Cimahi, Jabar | secondnewsupdate.co.id – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali melancarkan inspeksi mendadak (sidak) yang menyita perhatian.
Kali ini, giliran Kota Cimahi yang menjadi sorotan, setelah KDM menemukan kondisi lingkungan yang dinilai memprihatinkan, mulai dari sungai kotor, taman kota yang kumuh, hingga area publik yang digunakan untuk tidur dan menjemur pakaian.
Dalam sidak tersebut, Dedi Mulyadi yang akrab dipanggil KDM ini, didampingi Wali Kota Cimahi Ngatiyana saat meninjau kawasan Taman Sriwijaya dan lingkungan sekitarnya.
Pemandangan yang ditemukan di lapangan memicu kritik keras dari Gubernur Jabar terhadap pengelolaan kebersihan dan penataan ruang publik di Kota Cimahi.
Kondisi taman yang semestinya menjadi ruang terbuka hijau, tempat warga beristirahat dan beraktivitas, justru dinilai belum terawat dengan baik.
Sampah, lingkungan yang terlihat kumuh, serta fasilitas yang kurang tertata menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan pemerintah daerah.
KDM Sentil Taman Sriwijaya: Bukan Taman, Malah Jadi Tempat Molor!
Salah satu titik yang menjadi perhatian Dedi Mulyadi adalah kawasan Taman Sriwijaya.
Saat melihat kondisi taman, ia mempertanyakan fungsi ruang publik tersebut karena ditemukan orang-orang yang tidur di area taman serta pakaian yang dijemur di lokasi.
Dengan nada kritis, KDM bahkan menyindir kondisi taman yang dinilainya tidak mencerminkan fungsi ruang terbuka hijau sebagaimana mestinya.
Situasi tersebut menjadi gambaran bahwa penataan taman dan pengawasan lingkungan membutuhkan perhatian serius.
Taman kota bukan sekadar fasilitas pelengkap, melainkan bagian penting dari wajah perkotaan yang seharusnya bersih, tertib, nyaman, dan layak digunakan masyarakat.
Selain taman, kondisi sungai yang terlihat kotor juga menjadi sorotan. Dedi Mulyadi menilai kebersihan lingkungan tidak bisa dibiarkan begitu saja, terlebih di wilayah perkotaan yang membutuhkan pengelolaan ruang publik secara konsisten.
Petugas Kebersihan Dipertanyakan, KDM Minta Lingkungan Segera Dibenahi
Dalam peninjauan itu, Dedi Mulyadi turut mempertanyakan penanganan kebersihan di sekitar taman, termasuk jumlah petugas yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan kawasan tersebut.
Ketika mendapat penjelasan mengenai petugas yang bertugas, KDM mempertanyakan mengapa kondisi lingkungan masih terlihat kotor.
Ia juga menyoroti pemeliharaan taman yang dinilai belum berjalan sebagaimana mestinya, termasuk perawatan dan penyiraman tanaman.
Bagi KDM, keberadaan petugas saja tidak cukup apabila tidak diikuti hasil nyata di lapangan. Kebersihan harus terlihat, taman perlu dirawat, saluran air harus diperhatikan, dan fasilitas umum mesti dijaga agar tidak kehilangan fungsinya.
Pesan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa penataan kota tidak cukup hanya melalui program di atas kertas.
Pemerintah setempat harus memastikan pelaksanaan pemeliharaan berjalan secara rutin dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
KDM Beri Tenggat Sepekan: Cimahi Harus Berubah!
Tak berhenti pada kritik, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pembenahan lingkungan Kota Cimahi harus segera dilakukan.
Ia menyampaikan rencana untuk kembali melakukan pengecekan dalam waktu sekitar satu minggu.
Artinya, pemerintah daerah beserta jajaran kewilayahan memiliki waktu terbatas untuk menunjukkan perubahan nyata, terutama dalam urusan kebersihan, penataan taman, perapian trotoar, serta pembenahan lingkungan di sepanjang jalur dari kawasan Baros menuju lokasi sidak.
