Medan/secondnewsupdate.co.id – Maraknya aksi begal dan premanisme yang meresahkan masyarakat menjadi perhatian serius Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Sumatera Utara.
Organisasi kemahasiswaan tersebut mendorong sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, mahasiswa, dan masyarakat untuk menciptakan ruang publik yang aman dan bebas dari tindak kriminalitas jalanan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Keamanan adalah Hak Rakyat: Strategi Bersama Memberantas Begal dan Premanisme” yang digelar DPD GMNI Sumut di Medan, Senin (8/6/2026).
Ketua DPD GMNI Sumut, Michael Situmeang, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi keamanan yang belakangan menjadi perhatian masyarakat, khususnya di Kota Medan dan wilayah Sumatera Utara secara umum.
Menurutnya, menciptakan lingkungan yang aman dari ancaman begal maupun premanisme bukan hanya tugas aparat keamanan semata, melainkan tanggung jawab seluruh elemen bangsa.
“FGD ini merupakan bentuk kepedulian GMNI Sumut melihat situasi yang berkembang di tengah masyarakat saat ini. Ruang publik yang aman adalah hak setiap warga negara. Karena itu, upaya memberantas begal dan premanisme harus menjadi gerakan bersama,” ujar Michael.
Ia menjelaskan, hasil diskusi tersebut tidak akan berhenti pada tataran wacana.
GMNI Sumut berencana turun langsung ke masyarakat untuk melakukan edukasi dan sosialisasi guna mencegah munculnya ruang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kriminalitas.
“Kami akan hadir di tengah masyarakat memberikan pemahaman agar tidak memberi ruang bagi pelaku begal maupun premanisme untuk berkembang. Pencegahan harus dilakukan dari hulu, melalui kesadaran dan partisipasi masyarakat,” katanya.
Dukung Langkah Tegas Kepolisian
Dalam kesempatan itu, GMNI Sumut juga menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) beserta jajaran dalam menindak pelaku kriminalitas yang mengancam keselamatan masyarakat.
Michael menilai, aparat penegak hukum telah bekerja cukup baik dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
Karena itu, pihaknya memberikan dukungan moral agar kepolisian tidak ragu mengambil tindakan tegas dan terukur terhadap pelaku kejahatan yang membahayakan jiwa maupun harta benda warga.
“Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Kami mendukung aparat kepolisian untuk bertindak tegas terhadap pelaku kriminal dan premanisme selama dilakukan sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Siapkan Policy Paper untuk Stakeholder
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Politik dan Hukum DPD GMNI Sumut, Berry Sitohang, mengatakan mahasiswa memiliki tanggung jawab sosial untuk ikut berkontribusi dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Sebagai tindak lanjut FGD, GMNI Sumut akan menyusun sejumlah rekomendasi dalam bentuk policy paper atau naskah kebijakan yang akan disampaikan kepada para pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum.
Dokumen tersebut nantinya akan memuat berbagai faktor penyebab masih terjadinya aksi kriminalitas dan premanisme, sekaligus menawarkan solusi yang dapat diterapkan secara kolaboratif.
“Kami ingin memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif. Hasil diskusi ini akan kami rumuskan menjadi rekomendasi kebijakan yang bisa menjadi bahan pertimbangan bagi stakeholder dalam merumuskan langkah penanganan yang lebih efektif,” jelas Berry.
Menurutnya, keamanan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat.
Faktor Sosial dan Ekonomi Jadi Pemicu
Di sisi lain, Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD GMNI Sumut, Kristianus Dachi, menilai faktor sosial dan ekonomi masih menjadi salah satu pemicu munculnya tindak kriminalitas di tengah masyarakat.
Meski pemerintah dan aparat keamanan telah melakukan berbagai upaya pencegahan dan penindakan, kasus kriminalitas dan praktik premanisme masih ditemukan di sejumlah wilayah.
Karena itu, ia menekankan pentingnya peran mahasiswa sebagai agen perubahan untuk terus memberikan edukasi dan penyadaran kepada masyarakat, khususnya generasi muda, agar tidak terjerumus ke dalam tindakan melanggar hukum.
“Mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk terus mengingatkan bahwa tindakan kriminal dan premanisme tidak dibenarkan oleh hukum maupun norma sosial. Jika alasan mereka adalah mencari jati diri, masih banyak cara yang lebih positif dan bermanfaat bagi masa depan,” ujarnya.
Melalui FGD tersebut, GMNI Sumut berharap lahir langkah-langkah konkret yang dapat memperkuat kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan ruang publik serta menekan angka kriminalitas di Sumatera Utara. (Rizky).
