Medan/secondnewsupdate.co.id – Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak menegaskan pentingnya pendekatan humanis dalam pengamanan aksi unjuk rasa yang digelar ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Besar Mahasiswa Nommensen (KBMN) Medan di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Senin (22/6/2026).
Aksi mahasiswa yang membawa berbagai tuntutan terkait kebijakan nasional tersebut berlangsung dinamis dan sempat diwarnai ketegangan.
Namun berkat kesabaran aparat serta pendekatan dialogis yang terus dikedepankan, kegiatan penyampaian aspirasi dapat berlangsung aman hingga massa membubarkan diri secara tertib.
Sejak awal aksi, Jean turun langsung ke lapangan untuk memantau jalannya pengamanan. Kehadiran orang nomor satu di Polrestabes Medan itu sekaligus memastikan seluruh personel gabungan menjalankan tugas secara profesional dengan tetap menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum.
Ratusan mahasiswa tiba di lokasi setelah melakukan long march dari kampus menuju Gedung DPRD Sumatera Utara.
Dalam orasinya, mereka menyampaikan enam tuntutan utama yang berkaitan dengan berbagai kebijakan pemerintah, mulai dari evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Sekolah Rakyat, revisi UU TNI dan UU Polri, stabilisasi ekonomi nasional, hingga pengesahan UU Perampasan Aset dan UU Masyarakat Adat serta revitalisasi pendidikan nasional.
Situasi sempat memanas ketika sebagian massa mencoba mendekati area pengamanan dengan menerobos barikade.
Aksi pembakaran ban dan pelemparan botol air mineral juga terjadi di sekitar lokasi demonstrasi.
Meski demikian, aparat keamanan tetap menunjukkan sikap profesional dan tidak terpancing oleh provokasi.
Di tengah meningkatnya eskalasi aksi, Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak kembali memberikan arahan langsung kepada seluruh personel yang bertugas.
“Saya minta seluruh personel tetap sabar, humanis, dan jangan terpancing. Tugas kita adalah mengamankan serta melayani masyarakat yang menyampaikan pendapat di muka umum,” tegas Jean melalui pengeras suara di hadapan peserta aksi dan petugas pengamanan.
Arahan tersebut menjadi pedoman utama seluruh personel di lapangan.
Pendekatan persuasif dan komunikasi terbuka terus dilakukan untuk meredam potensi konflik sekaligus menjaga situasi tetap terkendali.
Ketegangan kembali muncul saat massa mengetahui keberadaan Rektor Universitas HKBP Nommensen di dalam Gedung DPRD Sumut.
Sejumlah mahasiswa menyampaikan kekecewaan karena sebelumnya pihak kampus tidak memberikan izin penggunaan atribut universitas dalam aksi tersebut.
Koordinator aksi, Mujijat Silalahi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyampaikan surat pemberitahuan dan permohonan penggunaan atribut kampus sebelum aksi berlangsung.
Namun permohonan tersebut ditolak dengan alasan aspirasi yang disampaikan tidak mewakili keseluruhan mahasiswa.
Kondisi tersebut sempat memicu gelombang protes baru di luar gedung DPRD. Meski demikian, aparat keamanan tetap membuka ruang dialog dan mengedepankan komunikasi antara mahasiswa dengan pihak legislatif.
Upaya mediasi akhirnya membuahkan hasil. Perwakilan DPRD Sumatera Utara bersedia menerima mahasiswa untuk berdialog secara langsung.
Aspirasi mahasiswa diterima oleh Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara H. Salman Alfarisi, dari Fraksi PKS bersama Anggota Komisi A DPRD Sumut Irham Buana Nasution, dari Fraksi Partai Golkar.
Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan seluruh tuntutan yang mereka bawa.
Meskipun sebagian peserta aksi masih menyayangkan tidak hadirnya pimpinan DPRD secara langsung, proses penyampaian aspirasi tetap berlangsung tanpa gangguan berarti.
Pada beberapa momentum ketika terjadi aksi dorong dan pelemparan, aparat keamanan tetap bertindak secara terukur dan profesional.
Tidak ada tindakan berlebihan yang dilakukan petugas sehingga situasi dapat dikendalikan tanpa memicu bentrokan.
Berkat sinergi seluruh unsur pengamanan, komunikasi yang efektif, serta pendekatan humanis yang konsisten diterapkan sejak awal, aksi unjuk rasa akhirnya berakhir dengan damai. Massa KBMN kemudian membubarkan diri secara tertib dan kembali menuju kampus Universitas HKBP Nommensen.
Dalam pengamanan aksi tersebut, sebanyak 644 personel gabungan diterjunkan, terdiri dari unsur Polri, TNI, Satpol PP Provinsi Sumatera Utara, serta Dinas Perhubungan.
Keberhasilan pengamanan ini menjadi cerminan komitmen aparat dalam menjaga keamanan sekaligus mengawal kebebasan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara demokratis, profesional, dan berkeadilan. (Rizky)
