KBB, Jabar | secondnewsupdate.co.id – Kepala Desa Wangunsari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), H. Diki Rohani, menyambut positif peluncuran Hari Desa Nasional 2027 yang dirangkaikan dengan kick-off Liga Desa 2026–2027.
Namun, di balik semarak kegiatan tersebut, ia turut menyoroti tantangan serius yang dihadapi pemerintah desa, terutama menyangkut penurunan alokasi dana desa yang berdampak terhadap ruang gerak pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Bagi Diki, momentum Hari Desa Nasional bukan sekadar perayaan atau kegiatan seremonial.
Lebih dari itu, agenda tersebut harus menjadi ruang strategis untuk memperkuat kolaborasi antarpemerintah desa, menyelaraskan kebijakan pembangunan, serta merumuskan langkah konkret demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu (10/10/2026) itu dihadiri sejumlah pejabat dan tokoh penting, mulai dari jajaran menteri, Gubernur Jawa Barat, para bupati, hingga tokoh publik Raffi Ahmad. Dalam rangkaian Liga Desa tersebut, Desa Wangunsari juga sempat berhadapan dengan Desa Cisomang Barat.
Ditemui di Kantor Desa Wangunsari, Diki mengungkapkan rasa syukurnya atas terselenggaranya kegiatan yang dinilai mampu mempertemukan berbagai unsur pemerintahan dalam satu momentum kebersamaan. Senin (12/10/2026).
“Alhamdulillah, ada peringatan Hari Desa yang bisa dirayakan bersama dan dihadiri para menteri, Pak Gubernur, Pak Bupati, serta pihak terkait lainnya. Ini keberhasilan tersendiri, khususnya bagi saya yang masih tergolong kepala desa baru,” ujar Diki.
Menurutnya, Liga Desa tidak hanya menjadi ajang olahraga untuk mempererat persaudaraan, tetapi juga dapat membuka ruang komunikasi dan pertukaran gagasan antarkepala desa.
Dengan demikian, berbagai persoalan di tingkat akar rumput dapat disampaikan sekaligus dicarikan solusi melalui koordinasi lintas pemerintahan.
Dana Desa Menyusut, Pembangunan Butuh Sokongan Anggaran
Di balik optimisme tersebut, Diki secara terbuka mengungkapkan persoalan keterbatasan anggaran yang kini menjadi tantangan bagi pemerintah desa. Ia menyebut alokasi dana desa yang diterima berada di angka Rp373.456.000 per desa.
Keterbatasan anggaran tersebut dinilai berpotensi memengaruhi kemampuan desa dalam menjalankan berbagai program prioritas, mulai dari pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam situasi seperti ini, pemerintah desa dituntut semakin cermat menentukan skala prioritas agar anggaran yang tersedia benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Di sisi lain, dukungan pemerintah kabupaten dan provinsi dinilai penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan di wilayah perdesaan.
Diki pun berharap Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat menghadirkan program lanjutan yang mampu memperkuat kapasitas fiskal desa, terutama untuk mendukung pembangunan yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
“Mudah-mudahan ada program lanjutan dari Pak Bupati maupun Pak Gubernur agar pembangunan di desa-desa Bandung Barat tetap berjalan dengan dukungan anggaran yang memadai,” imbuhnya.
Harapan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan desa tidak hanya bergantung pada kemampuan pemerintah desa mengelola anggaran, tetapi juga membutuhkan sinergi kebijakan dan dukungan pendanaan yang berkelanjutan.
Pertanian Menyusut, UMKM Kicimpling dan Peuyeum Jadi Andalan
Selain menghadapi tantangan anggaran, Desa Wangunsari juga berupaya beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi masyarakat.
Menyusutnya sektor pertanian mendorong pemerintah desa untuk mulai memperkuat sektor ekonomi alternatif melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Salah satu langkah yang tengah dirintis adalah mengembangkan produk kuliner khas lokal, yakni Kicimpling dan Peuyeum Cigorowong.
Kedua produk tersebut diharapkan dapat menjadi identitas ekonomi lokal sekaligus membuka peluang usaha baru bagi warga.
Bagi pemerintah desa, pengembangan UMKM bukan semata-mata persoalan memproduksi makanan khas.
Lebih jauh, upaya tersebut memerlukan pendampingan berkelanjutan, peningkatan kualitas produk, pengemasan yang menarik, serta perluasan jaringan pemasaran agar produk lokal mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
Diki mengakui, jangkauan pemasaran produk UMKM di Wangunsari saat ini masih dalam tahap perintisan.
Kendati demikian, kondisi tersebut tidak menyurutkan komitmennya untuk terus mendorong pelaku usaha lokal agar berkembang dan memiliki kesempatan meningkatkan pendapatan keluarga.
“Walaupun pasarnya belum terlalu besar, kami tetap fokus mendorong UMKM. Harapannya, ke depan semakin banyak peluang kerja bagi masyarakat Wangunsari,” jelasnya.
Penguatan UMKM diharapkan dapat menjadi salah satu jalan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sektor pertanian sekaligus memperluas sumber penghasilan warga.
Apabila didukung strategi pemasaran dan pendampingan yang tepat, produk khas desa berpeluang menjadi penggerak ekonomi lokal.
Desa Kuat, Fondasi Pembangunan Nasional
Menutup keterangannya, Diki menegaskan bahwa desa memiliki posisi strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan nasional. Sebab, berbagai kebijakan pemerintah pada akhirnya harus diwujudkan melalui program nyata yang menjawab kebutuhan masyarakat di tingkat desa.
Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa menjadi kebutuhan mendasar. Sinergi tersebut diperlukan agar kebijakan pembangunan tidak berhenti pada perencanaan, melainkan benar-benar diwujudkan melalui program yang terukur dan berkelanjutan.
Di tengah keterbatasan anggaran, penguatan ekonomi lokal, optimalisasi potensi wilayah, dan dukungan lintas pemerintahan menjadi kunci agar desa tetap mampu bergerak maju.
Bagi Desa Wangunsari, momentum Hari Desa Nasional 2027 diharapkan menjadi titik penguat semangat untuk membangun kemandirian ekonomi, mengembangkan potensi kuliner lokal, serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.
Sebab, desa yang kuat bukan hanya desa yang mampu membangun infrastruktur, melainkan juga desa yang sanggup menggerakkan ekonomi warganya, memberikan pelayanan publik yang baik, dan menciptakan kesejahteraan secara berkelanjutan. (Hendra)
