Garut, Jabar l secondnewsupdate.co.id – Langkah penguatan birokrasi Pemerintah Kabupaten Garut kembali bergulir.
Sebanyak 234 Pegawai Negeri Sipil (PNS) resmi dilantik dan menempati jabatan baru dalam Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, serta Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut.
Pelantikan yang dipimpin langsung Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, tersebut berlangsung di Lapangan Tenis Rumah Jabatan Bupati Garut, Kecamatan Garut Kota, Jumat (20/11/2026).
Momentum ini bukan sekadar rotasi dan pengisian jabatan, melainkan menjadi bagian dari upaya memperkuat kinerja organisasi pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dalam arahannya, Syakur menegaskan bahwa setiap proses penempatan dan pengisian jabatan harus dilakukan secara cermat, objektif, dan terukur.
Kompetensi, minat, hingga kondisi personal pegawai menjadi sejumlah aspek yang perlu dipertimbangkan agar pejabat yang diberikan amanah mampu menjalankan tugas secara optimal.
Menurut Syakur, penataan birokrasi memiliki tingkat kompleksitas tersendiri. Sebab, perubahan pada satu posisi jabatan dapat berdampak terhadap struktur penempatan pegawai lainnya.
Karena itu, diperlukan pertimbangan matang agar kebijakan rotasi tidak sekadar memenuhi kebutuhan organisasi, tetapi juga sesuai dengan kemampuan aparatur.
“Ini yang kadang-kadang kompleks, rumit, sehingga kita harus hati-hati. Karena kita ingin meyakinkan bahwa orang yang ditugaskan di tempat yang baru itu sesuai dengan kompetensi, minatnya, dan juga salah satunya lokasi rumah,” ungkapnya.
Ia juga mengakui bahwa pemerataan penempatan aparatur di berbagai wilayah kecamatan menjadi tantangan tersendiri.
Pasalnya, domisili PNS di Kabupaten Garut hingga saat ini masih cenderung terkonsentrasi di kawasan Garut bagian tengah.
Meski demikian, Pemkab Garut tetap mendorong penerapan prinsip tour of duty atau rotasi penugasan. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk memperluas pengalaman kerja, memperkaya perspektif, sekaligus membangun kemampuan komunikasi dan koordinasi lintas sektor.
Syakur menilai, aparatur yang memiliki pengalaman bertugas di berbagai bidang dan wilayah akan mempunyai pemahaman lebih luas dalam melihat persoalan pemerintahan.
Perbedaan latar belakang pekerjaan justru dapat menjadi kekuatan ketika dibangun melalui komunikasi dan diskusi yang produktif.
“Jadi supaya banyak pengalaman, banyak teman, biasa komunikasi koordinasi, dan nanti banyak perspektif. Pasti beda antara orang keuangan dan orang wilayah, beda cara mikirnya. Kalau mereka punya pengalaman di mana-mana, ketika tukar pendapat dan diskusi itu bisa memahami. Tapi semuanya sama untuk satu tujuan,” ujarnya.
Kekosongan Jabatan dan Tantangan Penataan Birokrasi
Terkait masih adanya sejumlah kekosongan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT Pratama) atau setingkat Eselon II, Bupati Garut menjelaskan bahwa proses pengisiannya masih menunggu momentum yang tepat agar dapat dilaksanakan secara serentak.
Ia juga menyinggung ketentuan masa jabatan minimal dua tahun yang menjadi salah satu pertimbangan dalam proses pergeseran pejabat.
Dengan demikian, penataan organisasi pemerintahan harus tetap memperhatikan ketentuan kepegawaian yang berlaku.
Kepada seluruh pejabat yang baru dilantik, Syakur memberikan pesan tegas agar tidak menjadikan jabatan sebatas kedudukan struktural.
Sebaliknya, jabatan harus dipandang sebagai amanah dan tanggung jawab yang wajib dilaksanakan secara profesional, penuh integritas, serta dilandasi keikhlasan.
Para pejabat juga diminta memahami kondisi nyata di lapangan, terutama berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat Kabupaten Garut di wilayah tugas masing-masing.
Beberapa agenda penting yang menjadi perhatian pemerintah daerah meliputi peningkatan angka partisipasi sekolah, penguatan produktivitas ekonomi daerah, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan lingkungan dan penerapan pola hidup bersih dan sehat (PHBS).
Menurutnya, keberhasilan aparatur pemerintahan tidak cukup hanya diukur dari pelaksanaan tugas administratif, tetapi juga harus tercermin melalui kontribusi nyata dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.
Literasi Digital ASN Jadi Sorotan, Bupati Dorong Pemanfaatan Teknologi
Satu hal menarik yang turut menjadi perhatian Bupati Garut dalam pelantikan tersebut adalah hasil uji kompetensi yang menunjukkan bahwa kemampuan literasi digital PNS di lingkungan Pemkab Garut masih perlu ditingkatkan.
Syakur menegaskan, di tengah perkembangan teknologi dan tuntutan pelayanan publik yang semakin dinamis, aparatur pemerintah tidak boleh tertinggal dalam penguasaan teknologi informasi.
Pemanfaatan aplikasi digital, menurutnya, harus menjadi bagian dari kebiasaan kerja sehari-hari.
Selain mempercepat penyelesaian pekerjaan, teknologi juga dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan kemudahan dalam tata kelola pemerintahan.
“Satu lagi yang menarik, ada hasil uji kompetensi, PNS Garut itu masih perlu ditingkatkan literasi digitalnya. Makanya sekarang saya banyak menggunakan aplikasi. Itu menunjukkan bahwa teknologi bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Kita harus dibiasakan menggunakan teknologi untuk mempermudah pekerjaan kita,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa transformasi digital pemerintahan tidak cukup hanya dengan menyediakan perangkat dan aplikasi.
Kesiapan sumber daya manusia, terutama kemampuan ASN dalam mengoperasikan serta memanfaatkan teknologi, menjadi faktor penting dalam mewujudkan birokrasi modern.
BKD Ungkap Rincian 234 Pejabat yang Dilantik
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Garut, Kristanti Wahyuni, menjelaskan bahwa dari total 234 pejabat yang dilantik, sebanyak 67 orang merupakan Pejabat Administrator, 132 orang Pejabat Pengawas, dan 35 orang Pejabat Fungsional.
Ia juga mengungkapkan masih terdapat sejumlah jabatan administrator yang belum terisi. Kekosongan tersebut antara lain berkaitan dengan posisi Sekretaris Kecamatan (Sekmat) Selaawi serta beberapa jabatan Kepala Bidang di lingkungan perangkat daerah.
“(Yang dilantik) 234, pejabat administratornya 67, pejabat pengawasnya 132, dengan fungsional 35 orang. Masih ada yang kosong. Kalau untuk pejabat administrator itu ada enam, dua di antaranya adalah Sekmat Selaawi, kemudian Kabid di Diskominfo, empat lagi Kabid di DPMPTSP. Tetapi akan disesuaikan kelembagaan, sehingga kemungkinan yang empat bidang tidak dilakukan pengisian,” jelasnya.
Dengan pelantikan tersebut, Pemkab Garut diharapkan semakin memperkuat soliditas organisasi, meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur, serta mempercepat pelaksanaan program pembangunan daerah.
Tantangan berikutnya adalah bagaimana para pejabat yang baru dilantik mampu membuktikan kinerja melalui langkah nyata, inovasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sebab, pada akhirnya, keberhasilan penataan birokrasi bukan hanya terlihat dari banyaknya pejabat yang dilantik, melainkan dari sejauh mana kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Garut. (Asan)
