SNU//Kabupaten Tangerang (Banten) – Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa yang digelar di Hotel Aryaduta Kelapa Dua, Kamis (13/11/2025).
Kegiatan bertema “Optimalisasi Peran Desa, BUMDes, dan KDMP sebagai Penggerak Ekonomi Desa” ini diikuti oleh para kepala desa, camat, serta unsur perangkat daerah terkait.
Workshop tersebut menghadirkan narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Banten, Kementerian Desa, serta Kementerian Keuangan.
Dalam sambutannya, Bupati Maesyal Rasyid menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam meningkatkan tata kelola keuangan dan pembangunan desa. Ia berharap kegiatan ini menjadi sarana berbagi saran dan informasi terkait pelaksanaan pembangunan di desa serta pengelolaan keuangannya.
“Tahun 2026 ke depan, saya ingin para kepala desa menyampaikan langsung keluhannya di forum seperti ini. Karena hari ini kita dihadiri langsung oleh BPKP, Kementerian Desa, dan Kementerian Keuangan. Gunakan kesempatan ini untuk banyak bertanya supaya pengelolaan keuangan desa aman dan tepat sasaran,” ujar Bupati Maesyal Rasyid.
Bupati juga menjelaskan bahwa tata kelola keuangan desa bersumber dari beberapa sektor, baik dari pemerintah pusat melalui Kementerian Desa dan Kementerian Keuangan maupun dari APBD Kabupaten Tangerang yang dialokasikan melalui bagi hasil pajak dan retribusi.
Ia menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan sinergi antara pemerintah daerah, kecamatan, dan desa agar penggunaan dana desa tepat sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Kita harus bersama-sama menjaga agar pengelolaan keuangan desa bisa baik, transparan, dan akuntabel. Kalau ada kendala, jangan sungkan untuk berkonsultasi dengan camat, inspektorat, atau perangkat daerah terkait. Yang penting tidak ada unsur kesengajaan dalam kesalahan administrasi,” tegasnya.
Selain itu, Bupati Maesyal Rasyid menyinggung adanya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp619 miliar, yang berdampak pada pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tangerang. Namun, Pemkab Tangerang terus mencari solusi terbaik agar pembangunan desa tetap berjalan sesuai rencana.
“Pengurangan ini bukan hanya di Kabupaten Tangerang, tapi di seluruh Indonesia. Pemerintah pusat saat ini fokus pada penguatan ekonomi rakyat dari bawah. Kita terus berupaya mencari solusi terbaik karena desa menjadi ujung tombak pertumbuhan ekonomi daerah,” jelasnya.
Bupati juga mengapresiasi kerja keras para kepala desa dalam berbagai program pemerintah, termasuk penurunan angka stunting yang membuat Kabupaten Tangerang meraih penghargaan insentif fiskal dari Wakil Presiden Republik Indonesia.
“Penghargaan itu bukan karena bupatinya, tapi karena kerja keras kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat. Ini bukti nyata bahwa program desa berjalan dengan baik dan berdampak positif bagi masyarakat,” ujarnya. (Dia)
