Pandeglang, Banten | secondnewsupdate.co.id — Keberadaan kandang ayam berskala besar di Desa Muruy, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, yang diduga beroperasi tidak sesuai dengan perizinan awal dan peruntukan lahan, terus menjadi sorotan.
Sejumlah instansi terkait mulai dimintai klarifikasi guna memastikan legalitas usaha, kesesuaian perizinan, serta penggunaan lahan di lokasi tersebut.
Berdasarkan hasil konfirmasi, Satpol PP Kecamatan Menes mengaku telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi kandang ayam.
Heru Fualam dari Satpol PP Kecamatan Menes menyampaikan bahwa berdasarkan keterangan pengelola, izin lingkungan masih dalam proses penyelesaian.
“Pengecekan sudah kami lakukan ke lokasi. Terkait perizinan, berdasarkan informasi dari pengelola, izin lingkungan sedang ditempuh. Namun untuk hal lebih lanjut, silakan konfirmasi kepada unsur pimpinan, yaitu Pak Camat,” ujar Heru saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Minggu (15/11/2026).
Heru menjelaskan, kewenangan Satpol PP di tingkat kecamatan lebih berfokus pada pengawasan wilayah dan pemantauan lapangan.
Sementara itu, pemeriksaan serta penilaian teknis terkait perizinan merupakan kewenangan instansi yang membidangi urusan tersebut.
“Kami belum sejauh itu, karena ranahnya adalah tim teknis perizinan. Kami hanya berwenang di bidang kewilayahan. Saat ini kami menunggu arahan dan instruksi lebih lanjut dari unsur pimpinan, dalam hal ini Pak Camat, sambil terus melakukan pemantauan terhadap kandang ayam tersebut,” tambahnya.
Sementara itu, Husni dari Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kabupaten Pandeglang menyampaikan bahwa informasi mengenai persoalan tersebut akan diteruskan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti.
“Siap, terima kasih informasinya. Nanti saya teruskan kepada pimpinan,” ujarnya.
Di sisi lain, Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pandeglang, yang juga menjabat sebagai Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang, menyatakan akan melakukan koordinasi dan penelusuran data perizinan.
“Punten, (Maaf –Red) baru dapat merespons, Kak Sanan. Insyaallah besok saya koordinasikan dan periksa terlebih dahulu ke Bagian Perizinan di DPMPTSP,” ujarnya pada kepala biro secondnewsupdate.co.id Sanan.
Sejumlah Instansi Belum Memberikan Tanggapan
Hingga berita ini diterbitkan, sejumlah instansi lainnya belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi yang telah disampaikan awak media.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dimintai penjelasan mengenai status dan kelengkapan persetujuan lingkungan, kapasitas kandang yang tercatat dalam dokumen, serta pengawasan terhadap kesesuaian kegiatan operasional dengan ketentuan lingkungan yang berlaku. Hingga kini, belum ada tanggapan.
Lebih lanjut, pihak Dinas Peternakan saat dimintai klarifikasi mengenai status pendaftaran usaha peternakan, kapasitas yang diizinkan, pemenuhan standar teknis peternakan, serta langkah pengawasan apabila ditemukan ketidaksesuaian antara kondisi lapangan dan dokumen yang dimiliki pengelola. Belum ada tanggapan.
Begitu pula dari pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) saat dimintai penjelasan mengenai peruntukan kawasan Desa Muruy berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), termasuk kesesuaian kegiatan peternakan dengan ketentuan tata ruang serta prosedur perubahan atau pemanfaatan fungsi lahan yang berlaku, tapi belum ada tanggapan.
Hal yang sama juga bagi Komisi I DPRD Kabupaten Pandeglang juga dimintai pandangan terkait fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, khususnya menyangkut tata ruang dan peruntukan lahan di wilayah Desa Muruy. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan.
Persoalan ini menjadi penting untuk mendapat perhatian serius, mengingat kegiatan usaha berskala besar tidak hanya berkaitan dengan aspek investasi dan ekonomi, tetapi juga harus memenuhi ketentuan perizinan, kesesuaian tata ruang, serta standar lingkungan dan teknis yang berlaku.
Publik tentu membutuhkan kejelasan mengenai apakah kegiatan usaha tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan atau masih terdapat aspek administrasi dan teknis yang perlu diselesaikan.
Redaksi secondnewsupdate.co.id tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi pengelola kandang ayam maupun seluruh instansi terkait.
Setiap perkembangan informasi akan terus dipantau dan diberitakan secara proporsional demi menjamin transparansi, akurasi, serta keberimbangan informasi kepada masyarakat. (Sanan)
