Garut, Jabar | secondnewsupdate.co.id – Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mendorong penguatan sinergi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut dan DPRD dalam mengoptimalkan pembangunan serta pelayanan publik.
Kolaborasi tersebut dinilai penting, terutama di tengah keterbatasan fiskal dan menurunnya alokasi Transfer ke Daerah (TKD).
Pemkab Garut kini berupaya memanfaatkan berbagai peluang pendanaan dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menopang pembangunan daerah pada 2027.
Hal itu disampaikan Syakur saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut Masa Sidang I Tahun 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Garut, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Jumat (25/9/2026).
Rapat paripurna tersebut membahas penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun Anggaran 2026 serta penyampaian kata akhir fraksi dan keputusan DPRD Kabupaten Garut.
Dalam sambutannya, Syakur menekankan pentingnya posisi anggota DPRD sebagai representasi partai politik sekaligus masyarakat.
Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif diperlukan untuk menjembatani aspirasi masyarakat dengan kebijakan pembangunan daerah.
“Dengan diamanahkan sebagai anggota DPRD, semakin memperkuat sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Garut dan DPRD,” ujar Syakur.
Di tengah efisiensi fiskal dan penurunan alokasi TKD, Pemkab Garut terus melakukan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Koordinasi tersebut dilakukan untuk memetakan sekaligus mengoptimalkan peluang pendanaan dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Salah satu skema yang menjadi perhatian adalah dukungan kebijakan melalui Instruksi Presiden (Inpres).
“Sehingga bayangan kami, salah satu inisiatif kami untuk menyusul sumber-sumber keuangan pendapatan dari pemerintah pusat dan juga pemerintah Provinsi Jawa Barat,” jelasnya.
Syakur juga menyampaikan adanya informasi dari Bappenas terkait sejumlah Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dijadwalkan mulai berjalan pada 2027.
Peluang tersebut, kata dia, perlu segera diantisipasi pemerintah daerah agar program pembangunan Garut dapat diselaraskan dengan agenda pemerintah pusat.
SKPD Diminta Petakan Program 2027
Syakur meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mulai memetakan program-program daerah yang memiliki potensi untuk disinkronkan dengan kebijakan dan program pemerintah pusat.
Langkah itu dinilai penting agar keterbatasan fiskal tidak menghambat program pembangunan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
“Harapan saya teman-teman SKPD sudah mulai melihat peluang-peluang di mana ada sinkronisasi antara rencana kita tahun 2027 dengan rencana pemerintah pusat,” tegasnya.
Ia menegaskan, seluruh strategi tersebut pada akhirnya diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Garut.
Menurutnya, keterbatasan anggaran harus diimbangi dengan perencanaan yang lebih selektif sehingga setiap program yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat.
“Tentu saja dengan keterbatasan yang ada, kita bisa mengoptimalkan semaksimal mungkin. Bukan hanya mengejar jumlah yang banyak, tetapi efektivitas daripada program yang akan kita laksanakan,” pungkasnya. (Agung)
