BeritaEkonomiHeadlineInformatikaPolitikRagam Daerah

Hasbullah Rahmat: APBD Jabar 2026 Disahkan, Bukti Komitmen untuk Pemerataan dan Pertumbuhan Ekonomi

913
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PAN, H. M Hasbullah Rahmat, S. PD., M.Hum, menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan siswa.

SNU|Bandung,- Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKB, H. M Hasbullah Rahmat, S. PD., M.Hum, menyambut baik pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna yang digelar Kamis malam. Ia menyebut capaian ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat pembangunan dan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Jawa Barat, Jumat(21/11/2025).

“Alhamdulillah, APBD Provinsi Jawa Barat 2026 sudah disahkan di paripurna. Dari prediksi awal sebesar Rp29 triliun, alhamdulillah naik menjadi lebih dari Rp30,1 triliun. Ini melampaui target LPJMD yang menetapkan pertumbuhan pendapatan minimal 3% per tahun,” ujar Bang Has.

Meski sempat diwarnai ketertundaan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp2,4 triliun, Hasbullah menilai capaian pendapatan daerah yang naik Rp1,3 triliun merupakan prestasi tersendiri. “Itu artinya, kita tetap mampu menjaga kinerja fiskal daerah secara mandiri,” tambahnya.

Bang Has juga menyoroti pentingnya alokasi anggaran untuk proyek-proyek strategis provinsi yang bersifat multi-years, terutama di wilayah seperti Cimahi, Bekasi, dan Karawang. Ia menekankan perlunya efisiensi dalam pengelolaan aset daerah, termasuk evaluasi terhadap kinerja BUMD.

“Aset Pemprov yang dipisahkan nilainya lebih dari Rp3 triliun, tapi target dividen hanya Rp900 juta dan belum tercapai. Kita mendorong agar holding BUMD disatukan dan kerja sama dilakukan langsung secara B2B oleh Pemprov, bukan melalui BUMD yang justru terlalu banyak membuat anak perusahaan,” tegasnya.

Dalam forum tersebut, Bang Has juga menyoroti kontribusi dividen Bank Jabar yang dinilai masih perlu ditingkatkan. “Targetnya jangan hanya Rp250 miliar, tapi bisa naik ke Rp400 miliar,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi kebijakan Gubernur yang akan mengalihkan sebagian dana desa untuk infrastruktur ke provinsi, dengan pelaksanaan berbasis swakelola oleh masyarakat desa. “Ini menjaga kualitas pembangunan jalan desa dengan standar betonisasi yang baik, sekaligus memberdayakan warga,” jelasnya.

Bang Has menutup pernyataannya dengan harapan agar APBD 2026 mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Barat hingga 7,95%, meningkatkan daya beli masyarakat, dan mempercepat pemerataan pembangunan.

“Dengan pembangunan 50 sekolah baru dan ratusan ruang kelas, kita berharap daya tampung pendidikan meningkat dan angka putus sekolah menurun. Ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan Jawa Barat,” pungkasnya.

Exit mobile version