Jawa Barat, Kab Bandung l secondnewsupdate.co.id – Bupati Bandung Dadang Supriatna yang akrab dipanggil KDS menegaskan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak hanya sebatas mengawasi jalannya pemerintahan desa.
Sebanyak 911 anggota BPD yang baru dilantik diminta menjadi motor penggerak ketahanan pangan, mengawal program rumah tidak layak huni (Rutilahu), serta menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pesan tersebut disampaikan Dadang Supriatna usai meresmikan sekaligus mengambil sumpah jabatan 911 anggota BPD terpilih dari 117 desa di 16 kecamatan dalam Peresmian dan Pengucapan Sumpah/Janji Anggota BPD Terpilih se-Kabupaten Bandung Tahun 2026 di Dome Bale Rame, Soreang, Kamis (30/7/2026).
Menurut KDS, BPD memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah desa yang tidak hanya menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan, tetapi juga memastikan seluruh program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Salah satu perhatian utama yang disampaikan adalah penguatan ketahanan pangan di tingkat desa. Ia meminta seluruh anggota BPD memastikan setiap desa memiliki cadangan beras minimal satu ton setiap tahun melalui pembahasan APBDes.
“Saya tidak mau mendengar ada warga yang kelaparan. Karena itu, pastikan desa memiliki cadangan beras sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi berbagai kondisi,” tegasnya.
Selain ketahanan pangan, Dadang juga meminta BPD mengawal pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Rutilahu agar penyalurannya tepat sasaran.
Menurutnya, Kabupaten Bandung berpeluang memperoleh hampir 4.000 unit bantuan Rutilahu hasil aspirasi DPR RI. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.680 unit akan disalurkan melalui pemerintah desa.
“Program ini harus diawasi bersama agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat menerima bantuan sesuai ketentuan,” ujarnya.
KDS juga menekankan pentingnya mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program prioritas nasional.
Ia menilai pemenuhan gizi anak menjadi investasi penting untuk mencetak generasi Indonesia Emas 2045.
“Program MBG harus kita sukseskan bersama karena anak-anak yang sehat hari ini akan menjadi pemimpin bangsa di masa depan,” katanya.
Dalam arahannya, Dadang mengingatkan hubungan antara BPD dan kepala desa harus dibangun sebagai kemitraan yang harmonis, bukan hubungan yang saling berseberangan.
Menurutnya, kepala desa memiliki kewenangan menjalankan pemerintahan dan pembangunan desa, sementara BPD berperan menyalurkan aspirasi masyarakat, membahas peraturan desa, serta mengawasi jalannya pemerintahan desa secara konstruktif.
Ia juga mendorong seluruh anggota BPD meningkatkan kapasitas diri, terutama dalam memahami tata kelola pemerintahan desa, digitalisasi administrasi, dan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.
Selain itu, BPD diminta mendukung pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai salah satu program strategis pemerintah untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
Di akhir sambutannya, KDS mengungkapkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bandung kini mencapai 75,58 poin.
Capaian tersebut, menurutnya, harus terus dipertahankan melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat hingga ke tingkat desa. (Apih)
