Garut, Jabar | secondnewsupdate.co.id – Bukan sekadar mengatur lalu lintas dan mengelola sarana transportasi, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Garut kini memegang peran strategis dalam menopang kualitas pelayanan publik, keselamatan masyarakat, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.
Keberadaan Dishub menjadi salah satu elemen penting dalam memastikan roda aktivitas masyarakat berjalan lancar.
Mulai dari mobilitas warga, kelancaran distribusi barang dan jasa, pengelolaan angkutan umum, hingga terciptanya ketertiban lalu lintas, seluruhnya membutuhkan sistem transportasi yang terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
Peran strategis tersebut tidak terlepas dari tanggung jawab Dishub sebagai perangkat daerah yang membantu Bupati Garut dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
Hal itu disampaikan Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Garut, Asep Ertanto, saat memberikan keterangan di ruang dinasnya, Kamis (19/11/2026).
Menurut Asep, sektor perhubungan memiliki keterkaitan erat dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Transportasi bukan hanya persoalan perpindahan orang dan barang, tetapi juga menjadi bagian penting dari pelayanan dasar pemerintah dalam menciptakan aksesibilitas, keselamatan, kenyamanan, serta mendukung aktivitas perekonomian.
Ia menjelaskan, Dishub Kabupaten Garut memiliki tanggung jawab dalam aspek pengaturan, pengendalian, pengawasan, hingga penyelenggaraan pelayanan transportasi sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten.
Pelaksanaan tugas tersebut berlandaskan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta berbagai peraturan pelaksanaannya.
“Dishub tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis transportasi, tetapi juga menjadi unsur pemerintah daerah yang berperan dalam perencanaan sistem transportasi, pengendalian mobilitas masyarakat, peningkatan keselamatan jalan, serta pengelolaan angkutan umum,” ujar Asep.
Tiga Peran Strategis Dishub dalam Pembangunan Kabupaten Garut
Lebih jauh, Asep memaparkan bahwa terdapat tiga posisi penting yang menjadi fondasi pelaksanaan tugas Dishub dalam mendukung penyelenggaraan urusan perhubungan di Kabupaten Garut.
Pertama, sebagai regulator teknis daerah. Dalam posisi ini, Dishub bertugas melaksanakan pengaturan dan penyelenggaraan urusan perhubungan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah. Fungsi tersebut menjadi landasan dalam menghadirkan kebijakan transportasi yang tertib, terarah, serta sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah Kabupaten Garut.
Kedua, sebagai operator pelayanan publik.
Dishub turut bertanggung jawab dalam pengelolaan fasilitas dan pelayanan transportasi daerah. Orientasinya adalah memberikan kemudahan akses, meningkatkan keamanan, serta menciptakan kenyamanan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Ketiga, sebagai koordinator teknis lintas sektor.
Peran ini diwujudkan melalui penguatan koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Kepolisian, Dinas PUPR, Satpol PP, pemerintah kecamatan, hingga elemen masyarakat.
Ketiga fungsi tersebut, menurut Asep, tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Dibutuhkan keselarasan kebijakan, komunikasi yang efektif, serta komitmen bersama agar setiap program dan kebijakan transportasi benar-benar memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Transportasi Tertib, Ekonomi Daerah Bergerak
Asep menegaskan, keberhasilan pembangunan sektor perhubungan tidak semata-mata diukur dari terlaksananya program maupun tersedianya fasilitas transportasi.
Lebih dari itu, keberhasilan harus terlihat dari meningkatnya kualitas pelayanan, keselamatan pengguna jalan, kelancaran mobilitas, serta kontribusi sektor transportasi terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Sistem transportasi yang baik diyakini mampu membuka akses ant wilayah, memperlancar distribusi hasil produksi, mendukung kegiatan perdagangan, serta mempermudah masyarakat menjangkau pusat-pusat pelayanan publik.
Dengan demikian, sektor perhubungan memiliki kontribusi penting dalam memperkuat konektivitas wilayah dan menciptakan iklim pembangunan daerah yang lebih produktif.
“Pada prinsipnya, penyelenggaraan urusan perhubungan harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik dari sisi keselamatan, ketertiban, kelancaran transportasi maupun mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah,” tegasnya.
Ia berharap, ke depan sinergi antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat semakin solid.
Dengan kolaborasi yang kuat, berbagai persoalan transportasi di Kabupaten Garut diharapkan dapat ditangani secara terpadu, efektif, dan berkesinambungan.
Asep juga mengingatkan bahwa menciptakan sistem transportasi yang aman, tertib, dan nyaman bukanlah pekerjaan yang dapat dibebankan hanya kepada Dishub. Kesadaran masyarakat dalam menaati aturan lalu lintas, menjaga ketertiban, serta menggunakan fasilitas transportasi secara bertanggung jawab menjadi bagian penting dari keberhasilan bersama.
“Karena keberhasilan penyelenggaraan transportasi bukan hanya menjadi tanggung jawab Dishub, tetapi membutuhkan dukungan dan kesadaran seluruh elemen masyarakat,” pungkasnya.
Melalui penguatan fungsi regulator, operator pelayanan publik, dan koordinator teknis, Dishub Kabupaten Garut diharapkan terus menjadi salah satu motor penggerak terciptanya sistem transportasi yang semakin baik.
Sebab, transportasi yang tertib dan lancar bukan hanya menghadirkan kenyamanan perjalanan, melainkan juga menjadi fondasi penting bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan konektivitas wilayah, dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Garut. (Asan)
















