Bandung, Jabar | secondnewsupdate.co.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengambil langkah strategis dalam menjawab persoalan pengangguran di Tanah Air.
Melalui program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran), Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mendorong penguatan sertifikasi kompetensi, perluasan akses pekerjaan, hingga pembangunan database tenaga kerja yang terintegrasi dengan balai latihan kerja (BLK) dan dunia usaha.
Program tersebut tidak sekadar menjadi gerakan sosial, tetapi juga merupakan bagian dari pendekatan preventif Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Sebab, persoalan pengangguran dinilai memiliki keterkaitan dengan kerentanan sosial yang berpotensi memicu gangguan keamanan.
Peluncuran nasional program Poliran dipimpin langsung Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pejabat lintas kementerian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI).
Dalam sambutannya, Kapolri memaparkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional tercatat sebesar 4,75 persen atau setara 7,38 juta orang.
Sementara itu, Jawa Barat masih menghadapi tantangan lebih besar dengan angka pengangguran mencapai 6,67 persen, berada di atas rata-rata nasional.
“Melihat kondisi ini, tentunya Polri tidak boleh diam. Pekerjaan tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi memberikan kepastian dan ketenangan bagi keluarga. Dan keluarga yang sejahtera menjadi fondasi kamtibmas yang kuat,” papar Suyudi di Bandung.
Suyudi mengungkapkan, inisiatif Poliran berangkat dari pengalaman keberhasilan penguatan jaringan pelatihan kerja ketika dirinya menjabat sebagai Kapolda Banten.
Pengalaman tersebut kemudian dikembangkan menjadi program berskala nasional dengan pendekatan yang menyesuaikan potensi, kebutuhan, dan karakteristik masing-masing daerah.
Khusus di Jawa Barat, implementasi awal Poliran diarahkan pada pelaksanaan uji kompetensi serta pemberian sertifikasi profesi Satuan Pengamanan (Satpam) yang kredibel.
Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat pengakuan kompetensi tenaga kerja, sekaligus membuka peluang lebih luas bagi para pencari kerja untuk memasuki dunia industri dan jasa pengamanan.
Tak berhenti pada pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi, Kapolri juga menekankan pentingnya kesinambungan program melalui pembangunan database pencari kerja yang akurat dan terintegrasi.
Data tersebut nantinya diharapkan dapat terhubung dengan BLK serta perusahaan dan pelaku dunia usaha, sehingga proses pelatihan, pemetaan kompetensi, hingga penyaluran tenaga kerja dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
“Saya berharap program Poliran memberikan manfaat yang berkelanjutan serta dampak nyata. Jangan berhenti pada agenda seremonial. Ukur dampak program ini terhadap stabilitas kamtibmas secara berkala di tiap wilayah,” pungkasnya.
Melalui Poliran, Polri diharapkan tidak hanya hadir dalam penegakan hukum, tetapi juga mengambil peran konstruktif dalam menjawab persoalan sosial dan ekonomi masyarakat.
Keberhasilan program ini pada akhirnya akan ditentukan oleh kesinambungan pelaksanaan, keterlibatan dunia usaha, serta terbukanya akses kerja yang nyata bagi para pencari kerja. (Burhan)
