Soreang Kab Bandung// secondnewsupdate.co.id – Bupati Bandung, Dadang Supriatna atau yang akrab disapa Kang DS, menyampaikan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung, Selasa (31/3/2026).
Dalam paparannya, Kang DS menegaskan bahwa LKPJ bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan bagian penting dari upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“LKPJ ini menjadi instrumen kontrol sekaligus bentuk pertanggungjawaban kepada publik melalui DPRD, agar tata kelola pemerintahan berjalan seimbang dan terbuka,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dokumen LKPJ 2025 merangkum capaian pembangunan, realisasi program, hingga perkembangan pelaksanaan visi dan misi daerah.
Di tengah berbagai tantangan, Pemerintah Kabupaten Bandung dinilai mampu mempertahankan tren positif di sejumlah indikator utama, mulai dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengendalian inflasi, hingga digitalisasi layanan publik.
Dari sisi fiskal, pendapatan daerah ditargetkan Rp7,33 triliun dengan realisasi mencapai Rp6,89 triliun atau 94,01 persen. Pendapatan tersebut ditopang oleh PAD sebesar Rp1,81 triliun, pendapatan transfer Rp5,03 triliun, serta lain-lain pendapatan sah Rp44,62 miliar.
Sementara itu, belanja daerah terealisasi Rp6,96 triliun atau 92,35 persen dari total anggaran Rp7,53 triliun. Dengan demikian, tercatat defisit sebesar Rp61,77 miliar, yang ditopang pembiayaan daerah dengan realisasi optimal.
Kang DS menambahkan, data keuangan dalam LKPJ ini masih bersifat sementara dan akan disempurnakan setelah melalui audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) dalam laporan keuangan resmi.
Di sektor pembangunan, sejumlah indikator makro menunjukkan capaian menggembirakan.
IPM Kabupaten Bandung naik menjadi 75,58 poin dari sebelumnya 74,27 poin. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 6,45 persen, angka kemiskinan turun menjadi 6,04 persen, dan kemiskinan ekstrem berhasil ditekan hingga 0,5 persen.
Selain itu, Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai angka 89,01 dengan kategori sangat baik.
Namun demikian, tingkat pengangguran terbuka meningkat menjadi 6,68 persen, yang menjadi perhatian serius pemerintah daerah ke depan.
Struktur ekonomi Kabupaten Bandung masih didominasi sektor industri pengolahan dengan kontribusi lebih dari separuh terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yakni 51,17 persen.
Pemkab Bandung juga terus mendorong berbagai program strategis nasional, seperti pembentukan Koperasi Merah Putih di tingkat desa dan kelurahan, program makan bergizi gratis dengan jangkauan sekitar 1,2 juta penerima manfaat, serta pengembangan Sekolah Rakyat.
Sepanjang 2025, Pemkab Bandung berhasil mengoleksi 67 penghargaan di tingkat regional maupun nasional. Menurut Kang DS, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat.
“Penghargaan ini bukan tujuan akhir, tetapi menjadi indikator bahwa kerja bersama kita berada di jalur yang tepat,” katanya.
Ia berharap LKPJ ini dapat menjadi bahan evaluasi konstruktif bagi DPRD dalam memberikan rekomendasi strategis guna meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik ke depan.
“Kami akan terus berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan menjaga konsistensi pembangunan demi terwujudnya Kabupaten Bandung yang Bedas, maju, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (Apih)
