Pematangsiantar// secondnewsupdate.co.id – Gelombang amarah ratusan massa dari DPC Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun (HIMAPSI) bersama Sahabat Lingkungan (SALING) tak terbendung.
Aksi unjuk rasa yang digelar Senin (13/4/2026) berubah panas dan nyaris ricuh saat massa berhasil menembus barikade pengamanan di Kantor Wali Kota Pematangsiantar.
Berawal dari long march di Jalan Merdeka, tepatnya simpang tiga depan BRI, massa bergerak menuju Kantor DPRD sebelum akhirnya kembali menggeruduk Kantor Wali Kota.
Ketegangan memuncak ketika massa yang kecewa dengan sikap pemerintah nekat merangsek masuk, melewati penjagaan aparat kepolisian dan Satpol-PP.
Situasi sempat berada di titik kritis.
Namun, ketegangan berhasil diredam setelah perwakilan Pemerintah Kota, Amdani Lubis (Asisten III), turun langsung menemui massa.
Ia menerima tuntutan demonstran dan menandatangani berita acara sebagai bukti bahwa aspirasi mereka telah ditampung.
Dugaan Pelanggaran Serius, Sekda Jadi Sorotan
Koordinator aksi, Aldi Girsang, menegaskan bahwa aksi ini dipicu dugaan pelanggaran serius dalam penanganan kasus disiplin ASN berinisial HYAP. Ia bahkan menyebut Sekretaris Daerah telah bertindak ultra vires—melampaui kewenangan.
“Ini bukan sekadar kesalahan administrasi, ini sudah masuk ranah penyalahgunaan wewenang. Wali Kota tidak boleh diam!” tegas Aldi di tengah orasi yang disambut riuh massa.
Sorotan tajam juga mengarah pada mandeknya tindak lanjut rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional IV.
Lebih dari 60 hari sejak rekomendasi diterbitkan pada 12 Februari 2026, belum ada sanksi tegas yang dijatuhkan.
Dugaan Kejanggalan: LHP Terbit Sebelum Pemeriksaan
Massa turut membongkar dugaan kejanggalan mencolok dalam proses pemeriksaan.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disebut-sebut sudah terbit sebelum pemeriksaan fisik dilakukan—indikasi kuat adanya manipulasi prosedur yang memicu kecurigaan publik.
Dalam aksinya, massa menyuarakan sejumlah tuntutan keras:
Sekda segera dijatuhi sanksi berat
Inspektorat dicopot dan diperiksa atas dugaan rekayasa LHP
Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) diminta turun tangan jika Pemko tak bertindak
Ultimatum: Aksi Lebih Besar Mengancam
Aksi ini menyita perhatian luas masyarakat, massa bahkan melayangkan ultimatum keras, jika tuntutan tak segera direspons, gelombang demonstrasi lanjutan dengan skala lebih besar siap kembali mengguncang Pematangsiantar dalam waktu dekat.
Situasi kini memang telah mereda, namun bara konflik masih menyala. Semua mata tertuju pada langkah tegas pemerintah—apakah tuntutan akan dijawab, atau justru memicu ledakan aksi berikutnya. (Rizky)
