Pandeglang, Banten | secondnewsupdate.co.id – Dewan Pimpinan Pusat Indonesia Contra Terror (DPP ICT) meminta Yayasan Al Mustadaf Affin selaku pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Menes 1 – Dapur Umi Kaisar, Kabupaten Pandeglang, memberikan klarifikasi terbuka terkait sejumlah persoalan yang menjadi perhatian organisasi tersebut.
Sorotan ICT mencakup beberapa aspek tata kelola dan operasional dapur, mulai dari ketersediaan tenaga profesional, pembagian tugas dan kewenangan antarpersonel, hingga dugaan ketidakharmonisan hubungan kerja di lingkungan SPPG.
Ketua Umum DPP ICT, Syailendra Adi Sapta, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima informasi mengenai tenaga akuntan yang sebelumnya bertugas kini sudah tidak lagi berada di dapur.
Selain itu, kepala koki bersertifikat disebut telah mengundurkan diri.
Kondisi tersebut, menurut ICT, perlu mendapatkan penjelasan agar tidak menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutan operasional dapur, khususnya terkait pemenuhan standar profesionalitas dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Tak hanya itu, ICT juga menyoroti informasi mengenai dugaan instruksi rolling atau pergantian personel antarbagian yang disebut dilakukan oleh ahli gizi.
Menurut Syailendra, persoalan tersebut perlu diperjelas, terutama menyangkut batas tugas dan kewenangan ahli gizi, mekanisme koordinasi dengan Kepala SPPG, serta peran yayasan dalam menentukan kebijakan operasional.
ICT juga mengaku menerima informasi mengenai indikasi ketegangan dan ketidakharmonisan hubungan kerja internal yang dinilai perlu diklarifikasi oleh pihak pengelola.
“Yang menjadi perhatian kami bukan persoalan pribadi atau konflik antarindividu. Kami ingin memastikan bahwa tata kelola dapur berjalan secara profesional, setiap personel bekerja sesuai tugas dan kewenangannya, serta tidak ada persoalan internal yang berdampak terhadap kualitas pelayanan kepada penerima manfaat,” ungkap Syailendra.
Ia menegaskan, Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas dan berkaitan dengan penggunaan anggaran negara.
Oleh karena itu, setiap pelaksanaannya harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
Menurutnya, organisasi kemasyarakatan juga memiliki peran dalam menjalankan fungsi kontrol sosial dan berpartisipasi mengawal pelaksanaan program pemerintah.
Hal tersebut, lanjutnya, sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan serta prinsip pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.
ICT Beri Tenggat Klarifikasi 2×24 Jam
Sebagai langkah konkret, DPP ICT menyatakan telah menyiapkan dan mengajukan surat permohonan klarifikasi resmi kepada Yayasan Al Mustadaf Affin selaku pengelola SPPG Menes 1 – Dapur Umi Kaisar.
Melalui surat tersebut, ICT meminta penjelasan tertulis mengenai beberapa hal, di antaranya keberadaan tenaga akuntan dan kepala koki bersertifikat yang disebut tidak lagi bertugas, dasar keberlanjutan operasional dapur, batas kewenangan ahli gizi, serta kondisi hubungan kerja internal.
ICT memberikan tenggat waktu selama 2×24 jam sejak surat diterima agar pihak yayasan dapat menyampaikan jawaban dan klarifikasi secara tertulis.
Syailendra menegaskan, langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi yang berimbang sekaligus memberikan kesempatan kepada pihak yayasan menjelaskan kondisi sebenarnya.
“Pada prinsipnya, kami tidak ingin membangun opini sepihak. Kami memberikan ruang kepada pihak yayasan untuk menjelaskan kondisi yang sebenarnya. Namun, apabila tidak ada tanggapan dalam batas waktu yang telah diberikan, kami akan mempertimbangkan menyampaikan persoalan ini kepada Badan Gizi Nasional dan instansi terkait sesuai kewenangannya,” tegasnya.
DPP ICT berharap langkah klarifikasi tersebut dapat menjadi momentum evaluasi bersama bagi pengelola SPPG Menes 1 – Dapur Umi Kaisar.
Dengan demikian, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di wilayah Menes, Kabupaten Pandeglang, dapat berjalan semakin baik, profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga tujuan utama program dalam memberikan pelayanan pemenuhan gizi kepada masyarakat benar-benar tercapai.
DPP INDONESIA CONTRA TERROR Indonesia Contra Terror (ICT)
Kontrol Sosial – Partisipasi Masyarakat – Pengabdian untuk Negeri (Sanan)
