus mampu memastikan setiap sistem digital memiliki fungsi yang jelas, terintegrasi, aman, dan mendukung pengambilan keputusan.
Cita Gov Jadi Pusat Kendali Transformasi Digital
Salah satu inovasi yang menjadi perhatian adalah CITA GOV atau Collaborative for Integrated Digital Transformation Government.
Sistem ini dirancang sebagai lapisan tata kelola dan pengendalian transformasi digital Pemkab Bangli. Melalui konsep tersebut, setiap perangkat daerah tidak lagi berjalan sendiri-sendiri dalam membangun sistem digital.
Cita Gov membagi pengelolaan ke dalam tiga lapisan.
Pertama, Layer Operasional yang menjadi ruang bagi organisasi perangkat daerah dalam mengusulkan serta mengelola layanan digital.
Kedua, Layer Control atau Digital Orchestrator yang berada di bawah pengendalian Diskominfosan untuk melakukan verifikasi arsitektur, kelayakan sistem, keamanan siber hingga analisis risiko.
Ketiga, Executive View yang menyediakan tampilan manajerial bagi Bupati dan Sekretaris Daerah melalui konsep Single Management View serta Digital Health Score.
Konsep tersebut juga diproyeksikan menghasilkan efisiensi belanja teknologi informasi dan komunikasi hingga sekitar Rp1,175 miliar per tahun, antara lain melalui pengurangan aplikasi yang memiliki fungsi ganda, efisiensi waktu kerja serta mitigasi risiko keamanan siber.
Parlemen Bangli Mulai Bergerak ke Sistem Paperless
Transformasi digital juga menyentuh lingkungan DPRD Kabupaten Bangli.
Sekretaris DPRD Kabupaten Bangli, I Nyoman Dacin, memperkenalkan Penglipuran Bangli, sebuah inovasi yang diarahkan untuk memperkuat pelayanan legislasi, persidangan, pengelolaan aspirasi serta dokumentasi kegiatan parlemen.
Sistem tersebut memiliki sejumlah fitur, termasuk e-Aspirasi, e-Sidang dan e-Risalah AI.
Melalui e-Aspirasi, pokok-pokok pikiran DPRD diarahkan agar dapat dikelola secara lebih transparan dan terhubung dengan sistem perencanaan pemerintah.
Sementara e-Sidang mendukung digitalisasi proses persidangan serta distribusi dokumen.
Adapun e-Risalah AI memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk membantu proses transkripsi dan penyusunan notulensi persidangan.
Konsep tersebut diarahkan untuk mendukung parlemen yang lebih minim penggunaan kertas atau paperless meeting.
Retribusi Objek Wisata Dibidik Lebih Transparan
Sektor pariwisata juga mendapatkan sentuhan digital melalui Sintesis Dtw Bangli, atau Strategy Sistem Integrasi Retribusi Daya Tarik Wisata.
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli, I Wayan Dirga Yusa, menjelaskan inovasi tersebut dirancang untuk memperkuat sistem pengelolaan retribusi objek wisata.
Sintesis Dtw menggabungkan aspek regulasi, teknologi serta kemitraan dengan desa adat.
Salah satu instrumen yang disiapkan adalah sistem pembayaran berbasis IoT dan QRIS dengan skema yang tetap memungkinkan pelayanan ketika koneksi internet mengalami keterbatasan.
Pemkab Bangli juga memproyeksikan inovasi ini dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata hingga sekitar 13 persen.
Skema kerja sama antara pemerintah daerah, desa adat dan BPD Bali juga diarahkan untuk memperkuat transparansi pengelolaan retribusi.
INTEGRA-III Sasar Efisiensi Belanja Birokrasi
Di sektor internal pemerintahan, Pemkab Bangli menyiapkan INTEGRA-III melalui penerapan konsep Shared Service Center dengan dukungan platform Si-Bulan.
Sistem tersebut mengintegrasikan sejumlah kebutuhan administrasi internal, seperti logistik, penganggaran, pemantauan sarana dan prasarana hingga pemanfaatan e-Katalog Lokal.
Targetnya cukup besar. Pemkab Bangli memproyeksikan efisiensi biaya operasional birokrasi minimal 20 persen pada 2028.
Dengan sistem yang terintegrasi, berbagai proses yang sebelumnya dilakukan secara terpisah diharapkan dapat dikelola secara lebih efektif.
Satpol PP Bangli Perkuat Deteksi Dini
Transformasi digital tidak berhenti pada urusan administrasi. Bidang ketenteraman dan ketertiban umum turut mendapatkan inovasi melalui Si Tampan Jas Berdasi.
Kepala Satpol PP Kabupaten Bangli, I Wayan Sugiarta, memperkenalkan pendekatan yang menitikberatkan pada deteksi dini, pencegahan serta koordinasi lintas sektor.
Melalui sistem tersebut, Satpol PP diposisikan sebagai penghubung berbagai unsur dalam menangani persoalan ketertiban umum.
Konsepnya mengintegrasikan enam unsur, yakni satu jejaring, satu informasi, satu data, satu analisis, satu koordinasi dan satu tindak lanjut.
Menariknya, sistem tersebut juga memasukkan unsur kearifan lokal. Bendesa Adat dan Pacalang diarahkan untuk terlibat dalam mekanisme pelaporan kondisi ketertiban masyarakat secara real-time.
Dengan pendekatan tersebut, penanganan persoalan di lapangan diharapkan dapat dilakukan lebih cepat berdasarkan informasi yang terukur.
GENCAR BANGLI Bidik Potensi Pajak yang Belum Tergarap
Sektor pendapatan daerah menjadi bagian penting dalam rangkaian transformasi digital Bangli.
Kepala Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) Kabupaten Bangli, Putu Agus Muliawan, meluncurkan GENCAR BANGLI, singkatan dari Gerakan Ekstensifikasi dan Penerbitan NPWPD secara Jabatan Berbasis Data Perizinan Usaha.
Inovasi tersebut mengubah pola kerja perpajakan daerah dari sekadar menunggu wajib pajak menjadi lebih aktif memanfaatkan data perizinan usaha.
Data perizinan akan disinkronkan dan dicocokkan untuk kemudian dilakukan verifikasi serta validasi. Jika memenuhi ketentuan, penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dapat dilakukan secara jabatan.
Potensi yang dibidik juga tidak kecil.
Pemkab Bangli mencatat potensi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor makanan dan minuman mencapai sekitar Rp15,92 miliar, sedangkan sektor perhotelan diperkirakan mencapai Rp5,54 miliar.
Melalui GENCAR BANGLI, pemerintah daerah berharap basis wajib pajak semakin luas, kualitas data perpajakan meningkat dan tingkat kepatuhan dapat diperkuat.
Enam inovasi tersebut pada akhirnya menunjukkan perubahan pendekatan Pemkab Bangli dalam mengembangkan pemerintahan digital.
Ukuran keberhasilan tidak lagi hanya berada pada berapa banyak aplikasi yang dimiliki pemerintah, tetapi seberapa jauh teknologi mampu menyatukan data, mempercepat pelayanan, mengurangi biaya, memperkuat transparansi dan meningkatkan penerimaan daerah.
Transformasi digital Bangli pun kini memasuki tahap yang lebih menantang: memastikan inovasi yang diluncurkan tidak berhenti sebagai sistem baru, melainkan benar-benar digunakan dan menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. (Mahesa/Megy)
