Jakarta | secondnewsupdate.co.id – Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) menyoroti dinamika politik nasional yang berkaitan dengan isu pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam diskusi yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, FWK menekankan pentingnya mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, menjaga stabilitas nasional, serta memastikan setiap proses ketatanegaraan berjalan sesuai konstitusi. Kamis sore (12/11/2026).
Koordinator Nasional FWK, Raja Pane, menyampaikan apresiasi terhadap keputusan pengunduran diri yang disebutkan dalam diskusi tersebut.
Menurutnya, apabila dilakukan secara sukarela, keputusan itu dapat dimaknai sebagai bentuk sikap yang mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
” Dengan pengunduran diri secara sukarela, Mas Gibran telah menunjukkan kelasnya sebagai patriot yang mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok,” ujar Pane saat membuka diskusi.
Menurutnya, dinamika politik harus disikapi secara bijaksana agar tidak berkembang menjadi persoalan yang berpotensi memicu perpecahan di tengah masyarakat.
Dua Nama Berinisial S Disebut Bakal Diusulkan
Dalam kesempatan yang sama, wartawan senior HMU Kurniadi menyampaikan informasi mengenai kemungkinan Presiden Prabowo Subianto mengusulkan dua calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Ia menyebut terdapat dua nama berinisial S yang menurut informasi yang diterimanya berpeluang diajukan sebagai calon pengganti.
“Informasi yang kami terima, ada dua nama dengan inisial S yang akan diusulkan Presiden kepada MPR. Mungkin tidak perlu menunggu tahun baru, Indonesia sudah punya wakil presiden baru,” ungkap Kurniadi.
Meski demikian, Kurniadi menegaskan bahwa penentuan calon wakil presiden pengganti merupakan hak dan kewenangan konstitusional Presiden sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pers periode 2019–2022, Hendry Ch Bangun, mengatakan FWK berharap dinamika politik nasional dapat diselesaikan tanpa menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.
Ia menilai suasana kehidupan berbangsa dan bermasyarakat perlu terus dijaga agar masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya dengan tenang.
Pandangan serupa disampaikan Koordinator FWK Yogyakarta, Sihono. Ia mengingatkan bahwa siapa pun sosok yang nantinya diusulkan sebagai calon wakil presiden harus memiliki rekam jejak yang jelas.
“Rekam jejak itu sangat penting,” tegas Sihono.
Menurutnya, calon wakil presiden perlu memiliki kapasitas untuk membangun kerja sama yang baik dengan Presiden serta turut mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
FWK Ingatkan Dugaan Penyadapan Ilegal Jangan Tenggelam oleh Dinamika Politik
Di tengah perhatian publik terhadap isu politik di lingkungan Istana, HMU Kurniadi mengingatkan agar masyarakat tidak melupakan persoalan lain yang dinilainya jauh lebih mendasar, yakni penuntasan kasus dugaan penyadapan ilegal.
Ia menilai perkembangan perkara tersebut masih menyisakan sejumlah pertanyaan yang perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka dari aparat penegak hukum.
“Ketika publik asyik menyoroti drama Istana mengenai mundurnya Wapres Gibran, ada hal yang lebih mendesak untuk dikawal rakyat. Hal itu adalah kasus penyadapan yang seperti jalan di tempat,” kata Kurniadi.
Ia kemudian menyinggung paparan Kapolri dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI yang, menurut keterangannya, mengungkap adanya empat anggota kepolisian berpangkat bintang yang ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka dalam proses penyidikan perkara tersebut.
Namun demikian, Kurniadi mempertanyakan sejumlah hal yang menurutnya belum memperoleh penjelasan memadai, terutama mengenai informasi daftar sekitar 6.000 orang yang disebut-sebut menjadi sasaran penyadapan.
“Dalam rapat kerja antara Kapolri dengan Komisi III DPR, Kapolri secara gamblang telah memaparkan progres penyidikan. Kapolri mengungkap ada empat polisi berpangkat bintang yang ditahan dan dijadikan tersangka. Namun, tidak dijelaskan mengenai simpang siurnya daftar 6.000-an orang yang disadap. Apa saja materi penyadapan dan meski Kapolri telah menyebut end-user adalah Kapolri namun masih gelap siapa pemberi perintah?” tegasnya.
Menurut Kurniadi, pengusutan perkara tersebut semestinya tidak berhenti pada penetapan tersangka dari kalangan aparat kepolisian.
