Kab Bandung/ secondnewsupdate.co.id – Bupati Bandung Dadang Supriatna kembali mengukir prestasi di panggung nasional.
Sosok yang akrab disapa Kang DS itu meraih penghargaan Outstanding Achievement in Free Nutritious Meals & Food Security Award dalam ajang Food Summit 2026 yang digelar oleh CNBC Indonesia, Senin (27/4/2026).
Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bandung dalam mengimplementasikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.
Dalam keterangannya, Kang DS menegaskan bahwa capaian tersebut tidak lepas dari kolaborasi lintas sektor yang terbangun kuat.
Salah satu kunci keberhasilan adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) MBG yang terintegrasi dalam sistem dashboard pimpinan, memungkinkan pemantauan data secara real-time.
“Kami bersama Badan Gizi Nasional bahkan telah memiliki kantor bersama yang pertama di Indonesia. Ini memudahkan koordinasi cepat jika ada persoalan di lapangan, termasuk pengawasan kelayakan penjamah makanan oleh Dinas Kesehatan,” ujar Kang DS.
Tak hanya berdampak pada pemenuhan gizi, program MBG juga terbukti menjadi motor penggerak ekonomi lokal.
Di Kabupaten Bandung, potensi serapan anggaran program ini mencapai Rp5,4 triliun, dengan perputaran ekonomi bersih di masyarakat sekitar Rp3,7 triliun.
Namun, Kang DS mengingatkan bahwa peningkatan kebutuhan pangan harus diiringi dengan pengendalian inflasi.
Ia mencontohkan lonjakan kebutuhan protein seperti telur yang bisa mencapai 1.000 ton per bulan.
“Kondisi peternakan di Kabupaten Bandung tentu berbeda dengan daerah lain. Maka, kerja sama antardaerah menjadi penting untuk menjaga stabilitas pasokan,” jelasnya.
Dari sisi ketahanan pangan, produksi beras Kabupaten Bandung yang mencapai 328.000 ton per tahun masih mencukupi kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Meski demikian, untuk komoditas lain seperti sayur mayur, dukungan dari daerah lain masih dibutuhkan.
Sebagai langkah strategis, Pemkab Bandung menggulirkan program GERTAMAN (Gerakan Tanami Halaman) guna mendorong kemandirian pangan di tingkat rumah tangga.
“Minimal kebutuhan keluarga bisa terpenuhi sendiri. Jika berlebih, hasilnya bisa disalurkan ke koperasi desa atau langsung ke SPPG,” tambahnya.
Lebih jauh, Kang DS juga mendorong hadirnya regulasi yang memperkuat sinergi antara program MBG dan kebijakan nasional, termasuk penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) guna menjaga stabilitas harga.
“Jika ini berjalan, ekonomi sirkular di masyarakat akan tumbuh optimal,” tegasnya.
Sementara itu, Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam menjamin ketersediaan bahan baku program MBG.
Menurutnya, program ini berperan sebagai off taker yang menyerap hasil pertanian masyarakat.
“MBG pada dasarnya menjadi pasar yang dibeli negara. Ini peluang besar bagi petani, namun pengawasan dari masyarakat tetap diperlukan,” pungkasnya. (Apih)
