Pandeglang, Banten | secondnewsupdate.co.id – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, kembali menjadi sorotan.
Kali ini, perhatian tertuju kepada Wahyudin, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kadugading yang juga menjabat sebagai Koordinator Kecamatan (Korcam) SPPG Kecamatan Menes.
Wahyudin menjadi perhatian setelah muncul dugaan pendistribusian pisang yang dinilai tidak layak konsumsi dalam paket makanan MBG bagi para siswa.
Dugaan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai penerapan standar kelayakan bahan pangan sekaligus efektivitas pengawasan terhadap operasional dapur-dapur SPPG di wilayah Kecamatan Menes.
Persoalan ini tidak berhenti pada dugaan kualitas bahan pangan. Sejumlah dapur SPPG yang berada dalam wilayah koordinasinya, yakni SPPG Menes 1 dan SPPG Menes Mandiri Pasirwaru, juga disebut belum melengkapi sejumlah persyaratan operasional sebagaimana ketentuan petunjuk teknis (juknis) program.
Kondisi tersebut menjadi perhatian pemantau MBG karena kelayakan bahan pangan, standar kebersihan, serta kelengkapan perizinan merupakan aspek penting yang harus dipenuhi sebelum makanan didistribusikan kepada para penerima manfaat.
Dalam mekanisme pengawasan program, Koordinator Kecamatan memiliki peran penting untuk memastikan pelaksanaan MBG di wilayah kerjanya berjalan sesuai ketentuan.
Pemeriksaan rutin maupun inspeksi mendadak diperlukan guna memastikan bahan pangan memenuhi standar konsumsi, dapur menjaga sanitasi, serta persyaratan operasional dipenuhi.
Dengan demikian, munculnya dugaan bahan pangan tidak layak konsumsi dan persoalan kelengkapan administrasi sejumlah dapur SPPG perlu mendapatkan klarifikasi serta pemeriksaan dari pihak yang berwenang.
Wahyudin Belum Berikan Klarifikasi
Untuk memperoleh penjelasan berimbang, awak media Second News Update telah berupaya menghubungi Wahyudin selaku Kepala SPPG Kadugading sekaligus Korcam SPPG Kecamatan Menes.
Konfirmasi tersebut berkaitan dengan dugaan distribusi pisang yang tidak layak konsumsi serta pertanyaan mengenai pengawasan dan kelengkapan persyaratan operasional dapur SPPG Menes 1 dan SPPG Menes Mandiri Pasirwaru.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, Wahyudin belum memberikan tanggapan maupun klarifikasi atas sejumlah pertanyaan yang disampaikan awak media.
Satgas MBG Pandeglang Siapkan Inspeksi Menyeluruh
Sementara itu, Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Pandeglang, Doni Hermawan, merespons berbagai dugaan persoalan yang mencuat dalam pelaksanaan program tersebut.
Doni menyampaikan bahwa tim Satgas MBG Kabupaten Pandeglang berencana melakukan inspeksi terhadap seluruh dapur SPPG yang beroperasi di wilayah Kabupaten Pandeglang.
“Kami tim Satgas akan turun inspeksi ke seluruh dapur yang ada di Pandeglang, akan kami cek semuanya,” ujar Doni saat dikonfirmasi awak media. Rabu (11/11/2026).
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan MBG akan dilakukan secara menyeluruh, termasuk pemeriksaan terhadap kualitas bahan pangan, kondisi dapur, serta kelengkapan persyaratan operasional.
Langkah inspeksi tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi kegiatan pemeriksaan administratif, tetapi juga memastikan makanan yang diberikan kepada siswa benar-benar memenuhi standar keamanan dan kelayakan konsumsi.
AMBB Soroti Fungsi Pengawasan Korcam hingga Koordinator Wilayah
Terpisah, Ketua Aliansi Masyarakat Banten Bersatu (AMBB), Ilham Kamil, turut menyoroti dugaan ketidaksesuaian antara ketentuan petunjuk teknis MBG dengan pelaksanaan di lapangan.
Menurut Ilham, pengawasan terhadap kualitas bahan pangan dan kelengkapan perizinan dapur merupakan bagian penting dari tanggung jawab jajaran koordinator dalam pelaksanaan program.
“Sudah jelas dalam juknis bahwa Korcam, Korwil, dan Kareg bertugas mengawasi kelayakan bahan pangan serta kelengkapan izin operasional dapur. Jika ada bahan tidak layak dan izin belum lengkap namun tetap berjalan, berarti fungsi pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Ilham.
Ia menilai, setiap dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan MBG perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang objektif dan transparan.
Terlebih, program tersebut menyangkut pemenuhan gizi anak-anak sekolah sehingga kualitas makanan dan keamanan pangan tidak boleh diabaikan.
Menurutnya, evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh agar persoalan serupa tidak kembali terjadi dan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program MBG tetap terjaga.
Menunggu Hasil Pemeriksaan dan Klarifikasi
Munculnya berbagai sorotan tersebut menjadi momentum bagi Satgas MBG Kabupaten Pandeglang untuk memastikan seluruh dapur SPPG menjalankan operasional sesuai standar yang telah ditetapkan.
Publik kini menantikan realisasi inspeksi yang dijanjikan Satgas, termasuk kejelasan mengenai dugaan distribusi pisang tidak layak konsumsi serta status pemenuhan persyaratan operasional SPPG Menes 1 dan SPPG Menes Mandiri Pasirwaru.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian, pihak berwenang diharapkan melakukan evaluasi dan mengambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebab, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis bukan hanya diukur dari banyaknya makanan yang didistribusikan, melainkan juga dari jaminan bahwa setiap makanan yang diterima siswa aman, layak konsumsi, dan memenuhi standar gizi. (Sanan)
