Pangandaran, Jawa Barat | secondnewsupdate.co.id – Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) APDESI Merah Putih Kabupaten Bandung periode 2026–2031 resmi dilantik di Pantai Indah Resort & Hotel, Pangandaran, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).
H. Galih Hendrawan dipercaya menakhodai organisasi tersebut untuk lima tahun ke depan.
Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi penguatan peran organisasi kepala desa dalam memperjuangkan aspirasi pemerintahan desa sekaligus mempererat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Bandung.
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Bandung H. M. Dadang Supriatna, yang akrab disapa KDS, Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Cakra Amiyana, Bunda Bedas Hj. Emma Dety Permanawati, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), pengurus APDESI Jawa Barat, para camat, kepala desa se-Kabupaten Bandung, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Dadang menyampaikan sejumlah pesan penting kepada jajaran pengurus yang baru dilantik.
Ia berharap APDESI Merah Putih mampu menjadi wadah yang benar-benar menampung dan memperjuangkan aspirasi kepala desa, sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan Kabupaten Bandung.
Menurutnya, APDESI Merah Putih tidak boleh sekadar menjadi organisasi formalitas atau tempat berkumpul para kepala desa.
Lebih dari itu, organisasi tersebut harus mampu menjalankan fungsi strategis sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah desa dan pemerintah daerah.
Dadang menilai, tidak semua kepala desa memiliki keberanian untuk menyampaikan secara langsung berbagai persoalan, kebutuhan, maupun aspirasi kepada bupati dan jajaran pemerintah daerah.
Karena itu, keberadaan APDESI diharapkan dapat menjadi saluran komunikasi yang efektif untuk menyampaikan berbagai persoalan di tingkat desa agar dapat dikoordinasikan dan diperjuangkan bersama.
“Saya ingin APDESI ini betul-betul menjadi organisasi dan wadah yang bisa menampung aspirasi para kepala desa. Karena tidak semua kepala desa berani menyampaikan pendapat langsung kepada saya maupun kepada pemerintah daerah. Maka, melalui wadah organisasi ini, aspirasi tersebut bisa disampaikan,” ujar Dadang.
Ia juga memberikan apresiasi atas kontribusi seluruh kepala desa yang selama ini turut mendukung pembangunan Kabupaten Bandung.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah bukanlah hasil kerja seorang bupati semata, melainkan buah kolaborasi seluruh unsur pemerintahan, termasuk pemerintah desa.
“Keberhasilan Kabupaten Bandung bukan keberhasilan saya sendiri. Di dalamnya ada peran dan kontribusi para kepala desa di Kabupaten Bandung,” katanya.
Bupati Dadang Tekankan Perencanaan Pembangunan Harus Berangkat dari Aspirasi Warga
Dalam kesempatan tersebut, Dadang juga meminta jajaran pengurus APDESI Merah Putih mengawal proses perencanaan pembangunan yang dimulai dari tingkat paling bawah, yakni RT, RW, dusun, desa, kecamatan hingga kabupaten.
Ia menegaskan, seluruh kebutuhan masyarakat harus didata dan dimasukkan ke dalam perencanaan pembangunan agar menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menentukan program prioritas maupun alokasi anggaran.
“Silakan masukkan perencanaan mulai dari tingkat RT, RW, dusun, desa, kecamatan sampai kabupaten. Persoalan nanti anggarannya belum mencukupi, yang penting sudah terprogramkan terlebih dahulu,” tuturnya.
Dadang menjelaskan, arah pembangunan Kabupaten Bandung ke depan harus semakin mengedepankan kebutuhan riil setiap wilayah.
Dengan demikian, program dan alokasi anggaran tidak semata-mata menggunakan pola pembagian yang sama untuk seluruh kecamatan, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat masing-masing daerah.
Ia juga meminta APDESI Merah Putih turut mengawal pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), sehingga aspirasi masyarakat dapat tersampaikan secara berjenjang dan menjadi bagian dari kebijakan pembangunan daerah.
Program Kerja APDESI Harus Selaras dengan RPJMD
Selain memperjuangkan aspirasi kepala desa, Kang DS meminta kepengurusan DPC APDESI Merah Putih Kabupaten Bandung periode 2026–2031 segera menyusun program kerja setelah pelantikan.
Program organisasi tersebut diharapkan dapat disinergikan dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), serta sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Presiden, Gubernur Jawa Barat, dan Bupati Bandung.
Ia mengingatkan bahwa setiap program pembangunan daerah harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan.
“Program kerja harus selaras dengan visi Presiden, Gubernur, dan Bupati Bandung. Kemudian dikolaborasikan dengan RPJMD. Karena RPJMD menjadi acuan. Kalau perencanaan tidak sesuai dan bertolak belakang dengan RPJMD, itu bisa menjadi temuan yang harus disikapi,” tegasnya.
Dadang juga mendorong pengurus yang baru dilantik segera menggelar rapat kerja guna merumuskan program prioritas organisasi sekaligus membangun koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah.
Ia berharap APDESI Merah Putih tidak hanya aktif dalam kegiatan seremonial, tetapi mampu menunjukkan kontribusi nyata bagi kemajuan pemerintahan dan pembangunan desa.
Pelayanan Masyarakat Tetap Menjadi Prioritas Kepala Desa
Pada bagian akhir sambutannya, Dadang mengingatkan bahwa keberadaan APDESI sebagai wadah perjuangan dan penyalur aspirasi tidak boleh menggeser tugas utama kepala desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Ia meminta seluruh kepala desa tetap aktif turun langsung ke lapangan untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan warganya, termasuk masyarakat yang membutuhkan bantuan ekonomi, pelayanan kesehatan, maupun pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.
Menurutnya, kepala desa merupakan salah satu tumpuan masyarakat dalam menyampaikan berbagai persoalan.
Oleh sebab itu, kehadiran dan kepedulian kepala desa di tengah masyarakat harus terus dijaga.
Dadang berharap kepengurusan DPC APDESI Merah Putih Kabupaten Bandung periode 2026–2031 di bawah kepemimpinan Galih mampu menjaga kekompakan, memperkuat koordinasi, serta membangun kemitraan yang konstruktif dengan pemerintah daerah.
Melalui kepengurusan baru ini, APDESI Merah Putih diharapkan semakin solid dalam menjalankan amanah organisasi, memperjuangkan kepentingan pemerintahan desa, serta menjadi kekuatan kolaboratif untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Bandung yang lebih merata, berkeadilan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Apih)
