Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
BeritaHukumKriminalRagam Daerah

Geger MBG di Pandeglang! Diduga Pisang Tak Layak Konsumsi, Legalitas Sejumlah Dapur SPPG Dipertanyakan

111
×

Geger MBG di Pandeglang! Diduga Pisang Tak Layak Konsumsi, Legalitas Sejumlah Dapur SPPG Dipertanyakan

Sebarkan artikel ini

DPW Perpam Desak BGN Bertindak

Ketua DPW Perpam Banten, Erland Felany Fazry, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) tidak tinggal diam dan segera melakukan pemeriksaan langsung terhadap SPPG yang menjadi sorotan.

Pandeglang, Banten l secondnewsupdate.co.id – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, tengah menjadi sorotan.

Sejumlah laporan masyarakat mengenai dugaan bahan pangan tidak layak konsumsi hingga persoalan kelengkapan dokumen perizinan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memunculkan pertanyaan serius terkait pengawasan program strategis pemerintah tersebut.

Example 300x600

Berdasarkan informasi yang dihimpun, dugaan temuan pisang tidak layak konsumsi terjadi di SPPG Kadugading. 

Sementara itu, SPPG Menes 1 disebut belum melengkapi sejumlah dokumen, di antaranya Nomor Kontrol Veteriner (NKV), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta dokumen perizinan bangunan lainnya.

Persoalan serupa juga dilaporkan terjadi di SPPG Menes Mandiri, Pasirwaru, yang disebut belum memiliki kelengkapan dokumen NKV, PBG, dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana standar keamanan pangan, kelayakan fasilitas, serta kepatuhan administrasi diterapkan dalam operasional dapur MBG di wilayah tersebut.

Laporan Warga Dipertanyakan, Pengawasan Dinilai Belum Transparan

Ironisnya, sejumlah persoalan itu dikabarkan telah disampaikan masyarakat kepada Satgas, Koordinator Wilayah (Korwil), hingga Koordinator Regional (Kareg). 

Namun, sampai informasi ini dihimpun, belum diperoleh penjelasan terbuka mengenai hasil pemeriksaan maupun tindak lanjut atas laporan tersebut.

Saat dikonfirmasi awak media mengenai dugaan temuan pisang tidak layak konsumsi, mekanisme pengawasan, serta kelengkapan dokumen SPPG, Wahyu yang disebut menjabat sebagai Kepala SPPG Baitul Mandiri Kadugading sekaligus Korcam belum memberikan tanggapan.

Sementara itu, Roni selaku mitra SPPG Menes Mandiri sebelumnya menyampaikan bahwa sekitar 80 persen SPPG di Kabupaten Pandeglang belum memiliki kelengkapan dokumen yang dipersoalkan.

Menurut Roni, dokumen NKV, PBG, dan IMB dapat dilengkapi kemudian, sedangkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan sertifikat halal merupakan persyaratan yang harus dipenuhi.

Pernyataan tersebut membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari Badan Gizi Nasional (BGN) dan instansi teknis terkait agar terdapat pemahaman yang sama mengenai kewajiban administrasi, standar operasional, serta persyaratan kelayakan setiap SPPG.

Tak hanya itu, awak media juga berupaya meminta klarifikasi mengenai titik lokasi dapur, keberadaan dan fungsi CCTV, serta papan identitas SPPG yang dilaporkan tertutup selotip putih.

Namun, hingga berita ini disusun, pihak mitra maupun Kepala SPPG Menes Mandiri belum memberikan keterangan terkait sejumlah pertanyaan tersebut.

Ketua DPW Perpam Banten Desak BGN Turun Langsung

Menanggapi berbagai laporan tersebut, Ketua DPW Perpam Banten, Erland Felany Fazry, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) tidak tinggal diam dan segera melakukan pemeriksaan langsung terhadap SPPG yang menjadi sorotan.

Menurut Erland, Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, terutama kesehatan anak-anak sebagai penerima manfaat.

Karena itu, setiap tahapan pelaksanaan program harus mengedepankan keamanan pangan, transparansi, profesionalitas, serta pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kalau benar ditemukan bahan pangan yang tidak layak konsumsi, hal itu harus segera diperiksa dan ditindaklanjuti. Jangan sampai makanan yang seharusnya memberikan manfaat bagi penerima program justru berpotensi membahayakan kesehatan mereka,” tegas Erland, Kamis (19/11/2026).

Ia juga mempertanyakan efektivitas pengawasan Satgas, Korwil, dan Kareg apabila laporan masyarakat yang telah disampaikan belum mendapatkan kejelasan tindak lanjut.

“Jangan sampai masyarakat sudah menyampaikan laporan, tetapi tidak ada kejelasan penyelesaian. Kami ingin mengetahui sejauh mana fungsi pengawasan berjalan, siapa yang menerima laporan, siapa yang melakukan pemeriksaan, dan bagaimana hasil tindak lanjutnya,” ujarnya.

NKV, PBG, IMB hingga SLHS Jadi Sorotan

Erland turut meminta BGN bersama instansi teknis terkait memberikan penjelasan secara terbuka mengenai persyaratan yang wajib dipenuhi setiap SPPG berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, setiap kekurangan dokumen harus memiliki kejelasan dasar hukum, mekanisme pemenuhan, serta batas waktu penyelesaian.

Jangan sampai persoalan administrasi maupun kelayakan fasilitas menjadi celah yang berpotensi mengganggu kualitas pelayanan dan keamanan pangan bagi penerima manfaat MBG.

Selain persoalan perizinan, Erland juga menyoroti pentingnya keberadaan CCTV, keterbukaan lokasi dapur, serta pemasangan papan identitas SPPG sebagai bagian dari transparansi dan instrumen pengawasan.

“DPW Perpam Banten mendorong BGN bersama Satgas dan seluruh unsur pengawasan untuk turun langsung melakukan pemeriksaan. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada evaluasi dan tindakan sesuai ketentuan.

Pengawasan jangan hanya menjadi formalitas, tetapi harus benar-benar berjalan di lapangan,” tandasnya.

Perpam Banten: Dukung MBG, tetapi Pengawasan Jangan Kendor

Erland menegaskan bahwa pihaknya tetap mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu upaya pemerintah meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Namun, dukungan tersebut harus dibarengi pengawasan yang profesional, keterbukaan informasi, serta keseriusan dalam menindaklanjuti setiap laporan masyarakat.

Menurutnya, kritik dan masukan publik seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan program, bukan justru diabaikan.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya memperoleh klarifikasi dari Satgas, Korwil, Kareg, pengelola SPPG, maupun Badan Gizi Nasional (BGN) terkait berbagai persoalan tersebut.

Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab seluas-luasnya kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini demi menjaga prinsip keberimbangan, akurasi, dan profesionalitas jurnalistik. (Sanan/Red)

Example 120x600
Example 300x600
Example 300x600