KDM menginginkan kawasan perkotaan terlihat lebih bersih dan tertata. Trotoar yang semestinya menjadi ruang aman bagi pejalan kaki harus dirapikan, sementara lingkungan di sekitar permukiman dan fasilitas publik perlu mendapat perhatian lebih serius.
Sidak ini menjadi peringatan bagi jajaran Pemerintah Kota Cimahi agar tidak menganggap persoalan kebersihan sebagai urusan sepele. Sebab, kondisi lingkungan merupakan salah satu cerminan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Tambahan Anggaran 2027 Jadi Taruhan, KDM Tegaskan Harus Ada Perubahan
Pernyataan Dedi Mulyadi yang paling menyita perhatian berkaitan dengan rencana pemberian tambahan anggaran bagi Kota Cimahi.
KDM menegaskan, pembenahan kebersihan dan kerapian lingkungan harus menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah sebelum dukungan anggaran tambahan diberikan.
“Kalau tidak bersih, tidak rapi, tidak kasih tambahan anggaran,” demikian penegasan KDM dalam percakapan saat sidak.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan kebersihan dan penataan kota menjadi salah satu hal yang ia tekankan dalam pembahasan dukungan anggaran ke depan.
Dedi Mulyadi juga menyinggung perencanaan anggaran 2027. Ia mengarahkan agar pembahasan selanjutnya melibatkan para camat dan jajaran terkait sehingga persoalan kebersihan tidak berhenti pada tingkat pemerintah kota, tetapi ditindaklanjuti hingga kecamatan dan kelurahan.
Dengan demikian, pembenahan lingkungan diharapkan menjadi agenda bersama, bukan sekadar respons sesaat setelah gubernur turun langsung ke lapangan.
Camat dan Lurah Ikut Disorot, Kinerja Kebersihan Harus Terukur
Dalam sidak tersebut, KDM turut menekankan pentingnya tanggung jawab camat dan lurah terhadap kondisi lingkungan di wilayah masing-masing.
Ia bahkan melontarkan peringatan mengenai kemungkinan pemotongan tunjangan kinerja apabila wilayah kecamatan maupun kelurahan tidak bersih.
Pernyataan itu menjadi sinyal keras bahwa urusan kebersihan akan diminta menjadi bagian dari tanggung jawab aparatur kewilayahan.
Namun, penerapan sanksi terhadap pegawai tetap harus mengikuti ketentuan kepegawaian dan mekanisme yang berlaku. Evaluasi kinerja perlu didasarkan pada indikator yang jelas, hasil pemeriksaan, serta kewenangan masing-masing instansi.
Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong aparatur lebih aktif memantau lingkungan, menindaklanjuti laporan warga, dan memastikan fasilitas umum tetap terawat.
Cimahi Menanti Pembuktian, Bukan Sekadar Janji
Sidak Gubernur Jawa Barat di Kota Cimahi menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi pengelolaan kebersihan dan penataan ruang publik secara menyeluruh.
Persoalan sungai kotor, taman yang kurang terawat, trotoar yang perlu dirapikan, hingga penggunaan ruang publik yang tidak sesuai fungsi membutuhkan penanganan terencana dan berkelanjutan.
Masyarakat tentu berharap kritik yang disampaikan dalam sidak tersebut tidak hanya ramai diperbincangkan, tetapi benar-benar diikuti perubahan di lapangan.
Taman harus kembali nyaman, sungai perlu dibersihkan, dan trotoar mesti aman bagi pejalan kaki.
Kini, perhatian tertuju pada tindak lanjut Pemerintah Kota Cimahi menjelang rencana pengecekan kembali oleh KDM. Apakah dalam waktu sepekan wajah lingkungan Cimahi akan berubah lebih bersih dan tertata?
Jawabannya akan terlihat dari hasil pembenahan nyata, sekaligus keseriusan seluruh jajaran pemerintah dalam menjaga kebersihan kota secara konsisten. (Bagdja)
