Kabupaten Bandung, Jabar | secondnewsupdate.co.id – Penanganan banjir di Kabupaten Bandung menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Sejumlah langkah strategis mulai dipetakan, mulai dari normalisasi sungai, pelebaran alur air, hingga rencana pembangunan danau retensi untuk menekan risiko banjir saat curah hujan tinggi.
Komitmen tersebut mengemuka saat Bupati Bandung, Dadang Supriatna, (KDS);bersama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, (KDM) meninjau langsung kawasan Sungai Cikahiyang di Margahayu Kopo.
Peninjauan itu sekaligus menjadi momentum untuk membahas strategi penanganan banjir yang membutuhkan koordinasi lintas wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Bandung.
KDS mengungkapkan, sejumlah program prioritas telah diidentifikasi sebagai bagian dari upaya penanganan banjir secara lebih terencana dan berkelanjutan. Rabu (15/10/2026).
Salah satu langkah yang menjadi perhatian ialah normalisasi dan pengerukan sungai secara menyeluruh, mulai dari kawasan hulu hingga hilir.
Pemerintah juga merencanakan pelebaran alur sungai dengan lebar minimal lima meter agar kapasitas aliran air meningkat dan risiko luapan dapat ditekan.
“Di antaranya adalah normalisasi dan pengerukan sungai secara menyeluruh dari hulu hingga ke hilir, serta pelebaran alur sungai minimal lima meter guna memperlancar arus air. Selain itu, direncanakan pembangunan danau retensi di kawasan sekitar Sulaeman untuk menampung luapan air saat curah hujan tinggi,” papar KDS.
Alat Berat dan Posko Terpadu Disiapkan
Selain pembenahan infrastruktur sungai, upaya mitigasi banjir akan diperkuat dengan dukungan alat berat yang disiapkan untuk ditempatkan di sejumlah titik rawan.
Langkah ini diharapkan mempercepat penanganan ketika terjadi penyumbatan aliran, pendangkalan sungai, maupun kondisi darurat akibat hujan deras.
Pemerintah juga merencanakan pembentukan posko terpadu sebagai pusat koordinasi lintas instansi.
Keberadaan posko tersebut diharapkan mampu mempercepat penyampaian informasi, pengerahan personel, serta penanganan bencana di lapangan.
Menurut KDS, rangkaian langkah tersebut tidak boleh berhenti pada penanganan darurat ketika banjir terjadi.
Diperlukan strategi yang sistematis agar risiko bencana dapat dikurangi secara bertahap melalui perencanaan, kesiapsiagaan, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan.
“Langkah-langkah ini disusun untuk tidak sekadar bersifat darurat, tetapi mengurangi risiko banjir secara sistematis,” tegasnya.
Nasib Warga di Kawasan Rawan Turut Dikaji
Di tengah rencana pembenahan kawasan sungai, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap masyarakat yang bermukim di daerah rawan banjir.
Kajian mengenai kemungkinan pemberian kompensasi dan relokasi warga menjadi bagian dari pembahasan, dengan tetap mempertimbangkan kondisi sosial serta kepentingan masyarakat terdampak.
Pendekatan yang humanis dinilai penting agar kebijakan penanganan banjir tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memberikan perlindungan dan kepastian bagi warga yang selama ini menghadapi ancaman banjir berulang.
KDS berharap, sinergi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, serta seluruh pihak terkait dapat menghasilkan solusi yang tidak hanya meredakan persoalan sesaat, melainkan mampu mengatasi penyebab dan mengurangi dampak banjir dalam jangka panjang.
“Dengan sinergi serta komitmen bersama, insyaallah upaya mewujudkan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat dapat berjalan optimal. Kabupaten Bandung Lebih BEDAS — tanggap, tuntas, dan berkolaborasi,” pungkasnya.
Upaya tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat sistem pengendalian banjir di Kabupaten Bandung, sekaligus mendorong penanganan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat. (Apih)
