Banten, Kabupaten Tangerang l secondnewsupdate.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Anti Rentenir yang digagas Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kabupaten Tangerang.
Dukungan tersebut disampaikan Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid saat menghadiri Seminar Urgensi Pembentukan Satgas Anti Rentenir di Aula Pendopo Bupati Tangerang, Jumat (11/9/2026).
Menurut Maesyal, keberadaan Satgas Anti Rentenir tidak boleh sebatas membentuk struktur organisasi.
Satgas harus memiliki fungsi nyata dalam menerima pengaduan masyarakat, menindaklanjuti persoalan, serta membantu mencarikan solusi bersama pemerintah daerah.
“Satgas nanti harus jelas uraian tugasnya, menerima pengaduan, menindaklanjuti pengaduan, dan mencari solusinya bersama-sama dengan pemerintah daerah. Masyarakat kita ingin yang praktis, tidak berbelit-belit dan tidak banyak persyaratan,” kata Maesyal.
Ia menilai pemberantasan praktik rentenir harus dibarengi dengan penyediaan akses pembiayaan yang mudah, resmi, dan terjangkau.
Sebab, masyarakat berpotensi memilih rentenir ketika membutuhkan modal secara cepat tetapi kesulitan memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan formal.
Karena itu, Pemkab Tangerang telah menghadirkan sejumlah lembaga pembiayaan milik pemerintah daerah, di antaranya BPR, PT LKM, dan UPDB, yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai alternatif memperoleh modal usaha.
Maesyal meminta lembaga-lembaga tersebut memberikan pelayanan yang lebih mudah, terutama dalam hal persyaratan dan beban pembiayaan.
“Pemerintah tidak hanya membentuk satgas, tetapi harus memberikan solusi. Saya sengaja hadirkan UPDB, PT LKM dan BPR. Bantu masyarakat kita yang mau pinjam, mudahkan persyaratannya dan ringankan bunganya, supaya masyarakat tidak ke rentenir,” tegasnya.
Pinjaman Harus Sesuai Kebutuhan
Di sisi lain, Maesyal mengingatkan masyarakat agar tidak mengambil pinjaman melebihi kebutuhan.
Kemudahan akses pembiayaan, menurutnya, tetap harus diikuti dengan kemampuan masyarakat dalam mengembalikan pinjaman.
Ia mencontohkan, jika kebutuhan modal usaha hanya sekitar Rp3 juta hingga Rp5 juta, maka jumlah pinjaman sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan tersebut.
“Kalau kebutuhan usahanya Rp3 juta sampai Rp5 juta, ya pinjam sesuai kebutuhan itu. Jangan modalnya Rp3 juta sampai Rp5 juta, tetapi pinjamnya Rp20 juta. Kasihan nanti menjadi beban. Jadi pinjam harus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan,” imbaunya.
Pemkab Tangerang, lanjut Maesyal, akan membahas kembali berbagai kemungkinan penyederhanaan persyaratan pembiayaan bersama UPDB, PT LKM, dan BPR.
Menurutnya, upaya melindungi masyarakat dari jeratan rentenir harus berjalan dua arah, yakni menyediakan pembiayaan yang mudah sekaligus membangun kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban pembayaran.
“Kita hadir untuk memberikan solusi. Kalau diberikan kemudahan untuk pinjam, jangan lupa kewajibannya. Sudah ada UPDB, PT LKM dan BPR, jadi manfaatkan lembaga yang resmi dan jangan sampai ke rentenir,” pungkasnya.
Satgas Ditargetkan Menjangkau 29 Kecamatan
Sementara itu, Ketua MES Kabupaten Tangerang Mohamad Mahrusillah berharap pembentukan Satgas Anti Rentenir dapat segera direalisasikan dan memiliki jangkauan hingga seluruh wilayah Kabupaten Tangerang.
Ia menyebut dukungan pemerintah daerah menjadi faktor penting untuk memperluas keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam satgas tersebut.
“Insyaallah sekali teken Pak Bupati, 29 kecamatan semuanya ter-cover. Karena kami ini sebagai masyarakat dan perwakilan masyarakat, kami juga memohon bantuan,” ujarnya.
Mahrusillah menegaskan, Satgas Anti Rentenir nantinya tidak hanya diisi oleh unsur MES.
Berbagai elemen masyarakat juga diharapkan terlibat, mulai dari organisasi kemasyarakatan, kalangan pers, mahasiswa hingga ulama.
“Isi satgas ini bukan hanya dari MES, tetapi ada dari NU, PWI, ormas, mahasiswa, dan MUI,” tandasnya.
Pembentukan Satgas Anti Rentenir di Kabupaten Tangerang diharapkan menjadi langkah konkret untuk memperkuat perlindungan masyarakat sekaligus membuka akses pembiayaan yang lebih sehat, sehingga kebutuhan modal usaha tidak lagi mendorong warga bergantung pada pinjaman dengan beban yang memberatkan. (Dia)
