BeritaGaya hidupInformatikaRagam Daerah

Bupati Garut Lantik dan Mutasi 339 Kepala Sekolah! Abdusy Syakur Amin Tekankan Literasi

124

Numerasi hingga Berantas Anak Tidak Sekolah

Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menyerahkan Surat Keputusan (SK) Promosi, Rotasi, dan Mutasi Kepala Sekolah Tahun 2026 sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pendidikan sekaligus mendorong lahirnya sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Garut, Jabar | secondnewsupdate.co.id – Langkah pembenahan dunia pendidikan di Kabupaten Garut terus diperkuat. 

Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menyerahkan Surat Keputusan (SK) Promosi, Rotasi, dan Mutasi Kepala Sekolah Tahun 2026 sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pendidikan sekaligus mendorong lahirnya sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Penyerahan SK berlangsung di Aula Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Garut Kota, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Kamis (19/11/2026).

Momentum tersebut menjadi penegasan pentingnya kepemimpinan kepala sekolah dalam menentukan arah kemajuan pendidikan di lingkungan satuan pendidikan masing-masing.

Dalam arahannya, Syakur menegaskan bahwa para kepala sekolah yang menerima amanah baru tidak boleh hanya berorientasi pada aspek administratif. 

Lebih dari itu, mereka dituntut mampu menghadirkan perubahan nyata, terutama dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan kualitas peserta didik.

Menurutnya, peningkatan kemampuan literasi, numerasi, serta keterampilan hidup atau life skill harus menjadi prioritas utama. Ketiga aspek tersebut dinilai penting untuk membekali generasi muda agar mampu menghadapi tantangan perkembangan zaman.

Selain peningkatan kualitas pembelajaran, Bupati juga memberikan perhatian serius terhadap persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS). 

Para kepala sekolah diminta berperan aktif mendorong penurunan angka ATS, sehingga semakin banyak anak di Kabupaten Garut memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan.

Tidak hanya itu, lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, dan tertata juga harus menjadi perhatian. 

Begitu pula penerapan tata kelola sekolah yang baik, transparan, serta berorientasi pada peningkatan pelayanan pendidikan.

“Nah, sekolah itu adalah salah satu fundamen bagi pembangunan di Kabupaten Garut di masa yang akan datang,” ujar Syakur.

Ia menjelaskan, penyerahan SK secara langsung merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah untuk memberikan kepastian administrasi kepada para kepala sekolah. 

Dengan adanya kepastian tersebut, para pejabat yang mendapatkan promosi, rotasi, maupun mutasi diharapkan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara lebih tenang, nyaman, serta profesional.

Bupati berharap seluruh kepala sekolah mampu menerjemahkan kebijakan dan target pemerintah daerah ke dalam program kerja konkret di sekolah masing-masing. 

Mulai dari menekan angka Anak Tidak Sekolah, memperkuat literasi dan numerasi, mengembangkan keterampilan hidup peserta didik, hingga membangun budaya sekolah yang bersih dan memiliki tata kelola berkualitas.

339 Kepala Sekolah Terima SK, Ratusan Jabatan Masih Kosong

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Garut, Kristanti Wahyuni, mengungkapkan bahwa penyerahan SK kali ini mencakup 316 kepala sekolah jenjang Sekolah Dasar (SD) dan 23 kepala sekolah jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Dengan demikian, total terdapat 339 kepala sekolah yang tercakup dalam penyerahan SK tersebut.

Pelaksanaannya tersebar di tiga lokasi, yakni Garut Kota sebanyak 157 orang, Cikajang 111 orang, dan Cibiuk 71 orang.

Meski demikian, Kristanti menyebutkan bahwa kebutuhan pengisian jabatan kepala sekolah di Kabupaten Garut masih cukup besar. Berdasarkan data yang disampaikan, masih terdapat kekosongan 179 jabatan kepala sekolah untuk jenjang SD dan 16 jabatan untuk jenjang SMP.

Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah daerah dalam memastikan setiap satuan pendidikan memiliki kepemimpinan yang definitif agar penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan optimal.

Pengisian Jabatan Harus Sesuai Mekanisme dan Aturan

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Asep Wawan Budiman, menjelaskan bahwa pengisian jabatan kepala sekolah melalui mekanisme rotasi dan promosi memiliki tahapan serta ketentuan yang berbeda.

Karena itu, proses pengisian jabatan tidak dapat dilakukan secara bersamaan tanpa memperhatikan mekanisme yang telah ditetapkan. 

Terdapat jeda tahapan antara proses rotasi dan promosi, sesuai ketentuan sistem yang berlaku.

Ia menegaskan, mekanisme tersebut harus dipatuhi karena proses pengangkatan kepala sekolah terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan (SIM KSPSTK).

“Aturannya memang begitu, sesuai Sistem Informasi Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan (SIM KSPSTK), sistem akan menolak kalau yang rotasi diisi dengan promosi,” pungkas Asep.

Penyerahan SK Promosi, Rotasi, dan Mutasi Kepala Sekolah Tahun 2026 ini diharapkan tidak sekadar menjadi agenda penataan jabatan, tetapi juga menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam membangun pendidikan Kabupaten Garut yang lebih berkualitas.

Sebab, keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan dan fasilitas, melainkan juga oleh kepemimpinan sekolah yang visioner, profesional, serta mampu menghadirkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas bagi seluruh peserta didik. (Agung)

Exit mobile version