Kab Bandung/ secondnewsupdate.co.id – Bupati Bandung Dadang Supriatna menghadiri audiensi bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) RI Rini Widyantini di Kantor Kementerian PAN-RB, Jakarta, belum lama ini.
Dalam pertemuan tersebut, Dadang Supriatna yang akrab disapa KDS hadir sebagai Ketua Harian Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) bersama jajaran pengurus lainnya.
Kehadiran APKASI bertujuan menyampaikan sejumlah persoalan strategis yang dihadapi pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya terkait pengelolaan aparatur sipil negara.
Salah satu isu utama yang menjadi pembahasan adalah penataan tenaga non-ASN serta pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kebijakan tersebut dinilai membawa konsekuensi meningkatnya beban fiskal daerah, terutama bagi pemerintah kabupaten dengan kapasitas anggaran yang terbatas.
KDS menegaskan, pemerintah daerah membutuhkan dukungan kebijakan lintas kementerian agar pembiayaan PPPK tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab APBD.
“APKASI mendorong adanya koordinasi lintas kementerian agar pembiayaan PPPK tidak membebani kapasitas keuangan daerah,” ujar KDS.
Selain persoalan fiskal, APKASI juga mengusulkan adanya fleksibilitas yang lebih besar bagi kepala daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
Menurutnya, kewenangan tersebut penting untuk mempercepat proses administrasi kepegawaian, mulai dari mutasi, rotasi, hingga pengisian jabatan strategis di lingkungan pemerintahan.
Ia menilai, pemerintah daerah memerlukan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kondisi riil di lapangan agar roda pemerintahan dan pelayanan publik tidak terhambat persoalan administratif.
“Reformasi birokrasi jangan hanya berorientasi pada administrasi semata, tetapi harus mampu menjawab kebutuhan pelayanan masyarakat secara nyata,” katanya.
Sementara itu, Menteri PAN-RB Rini Widyantini menyambut positif berbagai masukan yang disampaikan APKASI.
Ia menyatakan pemerintah pusat berkomitmen mencari formulasi kebijakan terbaik dengan mempertimbangkan kondisi objektif serta kapasitas fiskal masing-masing daerah.
“Pemerintah pusat berupaya menghadirkan solusi yang seimbang antara kebutuhan reformasi birokrasi dan kemampuan daerah,” ujar Rini.
Melalui audiensi tersebut, KDS bersama APKASI berharap lahir kebijakan yang lebih berpihak pada kondisi riil pemerintah daerah.
Dengan demikian, agenda reformasi birokrasi di tingkat kabupaten dapat berjalan selaras dengan keberlanjutan fiskal daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. (Apih)
