Pandeglang, Banten | secondnewsupdate.co.id — Dugaan pemberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural ke Malaysia kembali menjadi sorotan.
Seorang perempuan asal Kabupaten Pandeglang, Banten, bernama Julaeha, dikabarkan mengalami kondisi memprihatinkan setelah diberangkatkan untuk bekerja di Malaysia.
Ironisnya, setelah berbagai persoalan yang dialaminya, pihak keluarga justru mengaku terus mendapat tagihan pengembalian uang dari seseorang yang disebut sebagai sponsor berinisial E.
Persoalan ini mulai terungkap setelah pihak keluarga menerima informasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur yang menghubungi mereka.
Dari informasi tersebut, keluarga baru mengetahui bahwa keberangkatan Julaeha diduga tidak melalui prosedur resmi penempatan pekerja migran Indonesia.
Berdasarkan cerita Julaeha kepada keluarganya, yang kemudian disampaikan kepada awak media, perjalanan menuju Malaysia dimulai dari rumah menuju Jakarta.
Selanjutnya, ia diterbangkan ke Pekanbaru sebelum melanjutkan perjalanan menggunakan kapal laut menuju Malaysia.
Perjalanan tersebut disebut berlangsung selama beberapa hari.
Namun, situasi yang dihadapi Julaeha setelah tiba di Malaysia justru jauh dari harapan. Ia mengaku ponselnya langsung disita sehingga komunikasi dengan keluarga menjadi terbatas.
Tak hanya itu, Julaeha juga menceritakan bahwa dirinya kerap tidak mendapatkan makanan yang layak.
Bahkan, dalam kondisi tertentu, ia mengaku pernah tidak memperoleh asupan makanan hingga dua hari.
Merasa tidak tahan dengan kondisi tersebut, Julaeha akhirnya memutuskan melarikan diri dan mendatangi kantor KBRI Kuala Lumpur untuk mencari perlindungan.
Diduga Menggunakan Dokumen Wisata untuk Bekerja
Informasi yang diterima keluarga memunculkan dugaan bahwa keberangkatan Julaeha ke Malaysia menggunakan dokumen kunjungan wisata, bukan melalui mekanisme resmi penempatan pekerja migran Indonesia.
Jika dugaan tersebut benar, persoalan ini perlu mendapat perhatian serius dari instansi terkait, mengingat penempatan PMI ke luar negeri harus mengikuti ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku.
Keluarga mengaku semakin terbebani karena setelah persoalan tersebut mencuat, mereka justru terus diminta mengembalikan sejumlah uang yang sebelumnya telah diserahkan kepada pihak yang disebut sebagai sponsor.
“Sekarang kami terus ditagih pihak sponsor agar uang itu dikembalikan,” ujar perwakilan keluarga.
Keluarga berharap ada kejelasan mengenai tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam proses keberangkatan Julaeha, termasuk mengenai penggunaan dokumen perjalanan dan kondisi yang dialaminya selama berada di Malaysia.
Media Layangkan 11 Pertanyaan kepada E
Untuk memperoleh keberimbangan informasi, awak media telah mengirimkan surat permohonan konfirmasi resmi kepada E.
Sebanyak 11 pertanyaan diajukan guna meminta penjelasan terkait sejumlah persoalan penting, di antaranya:
Status keberangkatan Julaeha ke Malaysia dan dokumen perjalanan yang digunakan.
Proses perekrutan serta pihak-pihak yang terlibat.
Rute perjalanan dari Indonesia menuju Malaysia.
Kondisi Julaeha selama berada di tempat kerja.
Dugaan penyitaan telepon genggam dan pembatasan komunikasi.
Dugaan tidak terpenuhinya kebutuhan makan pekerja.
Alasan Julaeha melarikan diri dan mencari perlindungan ke KBRI Kuala Lumpur.
Proses penanganan dan rencana pemulangan pekerja.
Asal-usul serta penggunaan uang yang telah diserahkan keluarga.
Dasar hukum penagihan pengembalian uang kepada keluarga.
Status perizinan dan legalitas pihak yang diduga terlibat dalam proses penempatan tenaga kerja ke luar negeri.
Media juga meminta penjelasan apakah E memiliki izin resmi sebagai pihak atau lembaga yang berwenang melakukan penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri.
Publik Menunggu Klarifikasi dan Tanggung Jawab
Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut dugaan penempatan pekerja migran secara nonprosedural, perlindungan terhadap pekerja di luar negeri, serta persoalan penagihan uang kepada keluarga.
Apabila dugaan tersebut terbukti, persoalan ini perlu ditindaklanjuti oleh instansi berwenang agar hak-hak pekerja migran mendapatkan perlindungan sesuai ketentuan hukum.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak E belum memberikan tanggapan atau penjelasan atas 11 pertanyaan yang telah disampaikan awak media.
Redaksi secondnewsupdate.co.id tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak E maupun pihak-pihak lain yang berkaitan dengan persoalan ini.
Apabila tanggapan resmi telah diterima, redaksi akan memuatnya sebagai bagian dari prinsip keberimbangan dan keterbukaan informasi kepada publik. (Sanan)
















