Pandeglang, Banten l – secondnewsupdate.co.id – Dugaan ketidakberesan pengelolaan minyak jelantah dari sisa operasional dapur program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, mulai menjadi sorotan.
Persoalan ini mencuat setelah muncul keterangan mengenai dugaan penjualan minyak limbah oleh pihak mitra tanpa disertai kejelasan administrasi, pencatatan transaksi, maupun transparansi pemanfaatan hasil penjualannya.
Hasil penelusuran awak media terhadap tiga unit dapur SPPG di wilayah Menes memperlihatkan adanya persoalan yang perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut.
Sejumlah pihak telah memberikan keterangan, tetapi beberapa pengelola dan mitra lainnya belum memberikan respons atas permintaan konfirmasi hingga berita ini diterbitkan.
Kepala SPPG Menes 1, Rapli, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa pengelolaan minyak limbah selama ini dilakukan oleh pihak mitra. Bahkan, minyak jelantah yang telah terkumpul disebut dijual kepada pihak ketiga.
Namun, Rapli mengaku tidak mengetahui secara pasti kepada siapa minyak tersebut diserahkan atau dijual. Ia juga menyebut tidak pernah menerima dokumen resmi terkait kerja sama maupun catatan penyerahan hasil pengelolaan limbah tersebut.
“Pengelolaan minyak limbah dikelola oleh pihak mitra. Setelah terkumpul, minyak tersebut dijual oleh mitra ke pihak ketiga. Sampai saat ini, saya tidak tahu diserahkan atau dijual ke lembaga mana, karena tidak ada bukti kerja sama maupun catatan penyerahan yang resmi diserahkan kepada kami selaku manajemen SPPG Menes 1,” ungkap Rapli. Kamis (12/11/2026).
Ia menilai mekanisme tersebut perlu dievaluasi karena menurutnya pengelolaan limbah minyak semestinya dilakukan secara jelas dan terkoordinasi oleh manajemen SPPG.
“Prosedur ini belum sesuai, karena seharusnya limbah minyak tersebut kami kelola terlebih dahulu, sehingga asas kemanfaatannya bisa dirasakan oleh masyarakat di wilayah kerja SPPG berada,” tambahnya.
Hasil Penjualan Disebut Belum Dirasakan Relawan
Keterangan senada disampaikan Azis Fathan, Asisten Pengelola Lapang (ASLAP) SPPG Menes 1. Ia mengungkapkan bahwa pengelolaan minyak jelantah berada di bawah kendali mitra, dengan informasi bahwa hasil penjualannya akan dikembalikan kepada para relawan.
Namun, menurut Azis, hingga saat ini belum terlihat adanya realisasi pengembalian hasil penjualan sebagaimana yang pernah disampaikan tersebut.
“Perihal penanganan minyak limbah dikelola oleh mitra yang katanya hasilnya akan dikembalikan kepada relawan, namun sampai saat ini belum terlihat sama sekali,” jelasnya.
Azis juga menerangkan bahwa minyak jelantah tersebut dijual kepada pembeli yang datang langsung ke dapur dan kemudian ditampung oleh seseorang.
Ia mengaku pernah menyaksikan aktivitas tersebut, tetapi tidak mengetahui nominal transaksi maupun bentuk pembayaran yang dilakukan.
Menurut keterangannya, transaksi juga pernah dikumpulkan melalui seorang staf berinisial AG. Meski demikian, ia menyebut Kepala SPPG (KSPPG) tidak mengetahui secara jelas transaksi tersebut.
“Jika mengacu kepada Juknis, saya rasa belum memenuhi prosedur,” tegas Azis.
Sejumlah Pengelola dan Mitra Belum Memberikan Klarifikasi
Di tengah munculnya keterangan dari Kepala SPPG dan ASLAP Menes 1, upaya konfirmasi kepada sejumlah pengelola dapur lainnya belum memperoleh jawaban.
Asep, selaku Kepala SPPG Menes Mandiri Pasirwaru, belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi awak media.
Hal serupa juga terjadi terhadap Roni dan Ajis selaku mitra SPPG Menes Mandiri, Umi Kaisar selaku mitra SPPG Menes 1, serta Wahyudin selaku Kepala SPPG Kadugading yang juga menjabat Koordinator Kecamatan (Korcam) SPPG Menes.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak-pihak tersebut belum memberikan keterangan yang dapat menjelaskan secara utuh mekanisme pengumpulan, penjualan, pencatatan, hingga pemanfaatan hasil penjualan minyak jelantah dari masing-masing dapur.
Belum adanya tanggapan tersebut tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai bentuk pembenaran atas dugaan yang berkembang. Ruang klarifikasi dan hak jawab tetap terbuka bagi seluruh pihak yang disebutkan.
Transparansi Pengelolaan Limbah Perlu Dipertanyakan
Persoalan ini tidak semata-mata menyangkut aktivitas penjualan minyak jelantah, tetapi juga menyentuh aspek transparansi, pertanggungjawaban, serta kepastian pemanfaatan hasil pengelolaan limbah dari operasional dapur program pemerintah.
Masyarakat berhak memperoleh kejelasan mengenai siapa yang memiliki kewenangan mengelola minyak jelantah, bagaimana mekanisme penjualannya, berapa nilai transaksi yang dihasilkan, serta ke mana hasil penjualan tersebut dialokasikan.
Apabila memang terdapat mekanisme pengelolaan yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis (juknis), maka pelaksanaannya perlu diperiksa dan dicocokkan dengan ketentuan yang berlaku.
Selain persoalan administrasi, aspek keamanan juga tidak boleh diabaikan. Minyak jelantah merupakan minyak bekas pakai yang harus ditangani sesuai peruntukannya.
Pengawasan terhadap rantai penyaluran menjadi penting agar minyak bekas tersebut tidak disalahgunakan atau masuk kembali ke rantai konsumsi pangan tanpa pengolahan yang memenuhi standar keamanan.
Karena itu, instansi berwenang perlu melakukan penelusuran guna memastikan apakah mekanisme pengelolaan minyak jelantah di dapur-dapur SPPG Menes telah berjalan sesuai ketentuan.
Hingga berita ini diturunkan, awak media masih menunggu klarifikasi dari pihak mitra yang disebut melakukan penjualan, termasuk penjelasan mengenai pihak ketiga sebagai pembeli serta staf berinisial AG yang disebut dalam keterangan Azis Fathan.
Redaksi juga telah menyampaikan permintaan konfirmasi kepada instansi berwenang untuk memperoleh penjelasan dan memastikan kesesuaian mekanisme pengelolaan limbah tersebut dengan petunjuk teknis yang berlaku.
Publik kini menanti keterbukaan pihak-pihak terkait. Sebab, program pemenuhan gizi tidak hanya membutuhkan pengawasan terhadap makanan yang disajikan, tetapi juga tata kelola operasional yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. (Sanan)