Publik, kata dia, perlu memperoleh kejelasan mengenai pihak yang diduga memberikan perintah, mekanisme penyadapan, pihak-pihak yang menjadi sasaran, hingga tujuan pengumpulan informasi tersebut.
Ia juga mengingatkan bahwa tindakan penyadapan harus dilaksanakan berdasarkan landasan hukum dan prosedur yang sah.
Apabila dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas, tindakan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan serius terkait perlindungan hak asasi manusia.
Karena itu, ia berharap Presiden Prabowo Subianto dapat memastikan proses penegakan hukum berjalan secara konsisten, transparan, dan menyeluruh.
Hak Privasi Warga Negara Harus Dilindungi
Kurniadi turut mengingatkan pentingnya perlindungan hak konstitusional warga negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
Ketentuan tersebut menjamin perlindungan atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, sekaligus hak setiap orang untuk memperoleh rasa aman serta perlindungan dari ancaman ketakutan.
“Persoalan penyadapan bukan sekadar persoalan teknis penegakan hukum. Ini menyangkut hak konstitusional warga negara atas perlindungan diri pribadi dan rasa aman. Jangan sampai instrumen penegakan hukum justru digunakan untuk melanggar hak-hak rakyat,” ujarnya.
Bagi FWK, persoalan perlindungan privasi masyarakat merupakan bagian penting dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Oleh sebab itu, setiap dugaan pelanggaran hukum harus diproses secara objektif, profesional, dan transparan dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Pengisian Jabatan Wapres Harus Berpedoman pada Konstitusi
Mengenai kemungkinan terjadinya kekosongan jabatan wakil presiden, Kurniadi merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Presiden mengusulkan dua calon wakil presiden kepada MPR untuk dipilih melalui sidang MPR.
Dengan demikian, apabila pengunduran diri telah dinyatakan secara resmi dan menimbulkan kekosongan jabatan, proses pengisian jabatan wakil presiden harus dilaksanakan sesuai mekanisme konstitusional.
“FWK bersyukur apabila Wapres Gibran dengan besar hati memilih mengundurkan diri sehingga bangsa ini terhindar dari konflik yang tidak perlu. Namun siapa pun yang diusulkan Presiden merupakan kewenangan Presiden. Yang terpenting bagi rakyat adalah Presiden setelah drama Istana segera bertindak menangani kepentingan rakyat banyak,” kata Kurniadi.
Wartawan Senior dan Pengurus FWK Ikuti Diskusi
Diskusi FWK tersebut diikuti sejumlah wartawan senior, pemimpin redaksi, serta pengurus organisasi dari berbagai daerah.
Di antaranya Pemimpin Redaksi Koin24.co.id Berman Nainggolan, Pemimpin Redaksi Mitrapol sekaligus Ketua Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Dadang Rahmat, wartawan senior Juni Soehardjo, Pemimpin Redaksi Sudut Pandang Umi Syarifah, Pemimpin Redaksi Suara Merdeka Jakarta Budi Nugraha, Pemimpin Redaksi Edisi Ilham Dhramawan, dan Pemimpin Redaksi Seputar Publik Rendy Herdiana.
Turut hadir Koordinator FWK Yogyakarta Sihono, Koordinator FWK Kalimantan Barat Deska Iran Syafara, Koordinator FWK Jawa Barat Tatang Suherman, serta Wakil Ketua Dewan Pers periode 2019–2022 Hendry Ch Bangun.
Melalui diskusi tersebut, FWK menegaskan pentingnya menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan politik individu maupun kelompok.
FWK juga mengingatkan bahwa dinamika politik nasional harus diselesaikan melalui mekanisme konstitusional, sementara persoalan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia tidak boleh dikesampingkan.
Bagi FWK, pergantian kepemimpinan nasional merupakan persoalan yang memiliki mekanisme hukum dan ketatanegaraan tersendiri.
Namun, perlindungan hak privasi, kepastian hukum, serta rasa aman masyarakat merupakan kepentingan mendasar yang harus terus diperjuangkan.
Pesan yang mengemuka dalam diskusi tersebut menjadi pengingat bahwa perhatian publik tidak semestinya hanya tersita oleh dinamika politik di lingkungan Istana.
“Jangan sampai rakyat dibuat sibuk membicarakan siapa wakil presiden berikutnya, sementara hak konstitusional mereka atas privasi dan rasa aman justru tidak mendapatkan perlindungan.” Pungkasnya. (Apih/Megy)
