Sumatera Utara | secondnewsupdate.co.id – Gelombang desakan agar kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto diusut hingga tuntas bergema di Sumatera Utara.
Edison Marbun memimpin gabungan organisasi relawan Prabowo bersama sejumlah elemen masyarakat mendatangi Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Mapolda Sumut), Senin (9/11/2026).
Kedatangan mereka bukan sekadar menyampaikan aspirasi, melainkan membawa pesan tegas agar aparat penegak hukum mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik penyadapan ilegal yang menjadi perhatian publik nasional.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan pernyataan sikap sekaligus menyerahkan sejumlah tuntutan yang ditujukan kepada Mabes Polri dan pemerintah.
Mereka meminta proses hukum berjalan profesional, transparan, objektif, serta tidak berhenti hanya pada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Persoalan ini dinilai memiliki dimensi serius karena menyangkut keamanan komunikasi kepala negara, perlindungan privasi, supremasi hukum, hingga pengawasan terhadap penggunaan teknologi penyadapan oleh aparat negara.
Dugaan Penyadapan Jadi Sorotan, Relawan Minta Transparansi Penegakan Hukum
Dalam pernyataan sikapnya, gabungan relawan Prabowo dan elemen masyarakat Sumatera Utara menyoroti pengumuman Bareskrim Polri pada 3 November 2026 mengenai penetapan tiga personel Polri berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik.
Dalam materi aksi tersebut juga disebutkan nama Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso sebagai dua tersangka lainnya.
Dugaan penyadapan tersebut, sebagaimana disampaikan dalam pemberitaan perkara, disebut menyasar Presiden Prabowo Subianto.
Perkembangan kasus ini mendorong kelompok masyarakat untuk meminta kejelasan mengenai bagaimana praktik tersebut diduga berlangsung, siapa saja pihak yang terlibat, serta untuk kepentingan apa informasi yang diperoleh melalui penyadapan tersebut digunakan.
Mereka menegaskan bahwa penggunaan perangkat penyadapan harus berada dalam koridor hukum dan prosedur yang sah.
Kewenangan maupun akses terhadap teknologi pengawasan tidak boleh menjadi celah terjadinya tindakan yang berpotensi melanggar hak-hak warga negara.
Edison Marbun dan Massa Soroti Potensi Penyalahgunaan Kewenangan serta Pelanggaran HAM
Salah satu poin penting yang menjadi perhatian dalam aksi tersebut adalah potensi penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power apabila penyadapan dilakukan tanpa dasar hukum dan prosedur yang dibenarkan.
Massa mengingatkan bahwa hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta rasa aman merupakan bagian dari hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
Selain itu, mereka merujuk Pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 12 Tahun 2005, serta UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Menurut mereka, perlindungan privasi tidak boleh hanya menjadi prinsip normatif dalam peraturan perundang-undangan, tetapi harus diwujudkan melalui pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten.
Karena itu, pengungkapan dugaan penyadapan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap lembaga maupun pihak yang memiliki akses terhadap perangkat teknologi penyadapan.
Tak Cukup Berhenti pada Tersangka, Aktor Intelektual Diminta Diungkap
Desakan berikutnya menyasar pengungkapan pihak-pihak yang diduga berada di balik perkara tersebut.
Massa meminta penyidik tidak hanya mendalami keterlibatan para tersangka, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya aktor intelektual, pihak yang memberikan perintah, maupun pihak yang diduga menerima dan memanfaatkan informasi hasil penyadapan.
Pertanyaan mengenai motif, tujuan, serta alur distribusi informasi menjadi bagian penting yang menurut mereka harus dijawab melalui proses penyidikan.
Meski demikian, mereka menegaskan bahwa seluruh dugaan keterlibatan pihak lain harus dibuktikan berdasarkan fakta hukum, keterangan saksi, serta alat bukti yang sah.
“Kami hadir bukan untuk menghakimi siapa pun, bukan untuk menciptakan kegaduhan, dan bukan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Kami hadir untuk menyampaikan aspirasi agar kebenaran dapat diungkap dan hukum ditegakkan secara adil,” demikian penegasan dalam pernyataan sikap massa aksi.
Sepuluh Tuntutan Tegas Disampaikan kepada Mabes Polri dan Pemerintah
Dalam aksi di Mapolda Sumatera Utara tersebut, gabungan organisasi relawan dan elemen masyarakat menyampaikan sepuluh tuntutan sebagai berikut:
Mendukung Mabes Polri mengusut tuntas kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia.
Meminta pengungkapan aktor intelektual di balik dugaan penyadapan ilegal.
Mendesak Mabes Polri bekerja secara profesional, transparan, dan berkeadilan.
Meminta Kapolri melakukan evaluasi terhadap seluruh jajaran kepolisian agar senantiasa bekerja secara profesional.
Meminta perlindungan terhadap hak privasi seluruh rakyat Indonesia.
Meminta pemberian sanksi tegas terhadap pelaku apabila pelanggaran hukum terbukti.
Meminta perlindungan terhadap aktivis dan insan pers dari praktik penyadapan ilegal maupun spionase yang melanggar hukum.
Meminta perlindungan hak-hak demokratis individu maupun kelompok serta menjamin Polri tidak terlibat dalam kepentingan politik kelompok tertentu.
Menjamin perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan rasa aman sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
Mendesak pemerintah membenahi pengawasan terhadap institusi yang memiliki perangkat penyadapan guna memberikan rasa aman kepada masyarakat.
Sepuluh tuntutan tersebut menjadi penegasan bahwa persoalan yang disuarakan massa tidak hanya menyangkut dugaan penyadapan terhadap kepala negara, tetapi juga menyentuh persoalan lebih luas mengenai perlindungan hak konstitusional dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Jaga Presiden Bukan Berarti Siapa Pun Kebal Hukum
Pada bagian akhir pernyataan sikap, massa menyampaikan pesan bahwa menjaga Presiden dan menjaga kedaulatan negara tidak berarti menempatkan seseorang atau kelompok tertentu di atas hukum.
Sebaliknya, mereka memandang penegakan hukum yang objektif, adil, dan transparan sebagai fondasi penting dalam menjaga kehormatan negara serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Massa juga menyatakan kepercayaan kepada Polri sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, dan menegakkan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Mereka berharap aspirasi yang disampaikan di Mapolda Sumut dapat diterima, dicatat, serta diteruskan kepada pihak berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh perwakilan enam organisasi, yakni Sekretaris Jenderal Satgas Inti Prabowo (SIP), Ketua Satma SIP, Ketua DPD Relawan Persatuan Nasional, Ketua GEMAK Sumut, Ketua DPD Persaudaraan 98, dan Ketua DPD Jarnas 98.
Aksi tersebut ditutup dengan seruan yang menjadi pesan utama perjuangan mereka:
“Ungkap faktanya! Buktikan kebenarannya! Usut tuntas jika terbukti ada pelanggaran hukum! Jaga Presiden, jaga kedaulatan negara, junjung tinggi supremasi hukum!” (Rizky)
