SNU//Garut – Kasus yang menyeret Kepala Desa Demo Purbaya bukan hanya menjadi kegaduhan di tingkat lokal, tetapi juga berfungsi sebagai alarm keras atas bobroknya tata kelola Dana Desa (DD) di Kabupaten Garut.
Peristiwa ini dinilai membuka kembali borok lama yang selama ini seolah ditutup rapat: pengawasan yang lemah, akuntabilitas yang semu, serta dugaan penyimpangan anggaran desa yang dibiarkan berlarut tanpa tindakan tegas.
Audit Total Dana Desa, polemik ini semakin menguat seiring dengan adanya instruksi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk menggelar audit total Dana Desa secara nasional. Pada Senin (15/12/2025),
Instruksi ini dianggap sebagai tamparan langsung bagi pemerintah daerah, termasuk Garut.
Jika Pemkab Garut merasa tersinggung dengan adanya instruksi dari pusat tersebut, hal itu justru diyakini menandakan adanya masalah serius dalam pengelolaan Dana Desa yang selama ini disangkal.
Audit total ini merupakan sinyal ketidakpercayaan pusat terhadap pengelolaan DD yang dinilai semakin menjauh dari tujuan awalnya, yaitu pembangunan dan kesejahteraan desa.
Ke Mana Anggaran Desa Garut?
Ironisnya, di tengah kucuran Dana Desa yang bernilai miliaran rupiah setiap tahunnya, banyak desa di Kabupaten Garut masih berkutat pada persoalan dasar. Mulai dari infrastruktur yang rusak, ekonomi desa yang stagnan, hingga pelayanan publik yang jauh dari kata layak.
Realitas yang kontras ini menimbulkan satu pertanyaan tajam yang tak bisa lagi dihindari: ke mana sebenarnya Dana Desa Garut mengalir?
Kasus Demo, Purbaya mempertegas bahwa persoalan Dana Desa telah melampaui urusan administrasi, melainkan telah menjadi krisis kepercayaan publik.
Masyarakat desa berhak curiga ketika dana pembangunan tidak berbanding lurus dengan perubahan nyata di lapangan, sementara beberapa aparat desa menunjukkan gaya hidup nyaman tanpa transparansi yang jelas.
Menyeluruh, Bukan Sandiwara
Desakan agar Garut melakukan pembongkaran menyeluruh terhadap tata kelola DD menjadi hal yang krusial. Audit yang melibatkan Inspektorat Jenderal, BPKP, dan pengawas daerah tidak boleh berhenti pada tumpukan dokumen dan laporan normatif belaka.
Jika ditemukan pelanggaran, sanksi harus dijatuhkan secara terbuka dan tanpa kompromi—tidak boleh diselesaikan secara diam-diam demi menjaga “nama baik” elite lokal.
”Dana Desa bukan milik kepala desa, bukan pula milik elite lokal. Itu adalah uang rakyat,” tegas sumber internal.
Jika Dana Desa di Garut terus dikelola dengan mental permisif dan pengawasan setengah hati, maka konflik, penyimpangan, dan ketidakpercayaan publik akan terus berulang. Kasus yang menimpa Kepala Desa Demo Purbaya harus menjadi titik balik perbaikan.
Jika tidak, Garut diprediksi hanya akan mengulang skandal yang sama dengan wajah aparat yang berbeda. (Asan)
